Daerah-daerah Boros Sampah
13 Februari, 2026
TPA diproyeksi penuh 2028, sementara sampah makanan dan plastik terus naik, menuntut perubahan serius pengelolaan dari sumbernya.
Keterangan foto: Ilustrasi membuang sampah.
Ringkasan
• Krisis Sampah Nasional dan Ancaman TPA Penuh 2028
Volume sampah terus naik seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Presiden memperingatkan mayoritas TPA bisa penuh paling lambat 2028. Data SIPSN menunjukkan tren peningkatan timbulan, dan secara per kapita 2025 menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun. Masalah ini sudah bersifat sistemik dan membebani lingkungan serta keuangan daerah.
• Sampah Makanan dan Plastik Jadi Sumber Utama Tekanan
Sisa makanan mendominasi 38–40% timbulan sampah dan mencerminkan pemborosan pangan. Plastik naik dari 15,88% pada 2019 menjadi hampir 20% dalam enam tahun akibat kemasan sekali pakai dan belanja daring. Jakarta memimpin total timbulan, sementara Banjarmasin dan Morowali menonjol dalam angka per kapita.
• Butuh Perubahan Strategi dari Hulu dan Berbasis Data
Pendekatan angkut dan buang tidak lagi cukup. Pemerintah perlu fokus pada pengurangan dari sumber melalui pengendalian food waste, pembatasan plastik lewat EPR, digitalisasi untuk menekan sampah kertas, serta pelaporan SIPSN yang lebih lengkap agar kebijakan tepat sasaran di tiap daerah.
MOST POPULAR
- Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
- Rapuhnya Kemandirian Fiskal Daerah, 449 Kabupaten/Kota Masih Bergantung Dana Pusat
- Pariwisata Nasional Masih Bertumpu pada Kelas Menengah
- Sasar Kelas Menengah, Insentif Bebas PPh 21 dan PPN Properti Punya Efek Ganda
- Atasi "Akal-akalan" Misinvoicing, Pemerintah Harus Nyatakan Penghindaran Pajak dan Tetapkan Bea Keluar Ekspor Batu Bara
NEXT Indonesia Center - Sampah telah menjadi salah satu persoalan paling mendesak di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi yang cepat, dan pola konsumsi yang makin boros membuat volume sampah terus naik setiap tahun. Masalah ini tak lagi sebatas urusan kebersihan, tetapi sudah menyentuh kesehatan publik, kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan beban keuangan pemerintah daerah.
Peringatan datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat, Prabowo menegaskan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan penuh paling lambat pada 2028, bahkan bisa lebih cepat jika tidak ada perubahan serius dalam cara kita mengelola sampah.
Komposisi sampah pun makin mengkhawatirkan. Sampah dari sisa makanan mendominasi timbulan sampah, mencerminkan tingginya pemborosan pangan. Sementara sampah plastik, kertas, dan karton terus meningkat akibat kemasan sekali pakai dan ledakan belanja daring (online). Volume besar dan sifat sulit terurai membuat sampah menjadi persoalan struktural, bukan lagi insidental.
Berbagai kebijakan pengurangan dan daur ulang sebenarnya sudah dijalankan. Namun, keterbatasan kapasitas, pendanaan, infrastruktur, dan perubahan perilaku membuat sebagian besar sampah tetap berakhir di TPA, dengan pola penimbunan yang justru menambah masalah lingkungan.
Review ini bertujuan memotret persoalan sampah Indonesia secara menyeluruh, dari tren nasional hingga perbedaan antardaerah. Fokus riset diarahkan pada wilayah dengan timbulan tertinggi untuk sampah makanan, plastik, serta kertas dan karton—sebagai dasar untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Analisis NEXT Indonesia Center dalam publikasi ini menggunakan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dengan batas akhir pembaruan (cut-off) Desember 2025.
Produksi Sampah Terus Menggunung
Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah per tahun, menempatkannya dalam kelompok negara dengan kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah global. Meski produksi sampah Indonesia rata-rata sekitar 202 kg/kapita/tahun masih di bawah negara-negara maju, besarnya jumlah penduduk dan cepatnya urbanisasi membuat akumulasi sampah nasional tetap sangat besar dan makin sulit dikelola.
Pada review ini NEXT Indonesia Center mengolah data timbulan sampah Indonesia yang dirilis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). SIPSN hanya menampilkan data dari kabupaten/kota yang melaporkan timbulan sampah di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, jangan heran jika data total timbulan sampah nasional jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Bank Dunia.
