Pekerjaan Rumah Suahasil sebagai Menteri Keuangan dari Peninggalan Purbaya

16 September, 2026

Gantikan Purbaya, Suahasil menghadapi empat pekerjaan rumah: menjaga kredibilitas RAPBN, memulihkan hubungan dunia usaha, dan membenahi Kemenkeu.

Keterangan foto: Ilustrasi Suahasil Nazara sedang mengerjakan PR.

DOWNLOADS

---

Press Release - Pekerjaan Rumah Suahasil sebagai Menteri Keuangan dari Peninggalan Purbaya

Download

Ringkasan
• Jaga kredibilitas RAPBN
Suahasil perlu memastikan kenaikan target penerimaan 10,51% menjadi Rp2.908 triliun tidak menekan konsumsi, daya beli, dan aktivitas produksi.
• Pulihkan kepercayaan dunia usaha
Pemerintah didorong menempatkan dunia usaha sebagai mitra pembangunan serta menghindari komunikasi bernada ancaman terkait pemeriksaan pajak yang belum terbukti sebagai kasus.
• Benahi organisasi dan hubungan antarlembaga
Suahasil perlu memulihkan stabilitas internal Kemenkeu dan memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, termasuk dalam polemik kontribusi Rp120 triliun dari Danantara.

NEXT Indonesia Center - Menteri Keuangan Suahasil menghadapi sejumlah pekerjaan rumah setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Tantangannya tidak hanya menjaga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memperbaiki hubungan pemerintah dengan dunia usaha, membenahi organisasi Kementerian Keuangan, serta memulihkan tata kelola hubungan antarlembaga negara.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan, menilai setidaknya ada empat persoalan yang perlu menjadi perhatian Suahasil. Persoalan tersebut berkaitan dengan kredibilitas RAPBN, hubungan dengan pemangku kepentingan, kondisi internal organisasi, dan kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, persoalan pertama adalah memastikan target penerimaan negara tidak berubah menjadi tekanan bagi perekonomian.

“Target penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi,” ujarnya.

Ia menyoroti target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp2.908 triliun. Angka tersebut naik 10,51 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp2.631 triliun. Kenaikan target penerimaan tersebut, menurutnya, perlu dilihat bersama dengan kebijakan fiskal lainnya, terutama pemangkasan subsidi energi.

“Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai ekspansi ekonomi, tetapi di sisi lain target penerimaan pajak naik 10,51 persen. Ditambah lagi ada pemangkasan subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Ini harus dihitung dampaknya terhadap konsumsi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menilai kombinasi kenaikan tekanan penerimaan dan pengurangan subsidi dapat menciptakan paradoks dalam kebijakan fiskal. Pemerintah ingin mendorong ekspansi ekonomi, tetapi sejumlah indikator kebijakan justru berpotensi menekan konsumsi dan aktivitas produksi.

Karena itu, Suahasil perlu memastikan RAPBN tidak hanya terlihat sehat dari sisi angka penerimaan, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Jangan sampai target penerimaan yang tinggi justru dibayar dengan kontraksi ekonomi. Penerimaan negara memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan dan daya beli masyarakat juga harus dijaga,” ujarnya.

Pekerjaan rumah kedua adalah memperbaiki hubungan pemerintah dengan dunia usaha. Herry Gunawan menegaskan dunia usaha seharusnya ditempatkan sebagai mitra pembangunan. Pemerintah membutuhkan investasi dan ekspansi sektor usaha untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus memperluas basis penerimaan negara.

“Dunia usaha itu bukan lawan pemerintah. Mereka adalah mitra pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak perlu mengumbar ancaman pemeriksaan atau persoalan pajak untuk kasus yang bahkan belum jelas statusnya,” katanya.

Ia menyinggung isu perpajakan yang menyangkut 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit. Menurutnya, pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan jika menemukan indikasi pelanggaran. Namun, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara proporsional.

