Dukung DSI Terapkan NSW, Tata Kelola Ekspor RI Mengacu Best Practice Singapura dan AS

13 September, 2026

Integrasi DSI dengan National Single Window dinilai dapat memperkuat transparansi data dan tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.

Keterangan foto: Ilustrasi kapal kargo berlayar dilihat dari jendela.

DOWNLOADS

---

Press Release - Dukung DSI Terapkan NSW, Tata Kelola Ekspor Mengacu Singapura dan AS

Download

Ringkasan
• DSI dan NSW
Integrasi DSI dengan National Single Window dinilai sejalan dengan praktik perdagangan internasional seperti ACE di AS dan TradeNet Singapura.
• Fungsi DSI
DSI diarahkan sebagai intermediary dan flagging untuk menyelaraskan data eksportir serta melakukan validasi awal dokumen, kuota, dan kepatuhan.
• Dampak bagi ekspor
Penguatan DSI sebagai pengawas dan penyelaras data dinilai dapat meningkatkan transparansi, kepastian usaha, penerimaan negara, serta daya saing komoditas Indonesia.

NEXT Indonesia Center - Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan, menyambut positif pernyataan Managing Director Global Relations and Communications BPI Danantara, Pahala N. Mansury, terkait arah arsitektur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang siap diintegrasikan dengan portal National Single Window (NSW) dalam tata kelola ekspor komoditas strategis. 

“Penjelasan pihak BPI Danantara tersebut memberikan legitimasi kuat bahwa langkah Indonesia ini mengacu pada best practices internasional, seperti Automated Commercial Environment (ACE) di Amerika Serikat dan TradeNet di Singapura,” ujar Herry Gunawan di Jakarta, Minggu (13/9/2026). 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa Automated Commercial Environment (ACE) di AS pada dasarnya adalah sistem perangkat lunak (software) milik regulator. Sementara itu, TradeNet di Singapura merupakan bentuk pengawasan dan pengelolaan ekosistem perdagangan secara institusional di bawah CrimsonLogic, yang secara tidak langsung dimiliki oleh Temasek. 

“Jika kita cermati strukturnya, DSI jauh lebih relevan dengan TradeNet Singapura karena beroperasi sebagai entitas bisnis perantara terintegrasi, bukan sekadar sistem software instansi regulator," ungkapnya. 

Herry Gunawan menjelaskan bahwa agar integrasi ini berjalan efektif tanpa membingungkan pelaku usaha, hubungan teknis antara DSI dan lembaga pemerintah—khususnya Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai—harus ditautkan melalui dua fungsi utama, yakni intermediary (perantara) dan flagging (penandaan).

Sebagai intermediary, DSI bertindak sebagai perantara terintegrasi yang menghimpun serta menyelaraskan data komersial dari para eksportir sebelum masuk ke sistem pemerintah. Selanjutnya, DSI menjalankan fungsi flagging atau pemberian penandaan awal terkait validasi dokumen, kuota, dan kepatuhan standar komoditas. Tanda verifikasi (flagging) inilah yang kemudian terhubung secara otomatis ke portal NSW milik regulator sebagai dasar pemberian izin dan clearance ekspor.

"Melalui peran intermediary dan flagging yang akurat, DSI dapat memberikan legitimasi kuat bagi transparansi data ekspor nasional tanpa mengambil alih wewenang hukum regulator. Sinergi antara DSI dan sistem NSW milik pemerintah ini akan membawa tata kelola komoditas strategis Indonesia setara dengan standar badan perdagangan dunia,” kata Herry Gunawan.

Integrasi sistem tersebut sejalan dengan komitmen Managing Director BPI Danantara, Pahala N. Mansury, dalam mengawal tata kelola komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis—seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy. Pihak BPI Danantara memastikan bahwa pembenahan data ini tetap menjamin kepastian usaha serta menghormati seluruh kontrak eksportir yang tengah berjalan.

NEXT Indonesia Center meyakini bahwa penguatan peran DSI sebagai pengawas dan penyelaras data ekspor tidak hanya meningkatkan keandalan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat posisi tawar serta daya saing komoditas Indonesia di pasar global.