Data SIPSN menunjukkan bahwa total timbulan sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahun, dari 27,6 juta ton pada 2019 menjadi 43,5 juta ton pada 2023. Penurunan volume sampah terjadi pada 2024 dan 2025, tetapi pada dua tahun tersebut jumlah daerah yang melaporkan timbulan sampah juga jauh berkurang—dari 394 kabupaten/kota pada 2023 menjadi 352 daerah pada 2024 dan baru 209 kabupaten/kota yang melapor hingga akhir Desember 2025.
Secara total, ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jadi, setidaknya sejak 2019, belum pernah masuk laporan volume timbulan sampah secara menyeluruh.
Oleh karena itu, data tahun 2025 yang menunjukkan penurunan timbulan menjadi 20,4 juta ton perlu dibaca dengan hati-hati karena baru 209 daerah dengan total populasi sekitar 101 juta penduduk yang melaporkan data. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan terendah dalam tujuh tahun terakhir.
Pengamatan yang lebih fair adalah dengan melihat rata-rata timbulan sampah per kapita, dengan membagi volume timbulan sampah dengan jumlah penduduk dari masing-masing daerah. Melalui cara tersebut tampak bahwa timbulan sampah per kapita pada 2025 menjadi yang paling tinggi sepanjang tujuh tahun terakhir. Secara rata-rata, pada periode 2019-2025 setiap warga Indonesia menghasilkan sekitar setengah kilogram sampah setiap hari.
Secara keseluruhan, urusan sampah di Indonesia menghadapi tantangan sistemik. Karena itu, total timbulan yang besar, meski dengan produksi per kapita relatif sedang, menuntut strategi pengelolaan yang tidak bisa lagi disamaratakan.
Sisa Makanan Jadi Sampah Terbanyak
Data timbulan sampah dari 2019 sampai 2025 menunjukkan bahwa pola sampah di Indonesia sebenarnya tidak banyak berubah. Sisa makanan masih jadi penyumbang timbulan sampah terbesar, walaupun sampah plastik terus bertambah. Dua jenis sampah inilah yang paling menentukan beratnya persoalan sampah di Indonesia saat ini.
Sampah sisa makanan selalu menjadi penyumbang terbesar. Dalam tujuh tahun terakhir, porsinya bertahan di kisaran 38–40%. Artinya, masalah utama sampah di Indonesia masih sangat dekat dengan dapur, yakni makanan yang terbuang, baik dari rumah tangga, pasar, hingga rantai distribusi.
Angka yang tidak banyak berubah ini menunjukkan bahwa pemborosan pangan masih jadi pekerjaan rumah besar.
Berbeda dengan sisa makanan yang relatif stabil, sampah plastik justru terus naik. Pada 2019, plastik menyumbang 15,88% dari total timbulan sampah. Enam tahun kemudian, angkanya mendekati 20%. Kenaikan ini sejalan dengan gaya hidup yang makin bergantung pada kemasan sekali pakai—mulai dari belanja online, pesan-antar makanan, sampai produk praktis sehari-hari. Plastik bukan cuma makin banyak, tapi juga makin “menguasai” isi tempat sampah kita.
Jenis sampah lain menunjukkan cerita yang relatif sama. Sampah kayu dan ranting cenderung menurun, meski tetap berada di kisaran 13%. Kertas dan karton relatif stabil di sekitar 11%, namun perlahan menyusut, seiring berkurangnya penggunaan kertas dan berubahnya jenis kemasan. Sementara itu, sampah logam, kain, karet atau kulit, serta kaca porsinya kecil dan tidak banyak berubah, masing-masing sekitar 2–3% dari total sampah.
Kalau dirangkum, persoalan sampah Indonesia sebenarnya bertumpu pada dua hal besar, yaitu makanan yang terbuang dan plastik yang terus menumpuk. Selama dua sumber ini belum ditangani serius sejak dari asalnya, beban ke tempat pembuangan akhir akan terus bertambah, meskipun jenis sampah lain relatif stabil.
Namun, angka jumlah timbulan sampah nasional ini menyembunyikan cerita yang berbeda-beda di tiap daerah. Ada wilayah yang didominasi sampah makanan, ada yang dibanjiri plastik, dan ada pula yang dipengaruhi aktivitas perdagangan dan logistik. Karena itu, memahami masalah sampah tidak cukup hanya melihat gambaran nasional.
