5 Provinsi Tangguh di 2024
22 Maret, 2025
Tahun 2024, baru 11 provinsi yang masuk dalam kategori ”Mandiri”, 26 provinsi lainnya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah.
Keterangan foto: Ilustrasi angkat besi
NEXT Indonesia - Pada tahun anggaran 2024 ada 11 provinsi yang berhasil masuk kategori ”Mandiri”. Artinya, PAD provinsi pada tahun tersebut bisa menutupi antara 50 persen hingga 74 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut potret singkat kondisi sosial ekonomi 5 provinsi dengan nilai IKF terbaik tahun anggaran 2024.
MOST POPULAR
Banten (IKF=72,82)
Semarak Belanja Pemerintah Daerah
Banten berhasil mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terbaik pada tahun anggaran 2024. Walau demikian, pemerintah provinsi paling barat Pulau Jawa ini mesti waspada karena nilai IKF yang diraih pada 2024 turun menjadi 72,82 dari 73,55 pada tahun sebelumnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten naik sekitar 5,9 persen tahun-ke- tahun (yoy) dari Rp8,5 triliun menjadi Rp9,02 triliun. Begitu pula TKDD, meningkat menjadi Rp3,36 triliun dari Rp3,06 triliun pada 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi Banten melambat dari 4,81 persen pada 2023 menjadi 4,79 pada tahun berikutnya.
Perlambatan tersebut, menurut Bank Indonesia Provinsi Banten (BI Banten), masih bisa dimaklumi karena industri pengolahan belum berjalan dalam kapasitas penuh sepanjang 2024. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional juga melambat dari 5,05 persen menjadi 5,03 persen pada periode tersebut.
Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian Banten yang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), berkontribusi 30,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian perdagangan (12,38 persen) dan konstruksi (11,69 persen), melengkapi tiga besar sektor industri penyokong perekonomian Banten.
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan peningkatan sebesar 16,73 persen. Sektor lain yang juga tumbuh tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,97 persen) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (7,06 persen).
Dua sektor usaha mencatatkan pertumbuhan negatif alis menyusut, yaitu pengadaan listrik dan gas (-9,07 persen) dan pertambangan (-7,1 persen).
Hal yang perlu dicermati oleh Pemprov Banten adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,68 persen pada 2024, turun 0,84 persen dari 2023, tetapi masih di atas rata-rata nasional 4,91 persen. Angkatan kerja di Banten, merujuk data BPS, berjumlah 6,21 juta orang pada Agustus 2024.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, Pemprov Banten berupaya melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan menggenjot sektor industri lain. Mereka tengah menawarkan berbagai peluang investasi kepada para calon pemodal, khususnya dalam bidang pariwisata dan industri hijau.
Sektor industri pariwisata akan digenjot seiring pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang dan Geopark Bayah Dome di Kabupaten Lebak.
Selain itu, Pemprov Banten juga tengah menggodok rencana pembukaan kawasan industri berkonsep hijau yang ramah lingkungan, hemat energi, dan minim limbah di lahan seluas 3.192 hektare di Kabupaten Lebak.
DKI Jakarta (IKF=72,72)
Retribusi Masih Jadi Andalan
Saat ini, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia karena belum ada kepastian kapan pemerintah pusat bakal resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis di Indonesia, sektor industri perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor, masih merupakan bagian terpenting dari ekonomi Jakarta dengan menyumbang 18,01 persen terhadap PDRB 2024. Sektor usaha lainnya yang menjadi penopang utama adalah industri pengolahan (11,49 persen), jasa keuangan dan asuransi (11,09 persen), serta konstruksi (10,91 persen).
Tiga sektor industri yang menarik untuk dilirik karena mengalami pertumbuhan paling tinggi sepanjang tahun 2024 adalah industri penyediaan akomodasi dan makan minum (8,31 persen), konstruksi (6,99 persen), serta transportasi dan pergudangan (6,96 persen).
