Kalkulasi Tekanan Harga Minyak terhadap APBN 2026

23 Oktober, 2026

Harga minyak dunia bertahan tinggi berpotensi dorong defisit APBN 2026 mencapai 3,04% terhadap PDB, melampaui batas 3% yang ditetapkan undang-undang.

Keterangan foto: Ilustrasi uang tertumpah minyak.

DOWNLOADS

---

NEXT Review - Kalkulasi Tekanan Harga Minyak terhadap APBN 2026

Download

Ringkasan
• Belanja negara meningkat lebih besar daripada penerimaan
Dalam simulasi NEXT Indonesia Center, harga minyak US$88 per barel hingga Desember berpotensi menambah pendapatan Rp47,9 triliun, tetapi belanja naik Rp140,9 triliun. Defisit diproyeksikan mencapai Rp782,2 triliun.
• Tekanan harga minyak mengancam batas defisit APBN
Jika harga tinggi bertahan hingga November, defisit diperkirakan mencapai 3% terhadap PDB. Jika berlanjut hingga Desember, rasio defisit naik menjadi • 3,04%, melampaui batas 3% dalam UU No. 17 Tahun 2003
Subsidi energi perlu lebih tepat sasaran. Harga bensin RON95 Indonesia tercatat Rp19.150 per liter, terendah di antara delapan negara ASEAN yang dibandingkan. Namun, harga murah tidak otomatis berarti terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperbaiki ketepatan sasaran subsidi sekaligus memperkuat ketahanan APBN dari gejolak harga minyak.

NEXT Indonesia Center - Kenaikan harga minyak dunia selalu menjadi tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan harga energi di pasar global dapat meningkatkan biaya penyediaan bahan bakar dan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, APBN memainkan peran penting: sebagai penyangga kesejahteraan masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi agar kenaikan biaya akibat melambungnya harga energi tidak menjadi beban masyarakat. Namun, upaya menjaga ekonomi masyarakat itu juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan belanja negara.

Dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN berlangsung melalui dua sisi. Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) berpotensi meningkat, tetapi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi juga membesar. Persoalannya, apakah tambahan penerimaan mampu mengimbangi kenaikan belanja tersebut. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menegaskan bahwa kenaikan harga minyak berimplikasi langsung terhadap anggaran. “Ini semua punya dampak langsung kepada APBN, dan pasti harus kami serap, dan kami pastikan ada pembayaran nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Bisnis.com (11/10/2026).

Berangkat dari persoalan tersebut, NEXT Indonesia Center menelaah perkembangan harga minyak dunia dan menghitung dampaknya terhadap APBN 2026 melalui sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Review ini mengkaji perubahan pendapatan, belanja, dan defisit anggaran untuk melihat seberapa jauh tambahan penerimaan dapat menutup peningkatan kebutuhan belanja. Analisis tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kepekaan APBN terhadap perubahan harga minyak serta ruang fiskal pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. 

Fluktuasi Harga Minyak Sepanjang 2026

Harga minyak dunia mengalami perubahan tajam sepanjang 2026. Pada JanuariFebruari, harga berjangka West Texas Intermediate (WTI) masih berada di bawah US$70,0 per barel, angka yang menjadi asumsi ICP dalam APBN 2026. Bulan berikutnya masih terus naik, bahkan mencapai US$113,0 per barel pada awal April. Meski sempat kembali turun di bawah US$70,0 pada akhir Juni dan awal Juli, penurunan tersebut tidak bertahan lama.

Secara rata-rata bulanan, harga WTI berada di atas US$70,0 per barel selama tujuh bulan penuh sepanjang MaretSeptember, dan kondisi ini berlanjut hingga pertengahan Oktober. Pada 15 Oktober, harganya tercatat sebesar US$94,2 per barel. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga minyak belum mereda secara berkelanjutan, sehingga risiko peningkatan kebutuhan anggaran energi tetap perlu diperhitungkan.

Harga minyak yang menjadi acuan APBN adalah Indonesian Crude Price (ICP), yang ditetapkan dan dipublikasikan pemerintah secara bulanan dengan mengacu pada perkembangan harga minyak di pasar internasional. Karena itu, ICP akan berubah seiring dengan pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional.

Namun, untuk menangkap pergerakan harga hingga pertengahan Oktober, NEXT Indonesia Center menggunakan harga berjangka WTI yang tersedia secara harian sebagai proksi atau pendekatan terhadap harga ICP. Penggunaan proksi ini memungkinkan analisis memasukkan perkembangan pasar terkini, dengan tetap memperhatikan bahwa harga WTI dapat berbeda dari realisasi ICP.