Pada bagian berikutnya, review ini akan mengulas lebih dekat daerah-daerah dengan timbulan tertinggi untuk sampah makanan, plastik, serta kertas dan karton. Kita akan lihat daerah dengan timbulan sampah tertinggi dan daerah dengan timbulan sampah perkapita tertinggi dari ketiga jenis sampah di atas. Total timbulan menunjukkan daerah mana yang paling membebani sistem pengelolaan sampah, sementara angka per kapita memperlihatkan warga daerah mana yang paling banyak menghasilkan sampah. Dua indikator ini memberi gambaran awal yang jelas tentang lokasi prioritas penanganan sampah makanan, plastik, serta kertas dan karton di Indonesia.
Data ini penting agar solusi yang kemudian dirumuskan tidak seragam, tetapi benar-benar sesuai dengan karakter dan sumber masalah di masing-masing daerah.
Jakarta Timur, Juara Timbulan Sampah Makanan
Jika dilihat dari total timbulan, daerah dengan sampah makanan terbesar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Kota Jakarta Timur menempati posisi teratas dengan 432.155 ton, disusul Kota Jakarta Barat (402.933 ton) dan Kota Jakarta Selatan (365.040 ton).
Besarnya timbulan sampah di wilayah-wilayah tersebut sejalan dengan kepadatan penduduk, tingginya konsumsi makanan siap saji, serta aktivitas perdagangan dan jasa berskala besar di wilayah metropolitan.
Di luar Jakarta, beberapa daerah juga mencatat timbulan sampah makanan yang juga tinggi. Kabupaten Cianjur mencapai 244.299 ton, Kota Surabaya 227.894 ton, serta Kota Pekanbaru 216.134 ton. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan sampah makanan tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga di kota besar dan daerah penyangga di berbagai wilayah Indonesia.
Jika dilihat dari rata-rata per kapita, peta daerah tertinggi terlihat berbeda. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mencatat rata-rata sampah makanan per kapita tertinggi secara nasional, yakni 311 kg/kapita/tahun. Angka ini jauh melampaui daerah lain, termasuk kota-kota besar di Jawa, dan menunjukkan tingginya pemborosan pangan per orang di kota tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menyadari hal tersebut. Sampah makanan, menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin, berkontribusi sekitar 40-52% dari total timbulan sampah harian di “Kota Seribu Sungai” tersebut.
Penyebab utamanya, versi DKP3 Banjarmasin, adalah kebiasaan masyarakat setempat menyediakan makanan dalam porsi berlebih, terutama pada acara keluarga, hajatan, dan kegiatan sosial. Karakteristik geografis kota turut menambah persoalan.
Selain itu, banyak pasar tradisional berlokasi di kawasan sungai dan menjual bahan pangan segar seperti sayur, buah, dan ikan. Aktivitas pasar itu menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap hari. Tanpa pengelolaan cepat dan pemilahan sejak awal, limbah pangan dari pasar ini dengan mudah tercatat sebagai sampah sisa makanan yang membusuk.
Untuk menekan angka ini, Pemkot Banjarmasin telah meluncurkan kampanye “Stop Boros Pangan”, yang bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar memasak dan mengambil makanan secukupnya sebagai langkah awal pengurangan sampah dari sumbernya.
Beberapa daerah lain yang juga mencatat angka per kapita yang relatif tinggi adalah Kabupaten Sragen (183 kg/kapita/tahun), Kota Pekanbaru (176 kg/kapita/tahun), serta Kota Jakarta Pusat (170 kg/kapita/tahun). Daerah-daerah ini menegaskan bahwa tingginya sampah makanan tidak selalu ditentukan oleh besarnya penduduk, tetapi juga oleh pola konsumsi dan kebiasaan pangan masyarakat setempat.
Warga Morowali Penimbun Sampah Plastik Terbanyak
Jika sampah makanan mencerminkan persoalan pemborosan di tingkat konsumsi pangan, maka sampah plastik menunjukkan wajah lain dari perubahan gaya hidup masyarakat. Plastik tumbuh seiring maraknya kemasan sekali pakai, belanja daring, dan layanan pesan-antar yang kian mendominasi aktivitas harian. Karena itu, setelah melihat daerah dengan timbulan sampah makanan tertinggi, pembahasan berikutnya beralih ke peta sampah plastik untuk memahami tekanan baru yang muncul dari pola konsumsi modern dan aktivitas ekonomi perkotaan.
