Daerah Paling Berkualitas di Indonesia 2025

31 Januari, 2026

NEXT Indonesia Center mengkaji 514 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi daerah dengan kualitas hidup terbaik melalui Indeks Sosial Kabupaten/Kota.

Keterangan foto: Ilustrasi grafik.

DOWNLOADS

---

White Paper - Daerah Paling Berkualitas di Indonesia 2025

Download

Ringkasan
• Kualitas Hidup Melampaui Pertumbuhan Ekonomi
Artikel menegaskan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari PDRB, investasi, atau infrastruktur. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan, daya beli, keamanan sosial, dan keberlanjutan hidup warga. Indeks Sosial disusun untuk menangkap dimensi ini secara lebih utuh.
• Disparitas Daerah Masih Lebar
Hanya 247 dari 514 kabupaten kota berada di atas rata-rata nasional. Kota seperti Denpasar, Banda Aceh, dan Samarinda unggul karena modal manusia kuat dan ekonomi jasa stabil. Sebaliknya, banyak wilayah timur dan kepulauan tertinggal akibat kemiskinan, pendidikan rendah, dan beban ketergantungan tinggi.
• Indeks Sosial sebagai Alat Diagnostik Kebijakan
Indeks Sosial diposisikan bukan untuk menilai kinerja administratif, tetapi membaca masalah struktural daerah. Hasilnya membantu pemerintah memprioritaskan intervensi pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar pembangunan lebih merata dan berorientasi manusia.

NEXT Indonesia Center - Selama ini, diskursus pembangunan daerah di Indonesia kerap didominasi oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran, maupun besaran investasi. Indikator-indikator tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan paling mendasar: sejauh mana pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat?

Kualitas hidup tidak hanya tercermin dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau cepatnya laju pembangunan infrastruktur. Ia hadir dalam bentuk yang lebih dekat dengan keseharian warga, seperti akses terhadap layanan dasar yang layak, rasa aman di lingkungan sosial, kedekatan dan solidaritas komunitas, kesempatan yang setara, serta kemampuan individu dan keluarga menjalani hidup yang bermartabat dan berkelanjutan.

White paper ini berangkat dari keyakinan bahwa daerah dengan kualitas hidup terbaik bukan selalu yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menghadirkan kesejahteraan sosial secara merata dan berkelanjutan. Untuk itu, NEXT Indonesia Center menyusun sebuah formulasi yang disebut sebagai Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia yang dirancang untuk menangkap dimensi-dimensi kunci kualitas hidup masyarakat—melampaui indikator ekonomi konvensional—dan mengaplikasikannya pada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan ini, NEXT Indonesia Center coba mengidentifikasi daerah-daerah, dalam hal ini menelusuri data 514 daerah tingkat II atau kabupaten/kota, untuk menemukan daerah dengan kualitas hidup terbaik, serta memahami faktor sosial ekonomi yang menopangnya. Dengan menempatkan kualitas hidup sebagai tujuan utama pembangunan, kajian ini diharapkan dapat memperkaya arah perumusan kebijakan publik menuju pembangunan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berketahanan sosial.

Catatan Penyusunan Indeks Sosial

Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia dalam white paper ini disusun untuk mengukur kualitas hidup masyarakat daerah secara komprehensif. Indeks ini menggabungkan sejumlah variabel sosial utama yang merepresentasikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga.

Mengingat variabel-variabel tersebut memiliki satuan, skala, serta arah interpretasi yang berbeda-beda, penyusunan indeks dilakukan melalui empat tahapan metodologis utama agar hasilnya konsisten, terukur, dan dapat dibandingkan, baik antar-unit observasi maupun antar-daerah. Penjelasan detail bisa dilihat pada laporan lengkapnya.

Indeks ini disusun untuk menangkap kondisi sosial masyarakat secara lebih komprehensif, melampaui indikator ekonomi konvensional, dengan menekankan dimensi kesehatan, pendidikan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia dalam kajian ini disusun sebagai indeks komposit yang menggabungkan sejumlah variabel sosial dengan karakteristik, satuan, dan arah interpretasi yang berbeda. 

