Bukan Ciamis, Bontang Pengelola Sampah Terbaik
01 Maret, 2026
Data SIPSN ungkap krisis sampah nasional. Pengelolaan anjlok, banyak daerah tak lapor, klaim terbaik Ciamis pun dipertanyakan.
Keterangan foto: Ilustrasi tempat sampah pemilahan.
Ringkasan
• Klaim Terbaik Dipertanyakan, Data Tidak Sinkron
Penghargaan kepada Bupati Ciamis dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 dipersoalkan karena data NEXT Indonesia Center berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tidak mencatat laporan Ciamis pada 2025. Secara nasional, kinerja tertinggi justru dicapai Kota Bontang dengan 99,73% sampah terkelola, disusul Kota Surabaya dan Kota Solok di wilayah masing-masing.
• Timbulan Naik, Pengelolaan Anjlok
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan timbulan sampah melonjak dari 28,59 juta ton pada 2021 menjadi 43,46 juta ton pada 2023. Namun tingkat pengelolaan turun dari di atas 60% menjadi sekitar 32–34% hingga 2025. Penurunan laporan daerah ke SIPSN memperlihatkan masalah tata kelola dan lemahnya sistem pencatatan.
• Krisis Layanan Dasar dan Ketimpangan Daerah
Kesenjangan kinerja antarwilayah melebar. Ada daerah yang mampu mengelola hampir seluruh sampahnya, sementara banyak daerah lain mencatat pengelolaan di bawah 1%. Masalah utamanya bukan komposisi sampah, tetapi lemahnya layanan dasar seperti pengumpulan, pemilahan, dan pendanaan. Tanpa alokasi minimal 3% APBD dan penguatan TPS3R, krisis sampah akan terus berulang.
NEXT Indonesia Center - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup mendefinisikan pengelolaan sampah merupakan upaya mengurangi dan menangani sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan juga pendaurulangan sampah.
MOST POPULAR
- Porsi Pekerja Informal Terus Menyusut
- Kinerja Industri Pengolahan Beri Sinyal Momentum Reindustrialisasi
- Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 18 Tahun Terakhir
- Daftar Daerah dengan Kualitas Hidup Terbaik di Indonesia, Denpasar Juaranya
- Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah pada 25 Februari 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan penghargaan kepada Bupati Ciamis sebagai daerah dengan pengelolaan sampah nasional terbaik 2025. “Tapi datanya tidak menunjukkan seperti itu,” papar Sandi Pramuji, Senior Analyst NEXT Indonesia Center di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Dia menjelaskan, NEXT Indonesia Center sebelumnya telah melakukan analisis terhadap pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun 2025. Data yang digunakan berasal dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup.
Hasilnya, Kota Bontang di Kalimantan Timur ada di urutan teratas secara nasional, karena 99,73% timbulan sampah di daerah tersebut berhasil dikelola. Untuk Sumatra, Kota Solok yang menjadi juara (98,22%), sementara Kota Surabaya (99,13%) juara di wilayah Jawa & Bali, Kota Ambon juara di wilayah Nusa Tenggara & Maluku (78,14%), Kota Kendari (84,16%) untuk wilayah Sulawesi.
“Bahkan dalam riset NEXT Indonesia Center, Kabupaten Ciamis tidak dapat nilai lantaran pada tahun 2025 tidak menyampaikan data timbulan sampah di SIPSN,” ungkap Sandy.
Dia mengingatkan, sebaiknya pemerintah memberikan apresiasi pada daerah yang dengan segala daya dan upayanya telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Jadi, kalau bicara pengelolaan sampah, yang terbaik adalah bukan yang di daerahnya tidak ada sampah.
“Tapi daerah dengan banyak timbulan sampah di daerahnya, kemudian dikelola dengan baik, bisa melalui pengurangan di hulu atau di hilir, dimanfaatkan kembali serta daur ulang. Inilah yang perlu diapresiasi,” tegasnya.
Indonesia Darurat Sampah
Indonesia kini menghadapi situasi darurat sampah. Timbulan sampah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, berbanding terbalik dengan kinerja pengelolaan nasional yang justru stagnan atau melemah, sehingga sebagian besar sampah tetap tidak tertangani secara sistemik.
