Peran DSI Sebagai Perantara Bukan Offtaker Perlu Diikuti Pembaruan Aturan Ekspor

12 November, 2026

Pemerintah harus segera merevisi PP 24/2026 agar perubahan peran DSI menjadi perantara ekspor memiliki kepastian hukum sebelum 1 Januari 2027.

Keterangan foto: Ilustarsi tumpukan kertas aturan.

DOWNLOADS

---

Press Release - Peran DSI Sebagai Perantara Bukan Offtaker Perlu Diikuti Pembaruan Aturan Ekspor

Download

Ringkasan
• Perubahan peran DSI dinilai sebagai langkah positif
DSI akan bertindak sebagai perantara melalui platform perdagangan, bukan eksportir tunggal atau offtaker. Perusahaan yang selama ini mengekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy tetap menjadi pelaku utama transaksi.
• Sejumlah ketentuan PP 24/2026 perlu direvisi
Pasal 3 mengatur BUMN Ekspor sebagai eksportir tunggal dan penentu harga. Pasal 4 mengatur pengangkutan serta asuransi ekspor oleh BUMN Ekspor. Ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan pembagian peran baru agar mekanisme transaksi tetap jelas.
• Kepastian regulasi dibutuhkan sebelum 1 Januari 2027
NEXT Indonesia Center meminta pemerintah segera menyelaraskan aturan dan ketentuan teknis. Langkah ini penting untuk mencegah gangguan operasional, menjaga iklim usaha, dan memastikan kelancaran ekspor komoditas strategis nasional.

NEXT Indonesia Center - Keputusan pemerintah menempatkan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai perantara, bukan eksportir tunggal, dalam ekspor tiga komoditas strategis (batu bara, CPO, dan ferroalloy) dinilai sebagai langkah positif. Namun, NEXT Indonesia Center mengingatkan, perubahan peran itu perlu diikuti revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 agar kebijakan dan regulasi selaras.

“Tentu saja ini keputusan yang baik, hanya saja ada konsekuensi dari regulasi yang mesti juga diubah terkait keputusan tersebut agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujar Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Herry Gunawan menjelaskan, salah satu ketentuan yang perlu direvisi ada di Pasal 3 PP 24/2026, yang menyebut ekspor tiga komoditas strategis dilakukan oleh BUMN Ekspor. “Nah, DSI dengan demikian tidak perlu lagi menjadi BUMN Ekspor. Jadi, regulasi di PP 24/2026 ini pada bagian Pasal 3 ini bisa dicoret,” tegasnya.

Pasal yang sama, lanjut dia, juga menyebut eksportir hanya BUMN Ekspor. “Namun, kini sudah diputuskan bahwa eksportirnya tetap perusahaan yang selama ini mengirim barang ke pembeli di luar negeri. Artinya, mereka nanti hanya perlu masuk ke dalam platform buatan DSI, sementara pelaku utamanya tetap perusahaan itu sendiri,” sambungnya.

Ketentuan penentuan harga oleh BUMN Ekspor dalam pasal tersebut juga perlu dievaluasi, bahkan layak dihapus. Menurut Herry, harga semestinya tetap mengacu pada transaksi dan kesepakatan antara perusahaan eksportir dan pembeli.

Penyesuaian juga diperlukan pada Pasal 4 yang mengatur pengangkutan dan asuransi ekspor oleh BUMN Ekspor. Ketentuan itu, kata Herry, perlu diselaraskan dengan pembagian peran baru agar tanggung jawab operasional tetap berada pada pihak yang menjalankan kegiatan ekspor.

“Tentunya masih ada bagian-bagian yang lain yang harus dievaluasi dan direvisi terkait keputusan bahwa DSI akan jadi perantara dan bukan offtaker,” ungkapnya.

Evaluasi dan revisi ini menjadi pekerjaan rumah krusial bagi pemerintah. Aturan perlu segera disesuaikan agar peran DSI sebagai penyedia platform perdagangan, posisi perusahaan eksportir sebagai pelaku utama, dan mekanisme transaksi memiliki kepastian hukum, sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan tanpa kendala.

NEXT Indonesia Center meminta pemerintah bergerak cepat menyelaraskan seluruh ketentuan teknis sebelum tenggat 1 Januari 2027. Kepastian regulasi sebelum tanggal itu mendesak untuk menjaga iklim usaha, mencegah gangguan operasional ekspor, dan menjamin kelancaran serta stabilitas ekspor komoditas strategis nasional.