APBN 2026 Tertekan, Defisit Berpotensi Tembus 3,58 Persen terhadap PDB
22 November, 2026
NEXT Indonesia Center memperingatkan defisit APBN 2026 berpotensi menembus 3,58% PDB akibat lonjakan harga minyak dan pelemahan rupiah.
Keterangan foto: Ilsutrasi grafik batang hancur berjatuhan.
Ringkasan
• Defisit mendekati batas aman
Skenario optimistis memproyeksikan defisit Rp762 triliun atau 2,95% PDB. Dalam skenario pesimistis, defisit bisa mencapai Rp921,7 triliun atau 3,58% PDB, melampaui batas 3%.
• Harga minyak dan pelemahan rupiah menekan APBN
Rata-rata ICP hingga September mencapai US$91,90 per barel, sementara rupiah melemah ke Rp17.449 per dolar AS. Kondisi ini meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi lebih cepat daripada tambahan penerimaan.
• Pemerintah didorong segera mengendalikan belanja
NEXT meminta pemerintah memperbarui proyeksi defisit, menghemat kegiatan berprioritas rendah, mempercepat penagihan tunggakan pajak, serta menjaga layanan dasar dan perlindungan sosial.
MOST POPULAR
- Harga Minyak Tinggi, Defisit APBN 2026 Berisiko Lampaui Batas 3 Persen
- Prabowo Terapkan Ekspor Satu Pintu, NEXT Indonesia Center Ingatkan Mandat DSI
- Jebakan Pinjol di Tengah Lesunya Daya Beli Masyarakat
- Kinerja Perpajakan Jadi Angin Segar Kesehatan Fiskal
- Hanya 55 dari 546 Daerah yang Mampu Menutup Gaji Pegawai dari PAD
NEXT Indonesia Center - Ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tengah menghadapi ujian berat menjelang penutupan tahun. Pada skenario pesimis, simulasi NEXT Indonesia Center memproyeksikan defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp921,7 triliun atau 3,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui batas aman 3,00% PDB berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003.
“Bahkan pada skenario optimistis, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp762,0 triliun atau 2,95% PDB. Meski masih di bawah ambang 3,00% PDB, selisihnya sangat tipis—hanya 0,05 poin persentase—dan lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,85% PDB,” ungkap Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ade mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah, di mana defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat Rp319,0 triliun (1,24% PDB). Jika defisit melampaui batas aman 3,00% PDB, maka kebutuhan pembiayaan akan membengkak dan berisiko menambah utang beserta beban bunganya pada tahun-tahun berikutnya. Belum lagi risiko kepercayaan yang bisa mendorong nilai tukar rupiah makin tertekan lebih dalam.
Minyak Mahal & Rupiah Melemah Dorong Belanja Lebih Cepat dari Pendapatan
Tekanan terhadap APBN tersebut bersumber dari sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang meleset pada realisasi berjalan hingga September 2026. Misalnya saja, pada harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP), rata-rata ICP tercatat mencapai US$91,90 per barel atau melonjak sekitar 31,29% dari asumsi APBN sebesar US$70,00 per barel.
Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah rata-rata melemah ke level Rp17.449 per dolar AS dari asumsi Rp16.500 per dolar AS, sedangkan inflasi (yoy) mencapai 3,28% di atas asumsi 2,50%. Sementara lifting minyak dan gas bumi, yakni volume produksi yang siap dijual, masih di bawah target. Kondisi ini membatasi tambahan penerimaan negara dari sektor migas di tengah membengkaknya kebutuhan belanja.
“Lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan rupiah inilah yang memicu kenaikan belanja negara jauh lebih cepat dibandingkan tambahan penerimaannya, terutama karena membengkaknya beban subsidi serta kompensasi energi,” ungkap Ade.
Jika tidak segera diantisipasi, pelebaran defisit berisiko memaksa pemerintah menambah utang baru dengan biaya bunga lebih mahal atau melakukan pemangkasan anggaran mendadak yang dapat menunda proyek, mengganggu layanan publik, hingga memicu gejolak politik dan penolakan masyarakat jika menyasar bantuan sosial maupun transfer ke daerah.
Selain itu, jika investor meragukan kemampuan pemerintah mengendalikan defisit, mereka dapat meminta imbal hasil lebih tinggi. Akibatnya, penerbitan surat utang baru dan pembiayaan kembali utang jatuh tempo menjadi lebih mahal.
“Sebagai langkah mitigasi, pemerintah harus segera memperbarui proyeksi defisit serta kebutuhan subsidi energi, lalu memulai penghematan pada kegiatan berprioritas rendah yang belum terikat kontrak tanpa mengorbankan layanan dasar dan perlindungan sosial,” kata Ade.
Ade menambahkan jika Upaya ini juga perlu dibarengi dengan percepatan penagihan tunggakan pajak serta komunikasi yang transparan kepada DPR, pemerintah daerah, dan pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan investor.