Karena itu, penyusunan indeks dilakukan melalui tahapan metodologis yang terstruktur, mencakup standardisasi variabel, penyelarasan arah indikator, penentuan bobot, dan perhitungan nilai indeks akhir. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memastikan hasil pengukuran yang konsisten, terukur, dan dapat diperbandingkan antardaerah.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia ini diposisikan sebagai instrumen analisis kebijakan, bukan sebagai alat penilaian kinerja administratif pemerintah daerah. Hasil indeks diharapkan dapat berfungsi sebagai alat diagnostik awal untuk membaca pola kualitas hidup antarwilayah, mengidentifikasi kesenjangan sosial, serta memperkaya perumusan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada manusia dan ketahanan sosial.

Kabupaten/Kota Terbaik di Setiap Kelompok Wilayah

Secara nasional, Indeks Sosial Indonesia pada 2024 berada di level 64,66, meningkat tipis dibandingkan 2023 sebesar 64,43. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan gradual pada beberapa indikator utama, terutama penurunan persentase penduduk miskin (dari 9,36% menjadi 9,03%), penurunan tingkat pengangguran terbuka (dari 5,32% menjadi 4,91%), serta peningkatan indikator kualitas manusia seperti umur harapan hidup dan capaian pendidikan.

Kemudian, untuk membuat perbandingan yang lebih berimbang, NEXT Indonesia Center membagi seluruh daerah ke dalam lima kelompok wilayah: Sumatra, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, serta Papua.

Hasil perhitungan memperlihatkan disparitas antardaerah yang cukup lebar. Sejumlah kabupaten/kota mencatat nilai indeks sosial jauh di atas rata-rata klaster tempatnya berada, juga di atas rata-rata nasional, menunjukkan kemampuan menghadirkan kualitas hidup yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya maupun rata-rata Indonesia. 

Secara total, NEXT Indonesia Center menemukan ada 247 dari 514 kabupaten/kota dengan nilai Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, masih lebih banyak daerah tingkat II dengan indeks di bawah rata-rata nasional, jumlahnya mencapai 267 kabupaten/kota.

Ini mengindikasikan bahwa angka rata-rata nasional tersebut ditopang oleh sejumlah daerah dengan indeks tinggi, sementara mayoritas justru masih tertinggal. Artinya, peningkatan kualitas hidup belum bersifat merata, melainkan terkonsentrasi pada kota-kota tertentu—umumnya kabupaten/kota yang menjadi pusat ekonomi, administratif, atau jasa.

Kota Banda Aceh: Kualitas Manusia dan Daya Tahan Sosial yang Kuat

Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh, mencatat Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 87,10 pada 2024, meningkat dari 85,04 pada 2023 dan jauh melampaui rata-rata nasional. Tingginya indeks Banda Aceh ini, terutama ditopang oleh indikator pendidikan dan kesehatan yang sangat kuat.

Harapan lama sekolah masyarakat Banda Aceh mencapai 17,94 tahun, rata-rata lama sekolah 13,10 tahun, serta umur harapan hidup 75,25 tahun, yang seluruhnya berada di atas rata-rata Indonesia. Capaian ini mencerminkan keberhasilan akumulasi modal manusia dalam jangka panjang.

Dari sisi perekonomian, Kota Banda Aceh tumbuh 6,08% pada 2024, naik dari 5,06% pada 2023 dan menjadi yang tertinggi sejak masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut menjadi salah satu pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi tersebut.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banda Aceh atas dasar harga berlaku pada 2024 mencapai Rp26,03 triliun, naik Rp2,25 triliun dibandingkan tahun 2023. Struktur perekonomian kota ini didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yakni: administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (22,06%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (21,30%); transportasi dan pergudangan (11,09%); real estat (7,23%); dan jasa pendidikan (7,03%). Kelima sektor usaha tersebut juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Peran sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Aceh membuat lapangan kerja di kota tersebut relatif stabil dan berisiko rendah terhadap guncangan siklus ekonomi. Walau demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota ini mencapai 7,55%, lebih tinggi bila dibandingkan Provinsi Aceh yang tercatat 5,75% pada 2024.

