Transisi Energi di Tengah Candu Fosil

06 Maret, 2026

Indonesia hadapi dilema transisi energi. Emisi naik, batu bara dominan, sementara target penurunan emisi dalam NDC menuntut perubahan cepat.

Keterangan foto: Ilustrasi turbin pembangkit listrik tenaga angin.

DOWNLOADS

---

NEXT Review - Transisi Energi di Tengah Candu Fosil

Download

Ringkasan
• Transisi Energi Terjebak Dilema Energy Trilemma
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga ketahanan energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution menunjukkan peningkatan ambisi melalui target absolut hingga 2035. Namun strategi mitigasi masih sangat bergantung pada sektor kehutanan, sementara emisi dari sektor energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi nasional.
• Sektor Energi Jadi Sumber Emisi Terbesar
Dalam dua dekade terakhir, struktur emisi Indonesia berubah. Jika sebelumnya didominasi sektor kehutanan, kini lebih dari separuh emisi berasal dari energi. Emisi energi naik dari sekitar 317 juta ton CO₂e pada 2000 menjadi lebih dari 752 juta ton pada 2023. Dibanding negara ASEAN lain seperti Vietnam atau Malaysia, Indonesia mencatat emisi energi tertinggi secara absolut karena besarnya konsumsi listrik, industri, dan transportasi berbasis fosil.
• Ketergantungan Batu Bara Hambat Transisi Energi
Struktur energi Indonesia masih sangat bergantung pada fosil. Pada 2024, sekitar 44% energi primer berasal dari batu bara dan lebih dari 60% listrik diproduksi PLTU. Rencana pengembangan listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034 memang menambah energi terbarukan, tetapi pembangunan PLTU di awal periode berisiko menciptakan carbon lock-in yang memperlambat upaya dekarbonisasi menuju target net zero.

NEXT Indonesia Center - Di tengah tekanan perubahan iklim global, fluktuasi harga energi, dan tuntutan transformasi ekonomi hijau, Indonesia dihadapkan pada dilema klasik: menjaga ketahanan dan keterjangkauan energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Maklum, transisi energi telah menjadi salah satu agenda strategis paling krusial dalam pembangunan Indonesia saat ini.

Komitmen Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)¹ menjadi pijakan utama arah kebijakan tersebut. Target penurunan emisi pun telah diperbarui untuk merespons dinamika global dan ekspektasi terhadap aksi iklim yang semakin ambisius.

1. Komitmen atau target sukarela setiap negara yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melakukan adaptasi perubahan iklim.

Namun, transisi energi bukan persoalan lingkungan semata. Ia berada dalam kerangka yang lebih kompleks yang dikenal sebagai energy trilemma, yaitu keseimbangan antara ketahanan energi (energy security), keadilan dan keterjangkauan energi (energy equity), serta keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Ketiga dimensi ini sering kali saling tarik-menarik. 

Upaya mempercepat dekarbonisasi dapat meningkatkan biaya energi dalam jangka pendek. Ketergantungan pada sumber energi murah berbasis fosil dapat memperkuat ketahanan pasokan domestik, tetapi memperburuk emisi. Sementara itu, ekspansi energi terbarukan membutuhkan investasi besar dan reformasi struktural yang tidak selalu mudah secara politik maupun fiskal.

Energy trilemma tersebut terasa nyata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada industrialisasi dan konsumsi energi intensif, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk menopang daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, struktur bauran energi nasional masih didominasi batu bara dan minyak bumi—dua sumber energi dengan intensitas emisi tinggi.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan bioenergi. Akan tetapi, pemanfaatan sumber-sumber energi bersih itu belum optimal.

Review NEXT Indonesia Center ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif posisi Indonesia dalam peta transisi energi. Dari menelaah komitmen NDC, perkembangan emisi terkini, struktur dan bauran energi nasional, perbandingan regional di Asia Tenggara, pola konsumsi energi sektoral, hingga arah kebijakan pemerintah ke depan.

Janji Muluk Penurunan Emisi 

Pemerintah telah menyampaikan dua dokumen janji penurunan emisi yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Bagaimana ceritanya?

Pemerintah kerap menjadikan komitmen Indonesia dalam NDC sebagai dalil keseriusan dalam menghadapi krisis iklim. Dalam NDC pertama, yang disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2016, Indonesia berjanji menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 38% dengan dukungan internasional pada 2030, dibandingkan skenario business as usual (BAU) atau apabila berjalan tanpa perubahan.

