Daerah dengan Indeks Kemandirian Fiskal Tertinggi
07 Maret, 2025
Berdasarkan penilaian untuk tahun anggaran 2024, ada tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi.
Keterangan foto: Ilustrasi Bali Indonesia
NEXT Indonesia - Berdasarkan penilaian untuk tahun anggaran 2024, ada tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Mereka berhasil mengurangi ketergantungan terhadap kiriman dana dari pemerintah pusat hingga di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
MOST POPULAR
Berikut potret singkat kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah mandiri tersebut:
Kabupaten Badung IKF=87,8
Perekonomian Kabupaten Badung didominasi oleh pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa lokasi wisata ternama di Pulau Dewata, mulai dari Kuta hingga Nusa Dua, terletak di kabupaten seluas 418,6 km2 ini.
Hotel, restoran, dan berbagai usaha yang terkait dengan pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang mencapai 11,3 persen pada tahun 2023, dua kali lipat dari pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,05 persen pada tahun yang sama. Pendapatan asli daerah (PAD) Badung pada 2024 mencapai Rp6,5 triliun, naik 3,1 persen dari 2023 yang tercatat Rp6,3 triliun. Sementara kiriman dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima menurun, dari Rp699 miliar pada 2023 menjadi Rp670 miliar di tahun 2024.
Sebanyak 413 hotel berbintang di kabupaten ini (data BPS 2023) membantu mengangkat penerimaan pajak daerah hingga Rp5,8 triliun pada 2024, naik dari Rp5,6 triliun di tahun sebelumnya.
Roda bisnis yang berjalan membuat Badung memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah. Tahun lalu hanya 1,8 persen dari sekitar 549 ribu penduduknya yang menganggur, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,8 persen.
Geliat bisnis pariwisata juga mendorong perkembangan sektor jasa, serta menarik banyak pendatang yang mencoba ikut berusaha di
seputar Badung. Hingga tahun lalu, Kabupaten Badung tampaknya masih mampu menyediakan lapangan kerja, sekaligus mempertahankan tingkat kemiskinan yang rendah, yakni 2,2 persen.
Kendati demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata tak selamanya baik-baik saja. Pandemi Covid-19 menjadi bukti. Ketika itu, perekonomian Kabupaten Badung menyusut alias tumbuh minus 16,6 persen.
Kota Surabaya IKF=60,6
Kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini memiliki beragam kegiatan ekonomi yang bergerak dinamis. Sektor jasa, perdagangan, dan industri menjadi pilar utama dari struktur ekonomi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur tersebut.
PAD Kota Surabaya tahun lalu tercatat Rp6,02 triliun dengan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp2,9 triliun. Perekonomiannya tumbuh 5,8 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, jasa, serta transportasi dan pergudangan menjadi fondasi utama perekonomian kota berpopulasi 3,02 juta jiwa tersebut. Laiknya metropolitan lain, Surabaya juga menghadapi berbagai tantangan sosial seperti kesenjangan ekonomi, urbanisasi, dan permasalahan lingkungan.
Angka pengangguran terbuka di Surabaya mencapai 4,9 persen dari populasi angkatan kerja, sementara 4,0 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.
Kabupaten Gianyar IKF 56,6
Meski nilai IKF Gianyar turun dari tahun 2023 yang mencapai 58,5, kabupaten di Bali ini masih mempertahankan statusnya sebagai salah satu kabupaten mandiri.
Gianyar dikenal sebagai pusat seni dan budaya Bali, dengan Ubud sebagai daya tarik utamanya. Masyarakat dan pemerintah setempat mengemas keunggulan tersebut dengan baik dan berhasil menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara.
Mayoritas dari PAD kabupaten tersebut —Rp1,6 triliun pada 2024— berasal dari pajak daerah terhadap usaha pariwisata dan bisnis yang terkait dengannya, seperti usaha kuliner. TKDD yang didapat Gianyar pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp974 miliar.
Sektor lain yang menjadi unggulan di Gianyar adalah seni dan kerajinan, serta pertanian yang terkenal akan sawah terasering —persawahan di lahan miring yang dibuat bertingkat- tingkat dan biasanya ada di dataran tinggi— di Kecamatan Tegalalang. Sawah itu juga menjadi lokasi wisata.
Kegiatan ekonomi tersebut membuat tingkat pengangguran terbuka di Gianyar termasuk rendah, hanya 2 persen dari angkatan kerja pada 2024. Tingkat kemiskinan pun berhasil ditekan menjadi 4 persen dari 4,5 persen pada 2023. Semua itu membantu perekonomian Gianyar tumbuh dari 4 persen pada 2022 menjadi 5,1 persen pada 2023.