Dari sisi ekonomi dan sosial, Banda Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah (6,95%) serta rasio belanja makanan yang menurun—dari 48,91% pada 2023 menjadi 47,44% pada tahun berikutnya—menandakan struktur konsumsi rumah tangga yang lebih sehat. Pengeluaran riil per kapita mencapai Rp18,1 juta per tahun, mencerminkan daya beli yang cukup kuat dengan biaya hidup yang relatif moderat dibanding kota besar di Jawa.

Kombinasi stabilitas ekonomi jasa, kualitas manusia tinggi, dan tekanan biaya hidup yang terkendali menjadikan Banda Aceh sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik secara sosial di Pulau Sumatra.

Kota Denpasar: Kombinasi Kekuatan Ekonomi dan Risiko Sosial Rendah

Denpasar menempati posisi teratas dalam kelompok wilayah Jawa-Bali dengan Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 94,80 pada 2024, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota yang dianalisis. Profil sosial-ekonomi kota ini sangat solid, ditandai oleh rendahnya tingkat kemiskinan (2,59%), pengangguran terbuka (2,11%), serta dependency ratio (34,33%). Hal tersebut menunjukkan struktur penduduk usia produktif yang sangat menguntungkan.

Denpasar memiliki pengeluaran riil per kapita tertinggi (Rp20,76 juta per tahun), mencerminkan produktivitas dan aktivitas ekonomi yang kuat. Namun, biaya hidup Denpasar juga relatif tinggi, terutama pada perumahan dan jasa, yang membuat capaian indeks sosial tetap perlu dibaca bersama kekuatan pendapatan masyarakat. Rasio belanja makanan yang rendah (42,24%) menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah melewati fase pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kualitas hidup meningkat secara substantif.

Perekonomian Denpasar sepanjang 2024 tumbuh 5,55%, sedikit melambat bila dibandingkan 5,69% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama diangkat oleh tiga lapangan usaha yang tumbuh lebih dari 10%, yaitu pengadaan listrik dan gas (17,45%); jasa keuangan dan asuransi (16,42%); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (11,59%).

Tingginya pertumbuhan penyediaan akomodasi dan makan minum mengindikasikan terus pulihnya sektor pariwisata yang menjadi andalan utama kota ini, baik sebagai kontributor terbesar PDRB (Rp16,8 triliun atau 25,6% dari total PDRB 2024 yang mencapai Rp65,3 triliun) dan juga penyerap tenaga kerja utama. Ekosistem pariwisata yang matang menciptakan permintaan tenaga kerja luas, dari sektor formal hingga informal, sehingga peluang kerja relatif terbuka.

Dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang stabil, Denpasar menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi lokal yang inklusif dapat diterjemahkan langsung menjadi kualitas hidup sosial yang tinggi.

Kota Samarinda: Stabilitas Sosial di Tengah Transformasi Ekonomi

Kota Samarinda mencatat Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 84,43 pada 2024, naik dari 83,43 pada 2023 dan jauh di atas rata-rata nasional. Capaian ini ditopang oleh tingkat kemiskinan yang rendah (4,30%) serta pengeluaran riil per kapita yang cukup tinggi, mencapai Rp16,16 juta per tahun.

Indikator pendidikan dan kesehatan relatif baik, dengan umur harapan hidup 75,51 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,95 tahun. Meski tingkat pengangguran terbuka (5,75%) masih relatif lebih tinggi dibanding kota lain dalam kelompok ini, biaya hidup Samarinda cenderung lebih terkendali dibanding kota metropolitan, sehingga tekanan sosial tetap relatif rendah. Samarinda mencerminkan kota dengan ketahanan sosial yang stabil di tengah proses transformasi ekonomi regional.