Defisit Berpotensi Lampaui Batas

Untuk mengukur dampak harga minyak yang bertahan tinggi terhadap APBN 2026, NEXT Indonesia Center menyusun tiga skenario dengan menggunakan West Texas Intermediate (WTI) sebagai pendekatan terhadap ICP. Simulasi memakai rata-rata harga US$62,1 per barel untuk JanuariFebruari dan US$88,0 per barel untuk Maret-15 Oktober 2026. Ketiga skenario memperhitungkan dampak apabila harga US$88,0 per barel bertahan hingga akhir Oktober, November, atau Desember.  Faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus), termasuk kurs Rp16.500 per dolar AS dan proyeksi PDB nominal Rp25.714,5 triliun yang digunakan untuk menghitung rasio defisit.

Pada skenario pertama, yang memperhitungkan delapan bulan harga tinggi sepanjang Maret-Oktober, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp37,4 triliun dibandingkan asumsi APBN awal. Namun, tambahan tersebut diikuti kenaikan belanja yang jauh lebih besar, yakni Rp110,0 triliun. Akibatnya, defisit melebar Rp72,6 triliun menjadi Rp761,8 triliun, atau setara 2,96% terhadap PDB. Artinya, tekanan terhadap anggaran sudah cukup besar meskipun tambahan penerimaan dari kenaikan harga minyak ikut diperhitungkan.

Apabila rata-rata harga minyak mentah US$88,0 per barel bertahan hingga November, periode harga tinggi bertambah menjadi sembilan bulan. Dalam skenario kedua ini, tambahan pendapatan negara mencapai Rp42,6 triliun, sedangkan tambahan belanja meningkat menjadi Rp125,4 triliun. 

Selisih kenaikan penerimaan dan belanja tersebut memperbesar defisit menjadi Rp772,0 triliun, atau sekitar 3,00% terhadap PDB. Dibandingkan skenario pertama, bertahannya harga tinggi selama satu bulan lagi menambah defisit sebesar Rp10,2 triliun.

Tekanan terhadap APBN semakin besar apabila harga tersebut berlanjut hingga Desember, sehingga periode harga tinggi mencapai sepuluh bulan sepanjang Maret- Desember. Pada skenario ketiga, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.201,5 triliun, bertambah Rp47,9 triliun dari APBN awal. Sementara itu, belanja negara meningkat Rp140,9 triliun menjadi Rp3.983,6 triliun. Dengan demikian, defisit mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap PDB, dibandingkan posisi awal sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa durasi harga minyak bertahan tinggi turut menentukan besarnya tekanan terhadap APBN. Dalam simulasi ini, setiap tambahan satu bulan pada harga US$88,0 per barel meningkatkan kebutuhan belanja lebih besar daripada tambahan penerimaan, sehingga defisit bertambah Rp10,2 triliun. 

Jika kondisi tersebut berlangsung sepanjang November-Desember, tambahan defisit mencapai Rp20,4 triliun dibandingkan skenario pertama. Perhitungan belanja ini telah mencakup potensi kompensasi energi, sementara transfer ke daerah dipertahankan tetap. Hasilnya memperlihatkan bahwa tambahan penerimaan dari minyak belum cukup mengimbangi kebutuhan anggaran untuk meredam dampak kenaikan harga energi.

Pelebaran defisit tersebut perlu dicermati, karena Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam simulasi NEXT Indonesia Center, defisit pada skenario harga tinggi hingga November sudah berada di sekitar batas tersebut, sedangkan skenario hingga Desember menghasilkan defisit sebesar 3,04% terhadap PDB. Hasil ini menunjukkan perlunya langkah penyesuaian apabila tekanan harga minyak berlanjut, baik melalui penguatan penerimaan maupun pengendalian belanja, agar defisit tetap berada dalam batas yang ditentukan undang-undang.

Mengukur Pengaruh Perubahan Asumsi Makro terhadap APBN

Hasil simulasi sebelumnya menggunakan sensitivitas APBN untuk memperkirakan perubahan pendapatan dan belanja ketika asumsi ekonomi bergeser. APBN 2026 disusun dengan asumsi seperti pada tabel di bawah ini:

Perubahan setiap variabel tersebut berdampak berbeda terhadap anggaran. Dalam perhitungan sensitivitas, pengaruh satu variabel diukur dengan menganggap faktor-faktor lainnya tetap.

Pada harga minyak, setiap kenaikan ratarata ICP tahunan sebesar US$1,0 per barel diperkirakan menambah pendapatan negara sebesar Rp3,5 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1,9 triliun dan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,6 triliun. Namun, belanja negara meningkat lebih besar, yakni Rp10,3 triliun, termasuk potensi kompensasi energi. Selisihnya membuat defisit bertambah Rp6,8 triliun. Hubungan inilah yang menjelaskan mengapa kenaikan harga minyak dalam simulasi sebelumnya tetap memperlebar defisit meskipun penerimaan negara ikut meningkat.