Di atas kertas, angka tersebut terlihat ambisius. Lihat saja janji yang didokumentasikan dalam tabel di bawah ini.

Tanpa intervensi kebijakan, emisi Indonesia diproyeksikan melonjak dari sekitar 1,3 miliar ton CO₂e² pada 2010 dan menjadi hampir 2,9 miliar ton CO₂e pada 2030. Artinya, target 29-38% tersebut pada dasarnya bukanlah penurunan absolut dibanding tingkat sebelumnya (emisi GHG 2010), melainkan pengurangan terhadap proyeksi kenaikan yang sangat tinggi (BAU 2030). Dengan kata lain, emisi tetap tumbuh, tetapi tidak setinggi yang diproyeksikan dalam skenario BAU.

2. Carbon Dioxide Equivalent (setara karbon dioksida) adalah satuan pengukuran standar yang digunakan untuk mengukur dampak berbagai gas rumah kaca (GRK) terhadap pemanasan global, dengan mengonversinya menjadi jumlah karbon dioksida (CO2) yang setara. Ini memungkinkan perbandingan dampak iklim dari berbagai gas (seperti metana dan dinitrogen oksida) menjadi satu metrik tunggal.

Lebih jauh lagi, struktur mitigasi dalam NDC pertama menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forest and land use, FOLU). Sektor ini menyumbang porsi reduksi terbesar dibanding sektor lain. 

Sementara itu, emisi sektor energi, yang dalam jangka panjang justru menjadi sumber emisi paling stabil, masih diproyeksikan meningkat dalam skenario tanpa transformasi mendalam. Pertumbuhan kebutuhan listrik, ekspansi industri, dan konsumsi bahan bakar minyak terus mendorong tekanan emisi yang konsisten dari sektor ini.

Pembaruan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) tahun 2025 menandai fase baru dalam komitmen iklim Indonesia. Jika sebelumnya target NDC disampaikan dalam bentuk persentase penurunan terhadap skenario business as usual (BAU), kini Indonesia beralih ke target tingkat emisi langsung (absolut) pada tahun 2030 dan 2035. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan konsistensi metodologi sesuai kerangka Persetujuan Paris³.

3. Perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim, diadopsi pada COP21 di Paris tahun 2015. Tujuannya untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C, dengan upaya membatasi hingga 1,5°C, di atas tingkat pra-industri untuk mengatasi krisis iklim.

Dalam SNDC, pemerintah Indonesia merancang dua jalur utama untuk mencapai net zero, yakni Low Carbon Compatible with Paris (LCCP)_Low dan LCCP_High. Pemerintah menargetkan tingkat emisi pada tahun 2030 berada pada kisaran 1.345.707 Gg CO₂e melalui skenario LCCP_Low dan 1.491.474 Gg CO₂e dalam skenario LCCP_High. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan skenario CM2 dalam Enhanced NDC sebelumnya, yang berada di sekitar 1.632.000 Gg CO₂e pada 2030. Secara resmi, ini dipresentasikan sebagai peningkatan ambisi sekitar 8–17,5% dibanding target sebelumnya.

Selain itu, SNDC memperpanjang horizon implementasi hingga 2035, dengan proyeksi penurunan emisi lebih lanjut menjadi sekitar 1.257.717 Gg CO₂e (LCCP_L) dan 1.488.866 Gg CO₂e (LCCP_H). Artinya, pendekatan baru ini tidak berhenti pada 2030, melainkan mulai membentuk trajektori jangka menengah menuju target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

SNDC juga menunjukkan adanya perbedaan antara jalur kebijakan saat ini (Current Policy Scenario, CPOS) dan jalur rendah karbon LCCP. Dalam CPOS, yang mencerminkan kebijakan tanpa tambahan upaya mitigasi, emisi masih berada di level lebih tinggi dibanding LCCP. Artinya, untuk mencapai target LCCP yang selaras dengan tujuan 1,5°C, Indonesia tetap memerlukan dukungan internasional dan transformasi kebijakan yang lebih agresif.