“Penyebutan 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit misalnya, jangan sampai menimbulkan keresahan karena hampir semua yang disebut belum menjadi kasus yang terbukti. Kalau ada indikasi pelanggaran, silakan diperiksa sesuai prosedur dan buktinya disampaikan secara proporsional,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan berbasis ancaman justru dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan investasi dan ekspansi, kepastian hukum dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting.

Persoalan ketiga berada di dalam tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Suahasil perlu memastikan berbagai pergantian pejabat pada periode sebelumnya tidak meninggalkan persoalan organisasi yang berkepanjangan.

“Suahasil juga harus membereskan konflik internal yang sudah terjadi. Ada ekses dari pemecatan dua direktur jenderal dan satu direktur jenderal yang harus mundur, kemudian terjadi pergantian dengan orang-orang baru,” katanya.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan organisasi. Pemerintah perlu melihat akar masalah yang menyebabkan konflik dan memastikan koordinasi internal berjalan efektif.

“Jangan sampai pergantian personel hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Yang harus dibenahi adalah sistem kerja, koordinasi, dan stabilitas organisasi. Kementerian Keuangan harus kembali menjadi institusi teknokratis yang bekerja dengan sistem, bukan bergantung pada figur,” ujarnya.

Stabilitas organisasi penting karena Kementerian Keuangan memegang peran strategis dalam menentukan kebijakan fiskal, perpajakan, belanja negara, pembiayaan, hingga pengelolaan utang pemerintah. Jika konflik internal terus berlanjut, kualitas pengambilan keputusan dapat terganggu dan berdampak terhadap kepercayaan publik maupun pasar.

Pekerjaan rumah keempat berkaitan dengan tata kelola dan etika hubungan antarlembaga negara. Herry Gunawan menilai konflik antara pejabat negara seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan. Ia menyoroti polemik permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara.

“Konflik dengan sesama pejabat negara jangan diselesaikan melalui tekanan di ruang publik. Kasus permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara menjadi contoh,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan pemerintah terhadap penerimaan tambahan memang dapat dipahami. Namun, permintaan kontribusi dari lembaga pengelola investasi negara harus mempertimbangkan mekanisme, tujuan penggunaan dana, serta kepentingan pengelolaan aset dalam jangka panjang.

“Kalau pemerintah membutuhkan kontribusi atau dividen, ada mekanisme kelembagaan yang harus ditempuh. Meminta jatah melalui media justru berpotensi menimbulkan konflik dan memperlihatkan persoalan koordinasi antarlembaga,” ujarnya.

Ia menilai persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kebutuhan fiskal. Cara pemerintah mengambil keputusan juga menjadi bagian dari kredibilitas kebijakan.

“Kebutuhan fiskal memang penting, tetapi cara mencapainya juga harus sesuai dengan prinsip tata kelola dan etika pemerintahan,” katanya.

Menurut Herry Gunawan empat persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Suahasil tidak berhenti pada persoalan mencari tambahan penerimaan negara. Suahasil juga perlu menjaga agar kebijakan fiskal tidak menekan aktivitas ekonomi, membangun kembali kepercayaan dunia usaha, memperbaiki stabilitas internal Kementerian Keuangan, serta memastikan hubungan antarlembaga berjalan berdasarkan mekanisme yang sehat.

“Pekerjaan rumah Suahasil bukan sekadar bagaimana mencari uang untuk APBN. Yang lebih penting adalah bagaimana memulihkan kepercayaan. Dunia usaha perlu kepastian, birokrasi membutuhkan stabilitas, dan hubungan antarlembaga harus kembali dibangun dengan koordinasi yang sehat,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan Suahasil nantinya tidak cukup diukur dari seberapa tinggi penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan.

“Kalau target fiskal tinggi tetapi dunia usaha merasa tertekan, organisasi tidak stabil, dan hubungan antarlembaga terus berkonflik, maka ada persoalan yang lebih besar. Karena itu, Suahasil perlu membangun keseimbangan antara disiplin fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan,” tuturnya.