Sepanjang tahun 2024, Ibu Kota Kalimantan Timur ini menorehkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Angkanya tercatat sebesar 8,66%, naik tipis dari 8,62% pada tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari pertunbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang 6,17%.

Lapangan usaha konstruksi menjadi pendorong utama perekonomian Samarinda dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 23,96%. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi satu lapangan usaha lain dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai dua digit, yakni 17,07%.

Kota Kendari: Modal Manusia sebagai Pengungkit Kualitas Hidup

Kota Kendari, Ibu Kota Sulawesi Tenggara, mencatat Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 85,27 pada 2024, meningkat dari 84,84 pada 2023. Keunggulan utama Kendari terletak pada kualitas modal manusianya. Harapan lama sekolah mencapai 16,92 tahun, rata-rata lama sekolah 12,55 tahun, serta umur harapan hidup 75,47 tahun, seluruhnya jauh di atas rata-rata nasional.

Dari sisi ekonomi sosial, Kendari memiliki tingkat kemiskinan yang rendah (4,23%) dan pengeluaran riil per kapita yang cukup tinggi (Rp15,65 juta per tahun). Meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif meningkat pada 2024, indikator sosial lainnya cukup kuat untuk menjaga posisi Kendari sebagai kota dengan kualitas hidup yang tinggi secara agregat.

Pertumbuhan ekonomi Kendari pada 2024 mencapai 4,81%, terutama didorong oleh kenaikan upah minimum kota (UMK) menjadi Rp3,1 juta dari Rp2,9 juta pada tahun sebelumnya dan kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 8%.

Sementara, struktur ekonomi kota tersebut didominasi oleh lapangan usaha konstruksi, dengan kontribusi 18,98% terhadap PDRB 2024, disusul Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,68%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,99%). Ketiga lapangan usaha itu juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Kota Kupang: Anomali di Kawasan Timur Indonesia

Di tengah kawasan Nusa Tenggara dan Maluku yang memiliki indeks sosial regional relatif rendah, Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tampil sebagai anomali yang positif dengan Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 85,53 pada 2024. Keunggulan Kupang terutama berasal dari indikator pendidikan yang sangat kuat, dengan harapan lama sekolah 16,54 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,64 tahun, jauh melampaui rata-rata kawasan yang hanya 8,58 tahun.

Tingkat kemiskinan Kupang (8,24%) relatif lebih rendah dibanding wilayah sekitarnya, sementara pengeluaran riil per kapita mencapai Rp14,0 juta per tahun. Rasio belanja makanan yang masih cukup tinggi mencerminkan tantangan struktural, namun secara keseluruhan Kupang menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan dan layanan dasar mampu mendorong kualitas hidup sosial meskipun berada di kawasan dengan keterbatasan ekonomi struktural.

Perekonomian Kupang tumbuh 4,83% pada 2024, lebih tinggi dari 4,05% pada tahun sebelumnya. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi di semua kategori lapangan usaha. Lima lapangan usaha menjadi daya ungkit utama perekonomian Kupang dengan kontribusi yang besar terhadap PDRB, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (17,17%); Konstruksi (14,70%); Jasa Pendidikan (13,23%); Informasi dan Komunikasi (12,36%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,47%). 

Peran sebagai pusat aktivitas ekonomi dan layanan di NTT membuat Kupang memiliki dinamika perkotaan yang berbeda dibanding wilayah sekitarnya.

Kota Jayapura: Pusat Kualitas Hidup di Papua

Kota Jayapura mencatat Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia 80,85 pada 2024, jauh di atas rata-rata Provinsi Papua (50,16) dan nasional. Kota ini berfungsi sebagai kantong kualitas hidup tertinggi di Papua, terutama dari sisi pendidikan dan ekonomi perkotaan.

Keunggulan utama Jayapura terletak pada indikator pendidikan. Rata-rata lama sekolah masyarakat di kota ini mencapai 12,07 tahun dan harapan lama sekolah 15,27 tahun, yang jauh melampaui capaian regional.