Selain harga minyak, pelemahan rupiah dan kenaikan tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) juga dapat menambah tekanan fiskal. Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS diperkirakan meningkatkan pendapatan Rp5,3 triliun, tetapi menaikkan belanja Rp6,1 triliun, sehingga defisit bertambah Rp0,8 triliun. Sementara itu, kenaikan tingkat bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 0,1 poin persentase meningkatkan belanja dan defisit masingmasing Rp1,9 triliun.

Sebaliknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lifting migas berpotensi memperbaiki posisi anggaran. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 poin persentase diperkirakan menambah pendapatan Rp2,1 triliun. Tambahan lifting minyak sebesar 10 ribu barel/hari meningkatkan pendapatan Rp1,8 triliun, sedangkan tambahan lifting gas sebesar 10 ribu barel setara minyak/hari menambah Rp1,3 triliun.

Dalam tabel sensitivitas tersebut, kenaikan penerimaan tidak diikuti tambahan belanja, sehingga mengurangi defisit. Dengan demikian, posisi akhir APBN akan bergantung pada gabungan perkembangan berbagai variabel, sementara simulasi NEXT Indonesia Center kali ini memusatkan perhatian pada risiko harga minyak.

Harga Bensin Indonesia Relatif Rendah di ASEAN

Perbedaan kebijakan harga energi turut memengaruhi harga bensin yang dibayar masyarakat di negara-negara ASEAN. Berdasarkan data GlobalPetrolPrices per 12 Oktober 2026, harga bensin RON95 Indonesia sebesar Rp19.150 per liter merupakan yang terendah di antara delapan negara ASEAN.

Posisi berikutnya ditempati Vietnam dan Malaysia. Harga di Filipina, Thailand, dan Kamboja lebih tinggi, berkisar Rp25.210- Rp28.356/liter. Sementara itu, harga di Laos mencapai Rp34.506 dan harga Singapura jadi yang termahal yakni Rp44.414/liter atau sekitar 2,3 kali harga Indonesia.

Jadi, terlihat ada jurang harga eceran yang relatif lebar di kawasan Asia Tenggara. Padahal, setiap negara sama-sama menghadapi fluktuasi harga minyak di pasar internasional. Pembedanya adalah kebijakan yang diambil pemerintah setempat terkait penetapan harga jual.

Ambil contoh Malaysia. Harga RON95 Malaysia yang tercantum dalam tabel tersebut adalah harga non-subsidi. Negeri jiran itu menetapkan harga lebih rendah untuk warga yang memenuhi syarat BUDI95, sebuah program dukungan subsidi pemerintah. Untuk periode 8-14 Oktober 2026, misalnya, harga RON95 non-subsidi ditetapkan RM4,67/liter, sementara warga yang memenuhi syarat program BUDI95 dapat membelinya seharga RM1,99/liter menggunakan MyKad. Selisih harganya sekitar 57%.

Oleh karena itu, perbandingan antarnegara ASEAN ini memperlihatkan bahwa harga bensin tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah, tetapi juga oleh kebijakan pajak dan subsidi. Harga nominal yang lebih rendah pun belum otomatis berarti lebih terjangkau karena kemampuan pendapatan masyarakat berbeda.

Menghindari Jebakan Defisit

Harga minyak yang bertahan tinggi membuat pemerintah menghadapi pilihan yang semakin sulit. Menahan kenaikan harga energi memang membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Simulasi NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa tambahan penerimaan akibat kenaikan harga minyak belum mampu menutup peningkatan belanja negara, termasuk potensi kompensasi energi. Semakin lama tekanan harga berlangsung, semakin besar pula tambahan defisit yang harus diantisipasi.

Dalam skenario harga minyak US$88,0 per barel bertahan sepanjang Maret-Desember, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap PDB, melampaui pagar yang ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003. Memang, angka ini bukan kepastian, karena perhitungan menganggap faktor lain tetap (ceteris paribus). Namun, hasilnya mengingatkan bahwa pemerintah perlu bersiap menjaga pagar defisit jika tekanan harga minyak berlanjut.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperbarui perhitungan kebutuhan subsidi dan kompensasi seiring perkembangan harga minyak serta kurs. Ketepatan sasaran dukungan energi juga perlu diperbaiki agar perlindungan daya beli tetap berjalan tanpa semakin mengurangi kemampuan negara membiayai layanan publik.

Untuk jangka lebih panjang, ketahanan APBN perlu diperkuat dengan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak. Peningkatan produksi migas domestik, efisiensi penggunaan energi, serta pengembangan sumber energi alternatif dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. 

Keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya perlu dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga daya beli sekaligus mempertahankan pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dapat terus berjalan meskipun harga energi dunia sulit dipastikan.

Perbandingan harga bensin di ASEAN juga perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Harga BBM jenis RON95 Indonesia yang relatif rendah di kawasan, tidak otomatis menunjukkan keterjangkauannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menentukan siapa yang perlu dilindungi dan memastikan dukungan anggaran benar-benar menjangkau kelompok tersebut. Apa perlu belajar dari Malaysia?