Tabel skenario di atas juga memperlihatkan bahwa emisi sektor energi terus meningkat, sementara mitigasi masih sangat bergantung kepada FOLU. Ketergantungan besar terhadap sektor kehutanan itu bisa membuat strategi dekarbonisasi menjadi tidak seimbang. Soalnya, jika sektor FOLU gagal memenuhi proyeksi penyerapan karbon (akibat kebakaran hutan, degradasi lahan, atau lemahnya tata kelola), maka target NDC dapat tergerus secara signifikan.

Dengan demikian, persoalan NDC Indonesia bukan semata soal apakah target dapat dicapai secara matematis, tetapi apakah strategi yang ditempuh benar-benar mengubah fondasi sistem energi dan ekonomi nasional. Tanpa perubahan struktural pada sumber energi, pola konsumsi, dan investasi jangka panjang, janji penurunan emisi berisiko menjadi sekadar pengelolaan angka, bukan transformasi nyata.

Bagian berikutnya akan membedah struktur sumber energi Indonesia dan bagaimana komposisinya membentuk trajektori emisi nasional. Dari sana akan terlihat apakah transisi energi yang dijalankan benar-benar menjawab akar persoalan, atau masih bergerak di permukaan.

Indonesia Juara Emisi Karbon dari Sektor Energi

Perjalanan emisi gas rumah kaca Indonesia sejak 2000 menunjukkan perubahan struktur yang cukup jelas. Pada awal 2000-an, emisi nasional sangat dipengaruhi sektor kehutanan (FOLU) dan kebakaran hutan. 

Tahun 2000, misalnya, sektor FOLU menyumbang lebih dari 42% total emisi, sementara energi sekitar 27%. Lonjakan besar pada 2015, ketika total emisi menembus lebih dari 2,1 miliar ton CO₂e, juga didorong oleh kebakaran hutan dan lahan gambut.

Namun pola itu kini berubah. Jika sektor berbasis lahan cenderung fluktuatif tergantung kondisi kebakaran, sektor energi justru menunjukkan tren yang stabil dan terus meningkat. Emisi energi naik dari sekitar 317 juta ton CO₂e pada 2000 menjadi lebih dari 752 juta ton CO₂e pada 2023. Setelah sempat turun pada 2020 karena pandemi, angkanya kembali melonjak seiring pemulihan ekonomi. 

Perubahan ini makin terlihat dari sisi kontribusi. Pada 2000, energi hanya menyumbang sekitar seperempat total emisi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, porsinya telah melampaui separuh. Tahun 2022 kontribusi energi bahkan mendekati 59%, dan pada 2023 tetap berada di atas 55%. Artinya, lebih dari setengah emisi Indonesia kini berasal dari sektor energi, terutama pembangkit listrik berbasis batu bara, transportasi berbahan bakar minyak, dan aktivitas industri.

Sebaliknya, kontribusi FOLU menurun setelah periode kebakaran besar berlalu. Pada 2023, sektor ini berada di kisaran 16% dari total emisi. Sektor lain seperti industri (IPPU), pertanian, dan limbah relatif stabil dan jauh lebih kecil kontribusinya. Dengan demikian, tekanan emisi Indonesia kini tidak lagi didominasi faktor musiman seperti kebakaran hutan, melainkan oleh pola konsumsi energi yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Dibandingkan negara-negara ASEAN, emisi karbon Indonesia yang berasal dari energi termasuk yang tertinggi secara absolut. Pada 2024, emisi CO₂ dari energi Indonesia (sekitar 747 juta ton), jauh melampaui Malaysia (sekitar 296 juta ton), Thailand (sekitar 271 juta ton), Singapura (sekitar 248 juta ton), Filipina (sekitar 164 juta ton), dan Vietnam (sekitar 334 juta ton). Meski Vietnam mencatat pertumbuhan yang cepat dalam dua dekade terakhir, total emisinya masih jauh di bawah Indonesia. Skala konsumsi energi Indonesia membuat dampaknya jauh lebih besar di tingkat regional.

Semua data di atas menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia menurunkan emisi nasional akan sangat ditentukan oleh transformasi sektor energi. Selama batu bara, minyak, dan gas tetap mendominasi bauran energi, total emisi akan sulit turun secara konsisten, meskipun sektor lain menunjukkan perbaikan. 

Sementara dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan hanya penghasil emisi terbesar, tetapi juga penentu arah dekarbonisasi kawasan. Jika Indonesia gagal mempercepat transisi energinya, target penurunan emisi regional pun akan ikut tertahan.