Dari sisi total timbulan, sampah plastik paling banyak terkonsentrasi di wilayah urban dan pusat aktivitas ekonomi di Jawa. Tiga besar ditempati wilayah DKI Jakarta: Kota Administrasi Jakarta Timur mencatat 198.876 ton, disusul Kota Administrasi Jakarta Barat 185.428 ton, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan 167.990 ton.
Di luar Jakarta, Kabupaten Cirebon (Jawa Barat) juga sangat menonjol dengan 182.492 ton, sementara Kota Surabaya berada di posisi berikutnya dengan 109.122 ton. Pola ini menunjukkan bahwa konsumsi produk berkemasan dan aktivitas perdagangan/jasa di kawasan padat menjadi penggerak utama tingginya timbulan plastik.
Di Sumatra, penyumbang terbesar adalah Kota Pekanbaru dengan 54.427 ton, diikuti Kabupaten Aceh Utara 46.794 ton dan Kabupaten Lampung Selatan 39.861 ton. Sementara di Kalimantan, Kota Banjarmasin menjadi yang tertinggi dengan 74.361 ton, sedangkan di Sulawesi yang paling menonjol adalah Kabupaten Bone (28.840 ton).
Untuk kawasan Nusa Tenggara & Maluku, angka tertinggi tercatat di Kota Ambon (18.718 ton) dan beberapa kabupaten/kota di NTT yang berada di kisaran belasan ribu ton. Di Papua, data yang tercatat menunjukkan Kabupaten Sorong sebesar 3.099 ton, sementara beberapa daerah lain belum memiliki angka (kosong).
Namun, jika dilihat dari rata-rata per kapita, puncaknya justru ada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan 105 kg/kapita/tahun, disusul Kota Banjarmasin (101 kg/kapita/tahun), Kabupaten Bengkulu Utara (86 kg/kapita/tahun), dan Kabupaten Cirebon (81 kg/kapita/tahun).
Fenomena timbulan sampah plastik di Kabupaten Morowali terbilang menarik untuk dicermati. Daerah tersebut bukan kota besar, tetapi belakangan ini penduduknya semakin padat dengan datangnya ribuan pekerja, juga keluarga mereka, yang beraktivitas di Morowali Industrial Park (IMIP), pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Ledakan penduduk ini, tentu saja memicu terjadinya ledakan sampah.
Contohnya terjadi di Bahodopi, salah satu kecamatan di Morowali yang menjadi daerah pusat tempat tinggal para pegawai dan keluarga mereka. Sepanjang tahun 2024, Bahodopi menyumbang lebih dari 50.000 ton sampah, termasuk jenis plastik. Situasi itu diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di daerah tersebut, seperti truk pengangkut sampah dan fasilitas TPA yang belum sepenuhnya memadai.
Pemkab Morowali, dibantu PT IMIP, telah mulai bergerak mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan insinerator (alat pembakar sampah bersuhu tinggi) di sejumlah daerah. Insinerator tersebut diklaim bisa mengolah sampah residu hingga 40 ton per hari.
Beberapa daerah lain dengan angka per kapita tinggi antara lain: Kota Banda Aceh (78 kg/kapita/tahun), Kota Jakarta Pusat (78), dan Kota Bukittinggi (75).
Singkatnya, dari sisi total, plastik paling besar menumpuk di wilayah metropolitan dan pusat ekonomi (terutama Jakarta dan sekitarnya). Tetapi dari sisi per kapita, beberapa daerah justru terlihat lebih banyak menghasilkan sampah plastik per orang, seperti Morowali dan Banjarmasin. Dua indikator ini membantu menentukan prioritas: kota besar perlu ditekan volumenya, sementara daerah dengan per kapita tinggi perlu dibenahi pola konsumsi, kemasan, dan sistem pemilahan dari sumber.
Sampah Kertas/Karton Menumpuk di Jakarta
Setelah plastik, jenis sampah anorganik lain yang tak kalah penting adalah kertas dan karton. Berbeda dengan plastik yang didorong oleh kemasan sekali pakai, timbulan kertas dan karton lebih erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan, logistik, perkantoran, serta e-commerce. Oleh karena itu, peta daerah dengan timbulan kertas-karton tertinggi sering kali mencerminkan pusat distribusi barang dan aktivitas ekonomi jasa.
Dari sisi total timbulan, sampah kertas/karton paling besar terkonsentrasi di wilayah metropolitan dan pusat aktivitas jasa di Jawa. Tiga kota administrasi di DKI Jakarta mendominasi, dipimpin Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 149.395 ton sampah kertas/karton. Di luar Jakarta, Kota Bogor juga menonjol dengan 55.142 ton, menguatkan indikasi bahwa wilayah penyangga metropolitan dan kawasan dengan aktivitas perdagangan yang tinggi menjadi penyumbang utama sampah kertas/karton.
