Harga Minyak Tinggi, Defisit APBN 2026 Berisiko Lampaui Batas 3 Persen
29 Oktober, 2026
Harga minyak US$88 per barel hingga Desember berpotensi membuat defisit APBN 2026 mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap PDB.
Keterangan foto: Ilustrasi tong menumpahkan minyak.
DOWNLOADS
Press Release - Harga Minyak Tinggi, Defisit APBN 2026 Berisiko Lampaui Batas 3 Persen
Ringkasan
• Defisit APBN berpotensi melampaui batas 3%
Simulasi NEXT Indonesia Center menunjukkan defisit dapat mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap PDB jika harga minyak US$88 per barel bertahan hingga Desember 2026.
• Kenaikan belanja lebih besar daripada tambahan penerimaan
Dalam skenario harga minyak tinggi hingga Desember, pendapatan negara bertambah Rp47,9 triliun, tetapi belanja meningkat Rp140,9 triliun. Setiap kenaikan rata-rata ICP US$1 per barel juga berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun.
• Disiplin fiskal perlu dijaga di tengah gejolak energi
NEXT Indonesia Center mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi agar daya beli masyarakat tetap terlindungi. Penguatan produksi migas domestik, efisiensi energi, dan pengembangan energi alternatif juga diperlukan untuk mengurangi risiko fiskal jangka panjang.
MOST POPULAR
- Ada Impor Ribuan Ton Beras dari Singapura dan Malaysia di Tengah Klaim Swasembada Beras
- Tingkatkan Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis, Langkah DSI Perkuat Sistem Data Dinilai Tepat
- Anomali Surplus Beras RI, Stok Aman tapi Harganya Melonjak
- Menimbang Arah Peran DSI: Hindari Beban Finansial, Prioritaskan Pengawasan Berbasis Integrasi Data
- Pekerjaan Rumah Suahasil sebagai Menteri Keuangan dari Peninggalan Purbaya
NEXT Indonesia Center - Kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan APBN 2026. Penerimaan dari sektor migas memang naik, tetapi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi ikut membengkak.
Simulasi NEXT Indonesia Center menunjukkan defisit APBN 2026 berpotensi mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika harga minyak US$88 per barel bertahan hingga Desember. Angka itu melampaui batas 3% PDB sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Ketika harga minyak bertahan tinggi, tambahan penerimaan berpotensi tidak sebanding dengan kenaikan belanja. Pemerintah perlu mengantisipasinya agar daya beli tetap terlindungi tanpa mengabaikan disiplin fiskal,” ujar Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Christiantoko, harga berjangka West Texas Intermediate (WTI) rata-rata berada di atas US$70 per barel pada Maret-September 2026 dan bertahan hingga pertengahan Oktober. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP) dalam APBN 2026 berada di di angka US$70 per barel.
Tiga Skenario Defisit APBN 2026
NEXT Indonesia Center memakai WTI sebagai pendekatan ICP, dengan harga rata-rata US$62,1 per barel pada Januari-Februari dan US$88 per barel pada Maret-15 Oktober 2026. Harga US$88 kemudian diasumsikan berlanjut hingga akhir Oktober, November, atau Desember. Faktor lain dianggap tetap, dengan kurs Rp16.500 per dolar AS dan PDB nominal Rp25.714,5 triliun.
Skenario pertama, harga US$88 bertahan hingga akhir Oktober. Pendapatan negara bertambah Rp37,4 triliun, belanja naik Rp110 triliun. Defisit mencapai Rp761,8 triliun atau 2,96% terhadap PDB.
Skenario kedua, harga yang sama hingga akhir November. Pendapatan bertambah Rp42,6 triliun, belanja naik Rp125,4 triliun. Defisit melebar menjadi Rp772 triliun atau sekitar 3% terhadap PDB.
Skenario ketiga, hingga akhir Desember. Pendapatan bertambah Rp47,9 triliun, belanja naik Rp140,9 triliun. Defisit mencapai Rp782,2 triliun atau 3,04% terhadap PDB.
“Semakin lama harga tinggi bertahan, semakin besar potensi pelebaran defisit,” ungkap Christiantoko.
Hasil ini sejalan dengan sensitivitas APBN: setiap kenaikan rata-rata ICP tahunan US$1 per barel menambah pendapatan Rp3,5 triliun, tetapi menaikkan belanja Rp10,3 triliun, sehingga defisit bertambah sekitar Rp6,8 triliun.
Christiantoko menegaskan, simulasi ini bukan kepastian realisasi APBN, karena hasil akhir bergantung pada harga minyak, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Untuk jangka panjang, produksi migas domestik, efisiensi energi, dan energi alternatif perlu diperkuat agar APBN tidak mudah goyah oleh gejolak harga minyak.
“Langkah antisipatif diperlukan agar pemerintah tetap melindungi daya beli sekaligus menjaga disiplin fiskal,” tutupnya.