Berikutnya kita cermati struktur energi di Indonesia untuk melihat tantangan terbesar yang bakal dihadapi dalam upaya percepatan transisi energi.

Tersandera Energi Fosil

Penggunaan energi fosil seperti menjadi candu yang membuat ketagihan. Sandera yang tak kunjung berakhir.

Itulah alasan struktur energi Indonesia hingga saat ini masih didominasi bahan bakar fosil. Pada 2024, total konsumsi energi primer sebesar 10,75 exajoules, sekitar 43,9% berasal dari batu bara, 29,4% dari minyak bumi, dan 15,8% dari gas alam. Energi baru terbarukan (EBT) hanya menyumbang sekitar 10,8%. Secara sederhana, hampir 9 dari setiap 10 unit energi yang dikonsumsi Indonesia masih berasal dari sumber berbasis karbon.

Dominasi batu bara menjadi ciri paling menonjol. Dengan konsumsi sekitar 4,72 exajoules, batu bara menjadi komponen terbesar dalam sistem energi nasional. Ketergantungan ini terutama terlihat pada sektor kelistrikan, di mana PLTU menjadi tulang punggung pasokan listrik. Dibandingkan rata-rata dunia, posisi Indonesia cukup kontras: secara global batu bara menyumbang sekitar 25,9% konsumsi energi primer, sementara di Indonesia hampir 44%.

Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, pola Indonesia tergolong sangat “coal-heavy”. Vietnam memang memiliki porsi batu bara lebih tinggi (47%), tetapi penggunaan EBT sudah mencapai 22,5%, dua kali lipat Indonesia. Malaysia dan Thailand lebih seimbang antara minyak dan gas, dengan porsi batu bara jauh lebih rendah. Singapura hampir tidak menggunakan batu bara sama sekali dan bertumpu pada minyak serta gas. Artinya, dalam konteks kawasan, Indonesia termasuk negara dengan ketergantungan batu bara paling besar.

Rendahnya porsi EBT Indonesia, 10,8%, juga tertinggal dibanding rata-rata global yang sudah lebih dari 19%. Padahal secara potensi teknis, Indonesia memiliki sumber daya surya, air, panas bumi, dan bioenergi yang melimpah. Ini menunjukkan bahwa tantangannya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kecepatan transformasi sistem energi.

Kondisi ini menimbulkan risiko carbon lock-in, yaitu situasi ketika investasi besar pada infrastruktur fosil, seperti PLTU batu bara, membuat sistem energi sulit berubah dalam jangka pendek. Pembangkit yang dibangun hari ini dirancang beroperasi puluhan tahun. Selama masih aktif, emisi akan terus dihasilkan. 

Jika tidak ada kebijakan pensiun dini atau percepatan transisi ke energi bersih, struktur energi yang sangat berbasis batu bara ini dapat mengunci Indonesia pada jalur emisi tinggi. Pada akhirnya, akan mempersulit pencapaian target dalam SNDC.

Inilah Daftar Sektor Rakus Energi

Jika melihat konsumsi energi berdasarkan sektor (termasuk biomassa), terlihat bahwa tekanan terbesar datang dari industri (pengolahan) dan transportasi. Daya sedot energi dari dua sektor ini pada tahun 2024 misalnya, sudah mencapai 81,02% terhadap total konsumsi energi nasional.

Pada 2024, total konsumsi energi nasional mencapai sekitar 1,3 miliar barrell of oil equivalent (BOE), naik signifikan dibanding 2012 yang berada di kisaran 918 juta BOE. Artinya, dalam satu dekade lebih, kebutuhan energi Indonesia tumbuh sangat cepat, nyaris 30%.

Sektor industri kini menjadi pengguna energi terbesar. Pada 2024, konsumsi energi industri mencapai sekitar 586 juta BOE, atau 45,36% dari total konsumsi nasional. Angka ini melonjak tajam dibanding periode 2016–2021 ketika porsinya sempat berada di kisaran 32–36%. Kenaikan tajam setelah 2021 menunjukkan bahwa pemulihan dan ekspansi industri pascapandemi Covid-19 sangat intensif energi.

Sementara itu, sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar kedua. Pada 2024, konsumsi energi transportasi mencapai sekitar 461 juta BOE, atau 35,65% dari total. Selama satu dekade terakhir, sektor ini konsisten menyumbang lebih dari sepertiga konsumsi energi nasional. Dominasi kendaraan berbahan bakar minyak membuat sektor ini sangat bergantung pada energi fosil.