Di luar Jawa, daerah dengan total timbulan kertas/karton tertinggi terlihat lebih menyebar. Kota Banjarmasin di Kalimantan mencatat angka besar yaitu 75.249 ton, jauh di atas daerah lain di luar Jawa. Di Sumatra, yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan (31.320 ton). Sementara di Nusa Tenggara & Maluku, angka tertinggi tercatat di Kabupaten Sumba Timur (12.371 ton), dan di Sulawesi yang paling besar adalah Kabupaten Bone (17.666 ton). Untuk Papua, data yang tercatat menunjukkan Kabupaten Sorong sebesar 3.040 ton, sementara beberapa daerah lain belum memiliki angka (kosong).
Namun jika dilihat dari rata-rata per kapita, peta daerah tertinggi berubah drastis. Kota Banjarmasin kembali menonjol dan bahkan menjadi yang tertinggi secara nasional dengan 103 kg/kapita/tahun—jauh melampaui daerah lain.
Sampah kertas/karton di Banjarmasin, menurut catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, justru banyak berasal dari administrasi pemerintahan yang masih banyak menggunakan dokumen cetak seperti surat menyurat, arsip, dan berkas fisik lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun era digital sudah dimulai, penggunaan kertas dalam birokrasi masih tinggi dan menyumbang volume sampah yang tidak kecil di wilayah perkotaan ini.
Selain itu, Banjarmasin adalah salah satu pusat distribusi barang untuk wilayah Kalimantan. Kertas/karton adalah salah satu jenis kemasan barang-barang tersebut.
Singkatnya, dari sisi total, sampah kertas/karton paling besar menumpuk di pusat aktivitas ekonomi (terutama Jakarta dan sekitarnya). Tetapi dari sisi per kapita, beberapa daerah—terutama Banjarmasin—menunjukkan intensitas sampah kertas/karton yang jauh lebih tinggi per orang, sehingga memerlukan perhatian khusus.
Perlu Program yang Konsisten dan Terukur
Indonesia membutuhkan program penanggulangan sampah yang konsisten dan terukur. Mengingat TPA diproyeksikan tak lagi mampu menampung timbulan sampah paling lambat 2028, strategi ke depan harus bergeser dari “angkut–buang” menjadi kurangi dari sumber. Prioritas utamanya adalah mengurangi sampah makanan, plastik, serta kertas/karton yang menjadi kontributor terbanyak.
Untuk sampah makanan, pemerintah perlu menjadikan pengurangan food waste sebagai program lintas sektor yang punya target tahunan dan indikator sederhana, misalnya penurunan timbulan organik di pasar dan rumah tangga. Daerah dengan total timbulan sampah tinggi seperti Jakarta dan Surabaya perlu fokus pada skala (pasar, permukiman padat, pusat kuliner). Sedangkan daerah dengan per kapita sangat tinggi seperti Banjarmasin perlu intervensi perilaku yang lebih agresif, misalnya mengembangkan kampanye “Stop Boros Pangan” menjadi aksi komunitas.
Pendekatan yang paling efektif untuk sampah plastik adalah menekan dari hulu. Caranya bisa dengan pembatasan kemasan sekali pakai: skema tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility, EPR), yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya, terutama pengelolaan sampah pasca-konsumen, guna mengurangi limbah plastik; juga insentif untuk pemakaian kemasan guna ulang.
Untuk kertas/karton, intervensinya bisa dengan mendorong penerapan sistem “kardus balik” (reusable/returnable). Dengan metode ini kardus bekas kemasan tidak dibuang, melainkan dikembalikan oleh konsumen ke pengirim untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Sementara langkah paling cepat mengurangi sampah kertas adalah mengurangi sumbernya lewat digitalisasi layanan publik dan tata kelola arsip menjadi paperless untuk surat menyurat dan dokumen internal.
Terakhir, pelaporan SIPSN perlu diperkuat agar mayoritas dari 514 kabupaten/kota mau memberikan data timbulan sampah, sehingga tidak ada ketimpangan laporan antardaerah. Pelaporan yang menyeluruh dan lengkap akan membantu pemerintah merumuskan masalah dan mencari cara paling efektif dalam menanggulangi masalah persampahan mereka.