Sama halnya dengan Banten, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga melambat dari 4,96 persen pada 2023 menjadi 4,90 persen pada 2024. Ini adalah perlambatan kedua beruntun setelah tumbuh 5,25 persen pada 2022.
Dalam daftar ini, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang pendapatan daerahnya turun pada tahun anggaran 2024 – dari Rp71 triliun ke Rp69 triliun, atau 2,9 persen. Akan tetapi, PAD Jakarta justru naik hingga 2,11 persen, menjadi Rp50,18 triliun dari Rp49,14 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan retribusi daerah (51,4 persen) menjadi kontributor utama.
Pada tahun anggaran 2024 nilai transfer dari pemerintah pusat turun dari Rp20,16 triliun ke Rp18,81 triliun.
Tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi, 6,21 persen dari 8,36 juta penduduk usia kerja, adalah masalah besar yang coba ditanggulangi pemerintah Jakarta. Gubernur baru Jakarta, Pramono Anung, menjadikan penanggulangan pengangguran sebagai bagian dari program kerja 100 hari pemerintahannya.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan lebih banyak job fair. Pemprov Jakarta rencananya akan melangsungkan dua hingga tiga job fair berskala besar di lima wilayah kota administrasi setiap bulannya. Selain itu, mereka juga tengah menyiapkan berbagai program pelatihan kerja reguler untuk warga Jakarta.
Jawa Barat (IKF=71,36)
Masih Rawan Pengangguran
Inilah provinsi dengan tingkat populasi tertinggi di Indonesia. Ada 50,3 juta manusia, sekitar 18 persen dari total populasi nasional, yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota.
Sektor industri pengolahan adalah tulang punggung utama perekonomian Jawa Barat (Jabar) dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 40,62 persen. Meski demikian, pelaku usaha di sektor ini mesti hati-hati karena data BPS menunjukkan penurunan pertumbuhannya sebesar 0,9 persen.
Jasa perusahaan menjadi sektor industri yang menarik untuk dilirik karena pertumbuhannya mencapai 25,53 persen, yang tertinggi pada 2024. Sektor lain yang juga berkembang pesat adalah administrasi pemerintahan (17,18 persen) serta akomodasi dan makan minum (13,20 persen).
PAD Jabar pada 2024 naik Rp3,05 triliun, diangkat oleh penerimaan retribusi daerah yang melonjak 1.600 persen menjadi Rp1,04 triliun dari hanya Rp61 miliar pada tahun sebelumnya.
Sebagai daerah dengan penduduk terbanyak, tak heran jika tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat adalah yang tertinggi dalam daftar ini. Menurut data BPS, sebanyak 6,75 persen dari 26,19 juta angkatan kerja masih menganggur, di atas rata-rata nasional 4,91 persen.
Salah satu strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mendukung keberlanjutan sekolah vokasi dan melakukan link-and-match dengan kebutuhan industri.
Menurut data BPS, ada 2.913 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diisi 1,07 juta murid di provinsi tersebut. Akan tetapi, kurikulum di sebagian besar sekolah vokasi itu sudah usang, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Oleh karena itu pemerintah Jabar terus mencari relasi dengan industri guna menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Upaya link-and-match ini diharapkan bisa membuat para siswa lulusan SMK akan langsung diserap oleh perusahaan-perusahaan sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.
Bali (IKF=70,74)
Ekonomi Klimis Pulau Dewata
Pulau Dewata ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang datang meramaikan pulau tersebut mencapai 6,3 juta orang pada tahun 2024, naik 20,1 persen dari tahun sebelumnya.
Ramainya wisatawan itu bahkan sudah melebihi jumlah sebelum Covid melanda, yakni 6,27 juta turis pada tahun 2019.
Tentu saja, sektor industri penyokong utama perekonomian Bali adalah akomodasi dan makan minum. Kontribusinya terhadap PDRB 2024 mencapai 21,75 persen, dengan pertumbuhan mencapai 11,95 persen, kedua tertinggi.
Lapangan usaha yang tumbuh paling tinggi adalah jasa keuangan & asuransi, utamanya jasa perantara keuangan, yang naik 15,08 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan transaksi finansial seiring semakin banyaknya wisatawan yang masuk.