Sektor rumah tangga, yang menyumbang 13,58% pada 2024, relatif stabil dalam satu dekade terakhir meskipun secara absolut terus meningkat. Sektor komersial berada di kisaran 4-5%, sementara kategori lainnya relatif semakin kecil porsinya. Ini menunjukkan bahwa dinamika konsumsi energi nasional terutama ditentukan oleh aktivitas produksi (industri) dan mobilitas (transportasi), baru kemudian konsumsi domestik rumah tangga.

Listrik adalah sumber utama energi yang digunakan dalam aktivitas produksi dan rumah tangga. Belakangan ini ketergantungan sektor transportasi terhadap listrik juga naik, seiring semakin populernya kendaraan listrik, alias EV (electric vehicle).

Bertumpu pada Batu Bara

Jika melihat komposisi pembangkit listrik Indonesia selama 2015-2024, batu bara menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Pada 2015, batu bara menyumbang sekitar 53,3% produksi listrik. Sepuluh tahun kemudian, pada 2024, porsinya justru meningkat menjadi sekitar 61,5% dari total produksi listrik nasional.

Secara absolut, produksi listrik dari batu bara naik dari sekitar 125 ribu GWh pada 2015 menjadi lebih dari 228 ribu GWh pada 2024. Artinya, bukan hanya persentasenya yang tinggi, tetapi volumenya juga terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional yang kini telah mencapai lebih dari 371 ribu GWh per tahun.

Sebaliknya, kontribusi minyak dan gas bumi justru menurun dibanding satu dekade lalu. Pada 2015, porsi minyak dan gas masih sekitar 36%, tetapi pada 2024 tinggal sekitar 20%. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembangkit berbasis BBM dan gas ke batu bara, bukan langsung ke energi bersih.

Bagaimana dengan energi terbarukan? Pembangkit air (PLTA) relatif stabil di kisaran 7-8%. Panas bumi berada di sekitar 4-5%. Biomassa meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga menyentuh lebih dari 6%, sementara EBT lainnya masih sangat kecil, bahkan belum mencapai 1%. Secara keseluruhan, meskipun ada pertumbuhan kapasitas energi terbarukan, porsinya belum cukup besar untuk menggeser dominasi batu bara secara signifikan.

Implikasinya cukup serius. Karena sektor kelistrikan sangat bergantung pada batu bara, setiap kenaikan konsumsi listrik hampir otomatis berarti kenaikan potensi emisi, kecuali terjadi pergeseran besar dalam bauran pembangkit. Dengan porsi batu bara yang konsisten di atas 60%, sistem kelistrikan Indonesia masih sangat karbon-intensif.

Tanpa percepatan pembangunan energi terbarukan dan kebijakan pensiun dini PLTU, sektor listrik akan tetap menjadi kontributor utama emisi energi nasional, dan menjadi titik paling krusial dalam keberhasilan atau kegagalan transisi energi Indonesia.

Setengah Hati Menggeser Batu Bara

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menjadi dokumen kunci untuk melihat seberapa serius pemerintah mengurangi ketergantungan pada batu bara. Karena sektor kelistrikan adalah penyumbang utama emisi energi, arah pembangunan pembangkit dalam sepuluh tahun ke depan akan sangat menentukan apakah transisi energi benar-benar terjadi atau hanya berubah di atas kertas.

Dari rencana penambahan kapasitas, terlihat bahwa pada periode awal, terutama 2025, batu bara masih mendapat porsi signifikan, dengan tambahan sekitar 3,2 GW. Batu bara juga masih muncul di beberapa tahun berikutnya, meski dalam skala lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, sistem kelistrikan Indonesia belum sepenuhnya berhenti menambah kapasitas berbasis fosil.

Energi terbarukan memang mulai mendapatkan porsi lebih besar, terutama setelah 2027. Kapasitas surya ditargetkan meningkat secara bertahap dan mencapai puncak sekitar 3,9 GW pada 2033. Angin, panas bumi, bioenergi, serta PLTA dan pumped storage⁴ juga bertambah, disertai masuknya baterai sebagai pendukung sistem. Pada paruh kedua periode RUPTL (2031–2033), tambahan kapasitas EBT terlihat lebih dominan dibanding awal periode.