Kota Semarang IKF=54,1
Ibu Kota Jawa Tengah ini terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 saat Covid-19 melanda. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5,9 persen pada tahun 2023.
Hampir semua sektor usaha memberi kontribusi positif pada perekonomian Semarang. Kontribusi terbesar disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Pertumbuhan tersebut membuat Pemerintah Kota Semarang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, masing- masing dari 4,2 persen pada 2023 menjadi 4,0 pada 2024 dan dari 4,1 persen ke 3,7 persen.
Pemkot Semarang menyatakan akan terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran tersebut dengan memperbanyak investasi di sektor padat karya yang akan membuka banyak lapangan kerja.
Pada tahun 2024, realisasi investasi di Kota Semarang mencapai Rp9,8 triliun, melebihi target awal Rp9,7 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menyatakan realisasi investasi tersebut membuka 41.844 lapangan kerja baru.
Kabupaten Tangerang IKF=53,8
Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi satu dari dua daerah dalam daftar ini dengan nilai IKF mengalami penurunan: dari 55,2 pada 2023 menjadi 53,8 pada 2024.
Perekonomian yang terus tumbuh di kawasan industri, sehingga Kabupaten Tangerang mampu mencatatkan penerimaan pajak daerah tertinggi ketiga di Indonesia, yakni mencapai Rp3,6 triliun pada tahun 2024. Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kabupaten Tangerang: industri manufaktur, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.
Kendati demikian, tingkat kemiskinan (6,6 persen) dan pengangguran terbuka (6,1 persen) di Kabupaten Tangerang pada 2024 menjadi yang tertinggi di antara tujuh kabupaten/ kota dengan IKF tertinggi.
Untuk menekan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya menggerakkan sektor UMKM. Dalam kurun waktu 2014-2024, Kabupaten Tangerang telah mengucurkan dana sebesar Rp270 miliar untuk meningkatkan, mengembangkan, dan mempromosikan UMKM.
Saat ini Pemkab Tangerang tengah menjalankan program bantuan modal Rp25 juta kepada UMKM yang membutuhkan untuk mendukung gairah ekonomi. Syaratnya, usaha tersebut harus sudah berjalan minimal enam bulan.
Kota Denpasar IKF-53,7
Ibu Kota Provinsi Bali ini menjadi daerah dengan kenaikan nilai IKF tertinggi dan satu-satunya yang berhasil naik kelas, dari status “Menuju Kemandirian” menjadi “Mandiri” pada tahun 2024.
Pada periode 2023-2024, Pemerintah Kota Denpasar berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 41 persen, dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,7 triliun. Sementara pada periode yang sama, penerimaan pajak daerah melesat, dari Rp968 miliar menjadi Rp1,4 triliun.
Perekonomian Denpasar, juga mayoritas daerah lain di Bali, amat bergantung kepada sektor pariwisata. Kota ini menjadi gerbang masuk para wisatawan lokal dan mancanegara ke Pulau Dewata.
Saat ini Pemerintah Kota Denpasar tengah berupaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti ekonomi kreatif dan teknologi informasi, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata. Kota ini berhasil menjaga tingkat kemiskinan yang rendah, yakni 2,6 persen dan tingkat pengangguran terbuka 2,1 persen.
Kabupaten Tangerang Selatan IKF=52,2
Sama seperti tetangganya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga mengalami penurunan nilai IKF. Walau demikian, angka penurunannya terbilang tipis sehingga kota di Provinsi Banten ini pada 2024 masih bisa mempertahankan posisinya sebagai kota yang mandiri.
Tangsel berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan telah lama berkembang sebagai daerah penyangga Ibu Kota Indonesia tersebut. Posisi itu juga yang membuat perekonomian Tangsel bergerak stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Pendapatan daerah Tangsel mencapai Rp4,5 triliun pada tahun 2024, dengan Rp2,3 triliun berasal dari PAD. Sementara TKDD yang diterima tercatat Rp1,4 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai 5,4 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor jasa dan perdagangan menjadi kontributor utama PDRB Tangsel, seiring dengan perkembangan kawasan perumahan dan komersial di kota seluas 147,4 km2 tersebut.
Industri kreatif, seperti teknologi informasi dan komunikasi, juga berkembang pesat di Tangerang Selatan. Festival Tangsel Land, yang didukung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel merupakan salah satu contoh upaya untuk memperkenalkan industri lokal dan membuka peluang ekonomi kreatif.