Terus mengalir masuknya wisatawan juga meningkatkan konsumsi listrik, khususnya di segmen bisnis, sehingga lapangan usaha pengadaan listrik & gas naik 11,78 persen. Secara keseluruhan, semua lapangan usaha di Bali tumbuh positif sepanjang 2024.
Walau turun dibandingkan 2023, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 masih di atas 5 persen, tepatnya 5,48 persen. Pencapaian tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain dalam daftar ini, juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan pun yang terendah dalam daftar ini, masing-masing 1,79 persen dan 3,8 persen.
Indikator-indikator perekonomian Bali tampak klimis pada tahun anggaran 2024. PAD naik 19,6 persen menjadi Rp5,5 triliun, sementara TKDD bertambah 6,6 persen menjadi 2,3 triliun.
Semua hal tersebut membuat peningkatan indeks kemandirian fiskal Bali adalah yang tertinggi dalam daftar ini, dari 68,32 menjadi 70,74 pada 2024.
Pemprov Bali pun menatap masa depan dengan penuh optimisme. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditargetkan mencapai 5,75 persen.
Jawa Tengah (IKF=66,91)
Ketimpangan Masih Jadi Persoalan
Selain Banten, Jawa Tengah (Jateng) juga mengalami penurunan nilai IKF, dari 67,06 pada 2023 menjadi 66,91 pada 2024, tetapi masih bisa bertahan di peringkat 5 besar.
Perekonomian Jateng bisa dibilang stagnan pada 2024, dengan pertumbuhan yang turun sedikit menjadi 4,95 persen dari 4,97 persen pada tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 3,7 persen, terangkat penerimaan retribusi daerah yang melejit nyaris 16 kali lipat, dari hanya Rp139 miliar pada 2023 menjadi Rp2,3 triliun pada 2024.
Namun pada saat bersamaan penerimaan Lain-lain PAD juga melorot tajam, dari Rp2,3 triliun pada 2023 menjadi Rp434 miliar pada 2024.
Sektor industri pengolahan menjadi soko guru perekonomian Jateng, berkontribusi 33,71 persen pada PDRB 2024. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi sektor ini terbilang kecil, hanya 2,44 persen.
Perdagangan (13,57 persen), konstruksi (12,35 persen), dan pertanian (11,73 persen) adalah lapangan usaha lain dengan kontribusi pada perekonomian di atas 10 persen.
Jasa pendidikan tampak berkembang di Jateng dengan mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi sebesar 8,87 persen, disusul lapangan usaha informasi dan komunikasi (8,82 persen) dan akomodasi (8,78 persen).
Masalah besar yang dihadapi Pemprov Jateng adalah tingkat kemiskinan. Sebanyak 3,4 juta warga, atau 9,58 persen, masih hidup dalam kemiskinan. Walau telah turun dari sebelumnya 10,47, proporsi tersebut masih yang tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah DI Yogyakarta (10,4 persen) serta yang terburuk dalam daftar ini.
Tingginya nilai IKF yang berbarengan dengan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi tersebut, membuat tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan melakukan riset mengenainya. Dalam hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 5, Nomor 2, 2024, tim DJP menyampaikan kesimpulan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Jateng terjadi karena bertambahnya PAD tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan.
Pemprov Jateng telah melakukan berbagai cara untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan intervensi di 17 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi (lebih dari 10 persen) dengan memberikan bantuan seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, akses air bersih, sanitasi) serta membantu pemberdayaan ekonomi lokal.
Jalan lain yang dilakukan adalah meningkatkan investasi yang masuk. Pada tahun 2024, menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp88,4 triliun, naik dari Rp77,02 triliun tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 411.013 tenaga kerja.
Sektor usaha yang paling banyak diminati investor asing (PMA) adalah industri barang dari kulit dan alas kaki, serta tekstil. Sementara investor lokal (PMDN) lebih memilih menanam modal pada sektor usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran.
Berkembangnya industri dan penyerapan tenaga kerja pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