Pengeluaran riil per kapita mencapai Rp15,41 juta per tahun, lebih dari dua kali lipat rata-rata Papua, mencerminkan daya beli yang relatif kuat meskipun biaya hidup Jayapura tergolong tinggi, terutama pada pangan dan logistik. Rasio belanja makanan yang lebih rendah dibanding wilayah Papua lainnya menunjukkan struktur konsumsi yang lebih maju.

Pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura pada tahun 2024 tercatat 3,56%, lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,53%. Semua lapangan usaha tumbuh positif, tetapi tidak ada yang tumbuh di atas satu digit sepanjang tahun tersebut. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas (7,23%); Transportasi dan Pergudangan (7,04%), serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,83%).

Kombinasi pendidikan, pendapatan, dan layanan perkotaan menjadikan Jayapura pusat kualitas hidup sosial di Papua, meskipun tantangan kemiskinan dan pengangguran masih perlu perhatian kebijakan khusus. Sementara, aktivitas ekonomi perkotaan yang intensif menciptakan peluang kerja dan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain di Pulau Papua.

Tidak Muncul Kebetulan

Kota-kota dengan indeks sosial tinggi menunjukkan bahwa kualitas hidup yang baik di Indonesia dibentuk oleh pola yang relatif konsisten, terlepas dari perbedaan wilayah dan tingkat kemajuan ekonomi. Banda Aceh, Denpasar, Samarinda, Kendari, Kupang, dan Jayapura membuktikan bahwa capaian sosial yang tinggi tidak semata bergantung pada besarnya PDRB atau tingkat industrialisasi, melainkan pada fondasi sosial dan kelembagaan yang kuat.

Fondasi utama tersebut adalah modal manusia. Seluruh kota dengan indeks sosial tinggi mencatat kinerja yang menonjol pada indikator pendidikan dan kesehatan, terutama harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan umur harapan hidup. Bahkan di kawasan dengan keterbatasan ekonomi struktural, investasi berkelanjutan pada kualitas manusia terbukti mampu mendorong kualitas hidup secara agregat.

Dari sisi ekonomi, kota-kota ini umumnya bertumpu pada sektor jasa yang padat karya dan relatif stabil, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Struktur ekonomi tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja luas, tetapi juga menciptakan pendapatan yang relatif berkelanjutan, sehingga memperkuat ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Selain itu, kota-kota berindeks sosial tinggi berfungsi sebagai pusat layanan regional, yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Meski beberapa kota memiliki biaya hidup relatif tinggi, kondisi ini umumnya diimbangi oleh daya beli dan kesempatan kerja yang lebih baik. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas hidup tinggi ditentukan oleh keseimbangan antara pendapatan, kesempatan ekonomi, dan akses layanan publik, bukan oleh satu faktor tunggal.

Indeks Rendah Berkumpul di Wilayah Timur dan Kepulauan

Dari sampel daerah terbawah di tiap klaster besar, pola umumnya terbaca cukup jelas. Indeks sosial yang rendah hampir selalu datang dengan kombinasi kemiskinan tinggi, pendidikan rendah, dan daya beli lemah, lalu diperparah dependency ratio tinggi serta porsi belanja makanan yang besar, pertanda sempitnya ruang fiskal karena mayoritas pendapatan habis untuk kebutuhan dasar.

Kasus paling ekstrem ada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia di daerah tersebut tercatat hanya 26,83 pada tahun 2024, jauh di bawah daerah lain di Indonesia.

Persoalan kabupaten yang berdiri tahun 2008 itu bukan sekadar kemiskinan yang sangat tinggi (36,28%), tapi juga pendidikan yang sangat tertinggal (harapan lama sekolah 4,45 tahun, rata-rata lama sekolah 1,92 tahun) plus pengeluaran riil per kapita terendah (Rp4.597 ribu/tahun). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di sini hampir nol (0,07%) tapi itu biasanya bukan “kabar baik,” karena lebih mencerminkan dominasi sektor informal dan keterbatasan pasar kerja formal, jadi tidak otomatis berarti rakyatnya sejahtera.

