Pengelolaan Sampah di Indonesia Semakin Memburuk
22 Februari, 2026
Timbulan sampah naik tajam, tetapi pengelolaan turun ke 33%. Ratusan daerah berhenti melapor, memicu risiko darurat sampah nasional.
Keterangan foto: Ilustrasi orang membuang sampah.
Ringkasan
• Timbulan Naik, Pengelolaan Anjlok
Data SIPSN KLH menunjukkan timbulan sampah melonjak dari 28,59 juta ton pada 2021 menjadi 43,46 juta ton pada 2023. Namun tingkat pengelolaan turun dari 62,60% menjadi sekitar 33–34% hingga 2025. Penurunan jumlah daerah yang melapor, dari 394 pada 2023 menjadi 209 pada 2025, memperlihatkan krisis data sekaligus indikasi melemahnya layanan pengangkutan dan pengolahan di lapangan.
• Kesenjangan Ekstrem Antar Daerah
Sejumlah daerah seperti Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kota Surabaya mencatat tingkat pengelolaan di atas 99%, didukung layanan dasar yang konsisten dan kolaborasi lintas pihak. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Tulang Bawang, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Mempawah, dan Luwu hanya mengelola sekitar 0,01% sampahnya. Perbedaan ini menunjukkan masalah utama ada pada sistem dan tata kelola, bukan pada jenis sampah.
• Perbaikan Harus Dimulai dari Data dan Layanan Dasar
Penurunan pengurangan sampah di hulu dan penanganan di hilir memperlihatkan dua pilar utama yang melemah. Pengurangan turun dari 5,66 juta ton pada 2022 menjadi 0,41 juta ton pada 2025, sementara penanganan menyusut dari 18,81 juta ton menjadi 6,60 juta ton. Solusinya jelas: pastikan semua daerah melapor, perkuat armada pengangkutan, aktifkan TPS3R, dan buka pasar bahan baku daur ulang agar sistem benar-benar berjalan.
MOST POPULAR
- Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 18 Tahun Terakhir
- Daftar Daerah dengan Kualitas Hidup Terbaik di Indonesia, Denpasar Juaranya
- Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
- Rapuhnya Kemandirian Fiskal Daerah, 449 Kabupaten/Kota Masih Bergantung Dana Pusat
- Sasar Kelas Menengah, Insentif Bebas PPh 21 dan PPN Properti Punya Efek Ganda
NEXT Indonesia Center - Kinerja pengelolaan sampah nasional dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di saat volume timbulan sampah melonjak tajam, kemampuan sistem pengelolaan di berbagai daerah justru tampak melemah.
“Persoalan sampah nasional bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan cermin gagapnya pemerintah dalam pengelolaan sumber polusi tersebut. Bisa-bisa kita menghadapi darurat sampah, seperti yang dikhawatirkan oleh Presiden,” ujar Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Kondisi ini terlihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mencatat timbulan sampah nasional melonjak dari 28,59 juta ton pada 2021 menjadi 43,46 juta ton pada 2023. Namun, tingkat pengelolaan justru merosot tajam dari 62,60% pada 2021 menjadi hanya di kisaran 33-34% hingga akhir 2025.
Sandy juga menyoroti anomali data timbulan sampah pada 2024 dan 2025 yang terlihat menurun. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan cermin keberhasilan, melainkan sinyal bahaya keterbatasan data.
“Penurunan angka timbulan sampah pada 2024-2025 disebabkan oleh merosotnya jumlah daerah yang melapor ke SIPSN, dari 394 kabupaten/kota pada 2023 menjadi hanya 209 daerah pada 2025. Jadi, masalah sebenarnya tidak berkurang, hanya saja banyak daerah yang berhenti melapor,” jelas Sandy.
Krisis data ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia memiliki total 514 kabupaten/kota. Ketidakhadiran data tersebut menjadi indikator kuat bahwa banyak masalah sampah di daerah yang belum diungkapkan oleh pemerintah setempat.
Kondisi data yang tidak lengkap ternyata sejalan dengan operasional di lapangan yang juga semakin melemah. Ketika daerah tidak lagi melaporkan datanya, sistem pengangkutan dan pengolahan sampah secara nyata pun ikut menurun.