4. Metode penyimpanan energi skala besar yang menggunakan dua reservoir air pada ketinggian berbeda untuk menyimpan energi. Saat permintaan listrik rendah (kelebihan daya), air dipompa ke reservoir atas; saat permintaan tinggi, air dilepas ke reservoir bawah melalui turbin untuk menghasilkan listrik.

Namun, jika dilihat secara keseluruhan, pergeseran ini bersifat bertahap, bukan transformasional. Tambahan EBT memang meningkat, tetapi berjalan beriringan dengan proyek berbasis batu bara dan gas pada fase awal. Artinya, struktur kelistrikan tidak langsung berubah drastis, melainkan bergerak pelan menuju diversifikasi sumber energi.

Apalagi, pembangkit batu bara yang dibangun hari ini dirancang untuk beroperasi puluhan tahun. Tanpa kebijakan pensiun dini yang agresif, tambahan kapasitas tersebut berpotensi menciptakan carbon lock-in, mengunci Indonesia pada jalur emisi tinggi hingga dekade-dekade mendatang. Dalam konteks target SNDC dan Net Zero 2060, kecepatan transisi menjadi krusial, bukan sekadar arah kebijakannya.

Secara umum, RUPTL 2025-2034 menunjukkan adanya niat memperbesar peran energi terbarukan. Namun, dengan masih adanya tambahan batu bara di awal periode dan dominasi fosil yang sudah sangat kuat dalam sistem kelistrikan, transisi ini lebih menyerupai penyesuaian bertahap daripada lompatan besar.

Sayangnya, laju pertumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tertatih-tatih. Sementara di lain sisi, batu bara terus menunjukkan dominasinya walaupun janji menurunkan emisi dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) disampaikan kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) kian sempit.

Perlunya Konsistensi Target dan Tindakan

Transisi energi Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, komitmen dalam SNDC menunjukkan peningkatan ambisi, baik melalui peralihan ke target absolut maupun penyusunan jalur rendah karbon menuju Net Zero 2060. Di sisi lain, struktur energi nasional masih sangat bertumpu pada batu bara, minyak, dan gas. Artinya, arah kebijakan sudah bergerak, tetapi fondasi sistem energinya belum sepenuhnya berubah.

Data emisi menunjukkan pergeseran penting. Sektor energi kini menjadi sumber pencemaran utama, menggantikan dominasi FOLU di masa lalu. Lebih dari separuh emisi nasional berasal dari energi, dan angka ini cenderung meningkat seiring pertumbuhan konsumsi listrik, industri, dan transportasi. Indonesia juga penyumbang emisi terbesar di ASEAN. Sehingga, keberhasilan atau kegagalan Indonesia akan berdampak pada jalur dekarbonisasi kawasan.

Ketergantungan pada batu bara memperkuat risiko carbon lock-in. Bauran energi primer yang hampir 44% berbasis batu bara, serta sistem kelistrikan yang lebih dari 60% ditopang PLTU, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kebutuhan energi hampir otomatis berarti kenaikan potensi emisi. RUPTL 2025-2034 memang memperbesar porsi energi terbarukan, tetapi tambahan batu bara di awal periode dan lambatnya pergeseran struktur membuat transisi lebih bersifat bertahap daripada transformasional.

Sementara itu, pola konsumsi energi sektoral memperlihatkan bahwa industri dan transportasi menjadi penentu 
utama dinamika energi nasional. Tanpa dekarbonisasi industri dan percepatan elektrifikasi transportasi yang benar-benar berbasis energi bersih, tekanan emisi akan tetap tinggi meskipun kapasitas EBT meningkat. Dengan kata lain, tantangan Indonesia bukan sekadar menambah energi terbarukan, melainkan mengubah arsitektur sistem energi secara menyeluruh.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi Indonesia akan ditentukan oleh konsistensi antara target dan tindakan. Jika percepatan EBT, penghentian bertahap PLTU, reformasi kebijakan energi, dan mobilisasi pembiayaan transisi berjalan selaras, Indonesia berpeluang menjadikan transisi energi sebagai strategi pembangunan masa depan. Namun tanpa perubahan struktural yang lebih cepat dan tegas, janji dekarbonisasi berisiko berhenti sebagai komitmen diplomatik, bukan transformasi yang nyata.