Kelompok indeks rendah berikutnya banyak muncul di kawasan timur dan kepulauan. Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia sebesar 41,67, akibat kemiskinan tinggi (27,20%) dan dependency ratio sangat tinggi (66,95%). Artinya, beban tanggungan besar, sementara produktivitas/pendapatan belum cukup kuat mengangkat rumah tangga. Mirip pola yang juga tampak di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dengan indeks sosial 49,68.

Di wilayah yang lebih dekat pusat ekonomi pun ada daerah berindeks rendah, biasanya diakibatkan kemiskinan dan pendidikan. Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia 50,26—terendah di klaster Jawa Bali—mencatat tingkat kemiskinan tinggi (18,66%) dan rata-rata lama sekolah hanya sekitar 6,01 tahun.

Kabupaten Nias Selatan di Sumatra Utara juga hanya mencatatkan level Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia 49,62. Tingkat kemiskinan di daerah ini sangat tinggi (16,32%) dan belanja makanan yang tinggi (66,54%)—indikasi daya beli relatif rapuh karena pengeluaran masih didominasi kebutuhan pokok.

Hal menarik, tidak semua daerah berindeks sosial rendah identik dengan kemiskinan tinggi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, relatif rendah (6,53%) dan pengeluaran per kapitanya lebih tinggi dari beberapa daerah lain, namun indeks sosialnya, 59,21, jadi yang terendah di Kalimantan. Data menunjukkan rendahnya indeks terjadi karena buruknya beberapa penopang kualitas hidup, termasuk rasio belanja makanan dan dependency yang tinggi. Ini mengingatkan bahwa indeks sosial itu bukan sekadar “miskin vs tidak miskin”, tapi juga kualitas kesehatan, pendidikan, struktur demografi, dan daya beli.

Indeks Kesejahteraan Sosial Sebagai Alat Diagnostik

White paper ini mengajukan satu pesan sederhana: pembangunan daerah yang berhasil bukan yang paling sering memamerkan angka pertumbuhan, tetapi yang paling konsisten menghadirkan kehidupan yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih aman secara sosial bagi warganya. Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia disusun untuk membantu melihat “wajah pembangunan” itu dengan lebih jernih, dengan memadukan dimensi kesehatan, pendidikan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga dalam satu ukuran yang dapat dibandingkan antardaerah.

Temuan utama memperlihatkan dua realitas sekaligus. Pertama, ada kantong-kantong kualitas hidup yang sangat kuat di berbagai wilayah—Banda Aceh, Denpasar, Samarinda, Kendari, Kupang, dan Jayapura—yang menunjukkan bahwa modal manusia, ekonomi jasa yang stabil, dan fungsi sebagai pusat layanan dapat menjadi fondasi ketahanan sosial. Namun, yang kedua, mayoritas kabupaten/kota masih berada di bawah rerata nasional.

Artinya, perbaikan kualitas hidup belum menyebar merata, melainkan cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi dan layanan. Sementara wilayah timur dan kepulauan menanggung beban kerentanan yang lebih berat.

Karena itu, Indeks Sosial Kabupaten/Kota Indonesia perlu dibaca sebagai alat diagnostik. Bukan sebagai sebuah indikator untuk “menghakimi” daerah, melainkan untuk menajamkan prioritas. Daerah dengan indeks rendah umumnya membutuhkan intervensi yang lebih mendasar dan terarah—mempercepat perbaikan akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat perlindungan sosial dan daya beli, serta mengurangi beban ketergantungan rumah tangga melalui kebijakan yang menyasar anak dan keluarga. 

Pada akhirnya, jika kualitas hidup dijadikan tujuan utama, maka kebijakan pembangunan akan bergerak dari sekadar mengejar angka statistik ekonomi menuju upaya memastikan kemajuan yang lebih manusiawi dan inklusif. Dua hal ini berpeluang besar mendukung wilayah untuk memiliki ketahanan sosial yang baik.