Penelusuran NEXT Indonesia Center terhadap data persampahan dalam Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan bahwa timbulan sampah melonjak dari 28,59 juta ton pada 2021 menjadi 43,46 juta ton pada 2023. Namun pada periode yang sama, tingkat pengelolaan sampah anjlok dari di atas 60% menjadi hanya sekitar 32–34% hingga 2025.
"Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini krisis tata kelola. Ketika sampah meningkat tajam, sistem pengelolaannya justru melemah. Artinya, ada masalah serius pada implementasi di tingkat daerah," kata Sandy Pramuji.
Angka total timbulan sampah memang turun pada 2024 (39,15 juta ton) dan 2025 (20,39 juta ton), tetapi itu terjadi seiring berkurangnya daerah yang melapor ke SIPSN KLH. Pada tahun 2023 sebanyak 394 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia mengirimkan laporan persampahan, namun berkurang menjadi 352 daerah pada 2024 dan hanya 209 daerah hingga akhir 2025.
Menurut Sandy, itu adalah indikasi keterbatasan cakupan dan kontinuitas data. Oleh karenanya, pembenahan harus dimulai dari fondasi paling dasar, yakni memastikan seluruh sampah masuk ke sistem dan tercatat.
"Kalau sampah tidak tercatat, ia hilang dari statistik, tetapi tidak hilang dari lingkungan. Tanpa layanan dasar yang kuat, kita hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain," kata Sandy.
NEXT Indonesia Center juga menemukan bahwa dua mesin utama sistem persampahan, yaitu pengurangan di hulu dan penanganan di hilir, melemah tajam sejak 2023. Pada tahun 2022 sampah sempat berkurang 5,6 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi merosot menjadi sekitar 0,5 juta ton per tahun pada periode 2023-2025. Penanganan sampah juga turun signifikan dari 18,81 juta ton pada 2022, menjadi 13,59 juta ton pada 2023 dan terus menyusut menjadi hanya 6,6 juta ton pada 2025.
Turunnya volume pengurangan dan penanganan sampah mengindikasikan bahwa mayoritas sampah nasional berada di luar sistem resmi pengelolaan dan berisiko berakhir di sungai, dibakar terbuka, atau ditimbun tanpa kendali.
Yang lebih mengkhawatirkan, kesenjangan antarwilayah semakin lebar. Beberapa kota seperti Bontang dan Surabaya mampu mengelola hampir 100% timbulan sampahnya. Sebaliknya, banyak kabupaten/kota lain mencatat tingkat pengelolaan di bawah 1%, bahkan mendekati nol.
"Kita melihat dua Indonesia dalam pengelolaan sampah. Ada daerah yang sistemnya bekerja hampir sempurna, dan ada daerah yang layanan dasarnya nyaris tidak ada," tegas Sandy.
Perbaiki Layanan Publik Dasar
Ironisnya, komposisi sampah di daerah dengan pengelolaan terbaik dan terburuk sebenarnya tidak jauh berbeda, didominasi sisa makanan dan plastik. Masalah utamanya bukan jenis sampah, melainkan tidak berfungsinya layanan publik dasar seperti pengumpulan rutin, pemilahan, dan pencatatan.
Layanan publik dasar butuh dana untuk dijalankan, namun tampaknya masih banyak daerah yang belum menempatkan pos anggaran pengelolaan sampah sebagai prioritas. Akibatnya, banyak daerah dengan porsi dana pengelolaan sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbilang kecil. Pada tahun 2025, KLH memaparkan, agar upaya pengelolaan sampah menjadi maksimal, alokasi anggarannya perlu mencapai 3% dari APBD.
NEXT Indonesia Center meyakini bahwa perbaikan sistem persampahan harus dimulai dari layanan dasar. Memastikan seluruh sampah tercatat dan diproses dalam sistem resmi, serta mengatasi hambatan anggaran dan kapasitas di tingkat daerah.
"Krisis sampah adalah krisis tata kelola daerah. Perbaikan harus dimulai dari memastikan sampah masuk sistem dan tercatat di SIPSN, memperkuat layanan dasar, menghidupkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) atau olah organik, dan membuka jalur pasar bahan daur ulang," kata Sandy Pramuji.
