Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
17 Januari, 2026
Pariwisata ASEAN bangkit pesat pascapandemi, namun Indonesia tertinggal. Pangsa pasar menyusut, kalah dari Vietnam, dan belum menarik wisman Tiongkok.
Keterangan foto: Ilustrasi papan arah destinasi wisata.
DOWNLOADS
Press Release - Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
Ringkasan
• Indonesia Tertinggal di Tengah Kebangkitan ASEAN
Pariwisata ASEAN pulih cepat dengan 127 juta wisman pada 2024, tetapi Indonesia tertahan di peringkat kelima. Pangsa pasar Indonesia turun ke 11,28%, disalip Vietnam yang tumbuh agresif lewat infrastruktur dan konektivitas.
• Kalah Bersaing Rebut Pasar Tiongkok
Indonesia gagal menarik wisatawan Tiongkok, hanya 1,2 juta kunjungan pada 2024. Angka ini jauh di bawah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, menandakan masalah struktural pada akses, promosi, dan kesiapan destinasi non-Bali.
• Bali Overload, Bali Baru Belum Berfungsi
Ketergantungan pada Bali makin berisiko karena overload lingkungan dan layanan. Program Bali Baru dan Destinasi Superprioritas belum efektif akibat lemahnya ekosistem, konektivitas, dan kesinambungan investasi.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Pemulihan sektor pariwisata di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pascapandemi menunjukkan tren yang positif, namun sayangnya pariwisata Indonesia justru menghadapi pil pahit di tengah kompetisi regional yang sengit.
“Posisi pariwisata Indonesia kini tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, terutama Vietnam yang telah berhasil menyalip posisi Indonesia selama dua tahun berturut-turut,” ujar Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, di Jakarta, Minggu (18/01/2026).
Data ASEAN Statistics Division (ASEANStats) menunjukkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke ASEAN pada 2024 telah mencapai lebih dari 127 juta orang. Sebanyak 85,70% kunjungan tersebut terkonsentrasi di lima negara. Thailand menempati posisi pertama dengan 35,5 juta wisman, diikuti Malaysia (25 juta), Vietnam (17,6 juta), dan Singapura (16,5 juta). Sementara itu, Indonesia harus puas berada di urutan kelima dengan 14,3 juta wisman.
Melihat data tersebut, Sandy menyoroti agresivitas Vietnam dalam membenahi ekosistem pariwisata pascapandemi Covid-19. Awalnya, jumlah wisatawan mancanegara Vietnam hanya 4.000 wisman pada 2021. Kemudian angka ini melonjak menjadi 12,6 juta pada 2023 dan naik lagi menjadi 17,6 juta pada 2024. Capaian tersebut melampaui Indonesia yang hanya mampu menarik 11,7 juta wisman pada 2023 dan 14,3 juta pada 2024.
"Vietnam bergerak sangat serius dengan pembangunan infrastruktur masif seperti Bandara Long Thanh yang diproyeksikan dapat menampung 100 juta penumpang per tahun, sementara kita masih berkutat pada kendala konektivitas udara yang terbatas," tambah Sandy.
Ketertinggalan ini, kata Sandy, menjadi alarm keras bagi daya saing pariwisata nasional di pasar internasional. Pada 2022 misalnya, Indonesia menguasai 13,51% pangsa pasar ASEAN, namun angka ini turun menjadi 11,45% pada 2023, dan kembali melemah ke angka 11,28% pada 2024.
"Kita tidak bisa lagi hanya sekadar merayakan angka pemulihan pariwisata jika pada saat yang sama pangsa pasar kita justru menciut," tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Sandy, Indonesia bahkan kalah telak dalam memperebutkan pasar wisatawan dari Tiongkok. Padahal, Tiongkok telah menjadi motor utama pemulihan pariwisata bagi Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Namun sayangnya masyarakat Tiongkok belum melirik Indonesia sebagai destinasi utama liburan mereka.
Sebagai perbandingan, kunjungan warga Tiongkok ke Indonesia pada 2024 hanya mencapai 1,2 juta orang. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kunjungan warga Tiongkok ke Thailand (6,7 juta), Vietnam (3,7 juta), Malaysia (3,3 juta), dan Singapura (3,1 juta).
“Ketertinggalan dalam merebut hati turis dari raksasa Asia ini mengindikasikan persoalan yang lebih struktural. Mungkin mereka masih enggan datang karena terbatasnya konektivitas langsung ke tujuan wisata, promosi yang belum cukup tersegmentasi, serta kesiapan destinasi non-Bali yang belum konsisten,” ungkap Sandy.
Persoalan lain yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata adalah kondisi Pulau Bali yang mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh atau overload. Kemacetan parah di titik-titik favorit, masalah tumpukan sampah, hingga bencana lingkungan akibat alih fungsi lahan mulai mengurangi kenyamanan wisatawan di Pulau Dewata tersebut. Ketergantungan yang terlalu sempit pada Bali sebagai magnet tunggal menjadi risiko besar bagi masa depan pariwisata nasional.
Apa Kabar Program “Bali Baru” dan Destinasi Superprioritas?
Pemerintah sebenarnya telah menginisiasi program "Bali Baru" dan menetapkan lima Destinasi Superprioritas (DSP) untuk mendiversifikasi daya tarik. Namun, pengembangan DSP seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo masih menghadapi hambatan serius pada ekosistem layanan dan kesinambungan investasi. Bahkan, satu destinasi yakni Likupang di Sulawesi Utara, mulai kehilangan gairah setelah tidak lagi masuk dalam daftar kegiatan prioritas utama pada RPJMN 2025-2029.
“Pembangunan DSP seharusnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan tolok ukur efektivitas kebijakan nasional. Jika DSP gagal menarik arus wisman internasional secara signifikan, maka seluruh investasi infrastruktur tersebut hanya akan menjadi "proyek di atas kertas" yang sepi pengunjung,” tandasnya.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang tak tertandingi, Indonesia seharusnya menjadi magnet utama wisatawan mancanegara. Namun, potensi tersebut seolah tidak dimaksimalkan sehingga posisi Indonesia selain kalah dari Vietnam tapi juga mudah disalip oleh Singapura, negara terkecil di ASEAN.
Senior Analyst NEXT Indonesia Center itu pun mengatakan, sudah saatnya Indonesia tidak terjebak pada satu destinasi saja. Dibutuhkan keberanian untuk benar-benar berbenah dan kerja sama lintas sektor untuk membenahi masalah mendasar, mulai dari tingginya biaya transportasi domestik, minimnya konektivitas udara internasional langsung ke destinasi superprioritas, hingga peningkatan kualitas layanan di lapangan.
“Bisa dibilang pilihannya hanya dua, yaitu kita berani melakukan perombakan untuk membenahi kualitas pariwisata nasional demi merebut pasar wisatawan mancanegara, atau pasrah melihat devisa pariwisata kita terus mengalir keluar ke negara tetangga,” tutup Sandy Pramuji.