“Penurunan kinerja pengelolaan sampah secara nyata disebabkan oleh melemahnya dua pilar utama, yakni pengurangan sampah di hulu dan penanganan di hilir,” ungkap Sandy.
Pengurangan sampah di hulu yang sempat mencapai 5,66 juta ton pada 2022 anjlok ke kisaran 0,41 juta ton pada 2025. Di saat yang sama, penanganan sampah di hilir turun signifikan dari 18,81 juta ton pada 2022 menjadi hanya 6,60 juta ton pada 2025.
Daerah dengan Pengelolaan Sampah Terbaik Tahun 2025
Kendati demikian, di tengah potret buram pengelolaan sampah di tingkat nasional, hasil riset NEXT Indonesia Center menemukan sejumlah daerah yang mampu membuktikan bahwa sistem persampahan yang efektif bukanlah kemustahilan. Kota Bontang di Kalimantan Timur menempati posisi teratas dengan tingkat pengelolaan sampah terbaik mencapai 99,73%.
Capaian gemilang lainnya diraih oleh Kota Balikpapan (99,40%), Kota Surabaya (99,13%), Kabupaten Malang (98,97%), dan Kota Solok (98,22%). Keberhasilan daerah-daerah ini berakar pada kepastian layanan dasar, konsistensi kebijakan, dan tata kelola yang disiplin.
“Daerah-daerah terbaik ini sering kali menjalin kolaborasi strategis, seperti Kota Bontang dengan Pemerintah Jeju, Korea Selatan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci agar sampah tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang diprediksi akan mengalami overcapacity pada 2028,” jelas Sandy.
Dari wilayah Sumatra, Kota Solok di Sumatra Barat tercatat sebagai daerah dengan pengelolaan sampah terbaik. Sekitar 98,22% sampahnya berhasil dikelola.
Sedangkan di wilayah Jawa dan Bali, pengelolaan sampah terbaik diraih oleh Kota Surabaya, yang 99,13% sampaknya berhasil dikelola. Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, catatan terbaik diperoleh Kota Ambon dengan sampah terkelolanya 78,14%.
Di Sulawesi, Kota Kendari menjadi yang terbaik dalam pengelolaan sampai, yakni mencapai 96,02% dari total timbulan sampah. “Wilayah Papua tidak dapat dihitung, karena sebagian besar tidak menyampaikan data ke SIPSN,” ungkap Sandy.
Daerah dengan Pengelolaan Sampah Terburuk Tahun 2025
Kontras dengan kelompok terbaik, banyak daerah di Indonesia justru mencatatkan kinerja pengelolaan sampah yang nyaris nol, yang menandakan kegagalan penyediaan layanan dasar.
Kabupaten Tulang Bawang (Lampung), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan) semuanya mencatatkan angka pengelolaan terendah, yakni hanya sebesar 0,01% dari total timbulan sampah yang terkelola.
Sandy menjelaskan bahwa masalah utama di daerah-daerah ini bukanlah jenis sampahnya, melainkan absennya sistem. “Komposisi sampah di daerah terburuk serupa dengan daerah terbaik, didominasi sisa makanan (organik) dan plastik. Namun, tanpa sistem pengumpulan dan pemilahan, sampah organik justru menjadi sumber emisi dan pencemar lingkungan karena cenderung dibakar atau dibuang sembarangan,” tambahnya.
Di sisi lain, kondisi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dinilai jauh lebih memprihatinkan karena minimnya data yang tercatat. Ketidakhadiran data ini merupakan indikator gagalnya tata kelola daerah dalam mengungkap kondisi riil di lapangan.
Urgensi Perbaikan Data dan Konsistensi Layanan
Oleh karena itu, Sandy menekankan bahwa prioritas perbaikan pengelolaan sampah harus dimulai dari penguatan data dan layanan dasar.
“Daur ulang bisa jadi kekuatan ekonomi baru, tapi jika fondasinya kokoh dan datanya jujur serta konsisten. Kita harus memastikan sampah masuk ke sistem, memperkuat armada pengangkutan, menghidupkan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), dan membuka jalur pasar untuk bahan baku daur ulang,” pungkas Sandy.
Menurutnya, tanpa langkah kongkret tersebut, Indonesia hanya akan terus memindahkan masalah sampah dari satu tempat ke tempat lain, sementara krisis lingkungan terus mengancam keberlanjutan masa depan.
