Mengukur Dampak Maduro
09 Januari, 2026
Penangkapan Presiden Venezuela bukan sekadar peristiwa politik, melainkan sinyal perubahan keseimbangan kekuatan dalam geopolitik energi global.
Keterangan foto: Ilustrasi bendera Venezuela
Ringkasan
• AS–Venezuela dan Taruhan Minyak Global
Penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memuncaki konflik dua dekade dengan Venezuela. Meski kaya cadangan minyak terbesar dunia, produksi dan ekspor Venezuela merosot akibat salah urus dan sanksi. Di balik tekanan politik, AS tetap membuka celah minyak melalui Chevron, menandakan kepentingan energi mengalahkan retorika.
• Kecemasan Tiongkok atas Akses Energi
Tiongkok berisiko kehilangan pasokan dan pengaruh. Beijing adalah pembeli penting minyak Venezuela dan kreditur utama lewat skema loan-for-oil. Jika AS menguasai arus minyak, diversifikasi energi Tiongkok dan pelunasan utang terancam, sekaligus melemahkan pijakan geopolitiknya di Amerika Latin.
• Dampak Terbatas bagi Indonesia
Bagi Indonesia, dampaknya kecil karena perdagangan bilateral didominasi nonmigas dan bernilai rendah. Ekspor utama Indonesia berupa barang konsumsi dan manufaktur ringan, dengan surplus konsisten. Struktur ini relatif aman dari volatilitas energi, meski risiko tidak langsung tetap ada pada sistem pembayaran dan kepastian kontrak.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Gonjang-ganjing politik internasional membuka tahun 2026. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim pasukannya menyelusup masuk ke Venezuela dan menangkap presiden negara di Amerika Selatan tersebut, yakni Nicolas Maduro serta istrinya Cilia Flores, di Ibu Kota Caracas, Sabtu (3/1/2026).
Inilah puncak perseteruan antara si “Polisi Dunia” AS dengan Venezuela yang telah berlangsung dua dekade terakhir. Hubungan kedua negara mulai memanas sejak awal abad ke-21 ketika pemerintahan Venezuela yang saat itu dipimpin Presiden Hugo Chávez (1999-2013) menegaskan kontrol negara atas industri minyak dan mengambil sikap tegas terhadap pengaruh AS di Amerika Latin. Maduro, yang naik ke tampuk pemerintahan setelah Chávez wafat pada 2013, melanjutkan kebijakan pendahulunya tersebut.
Sejak tahun 2005, AS telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas Venezuela atas anggapan terhadap perilaku kriminal, antidemokrasi, atau korupsi. Sanksi itu termasuk melarang perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) dan entitas terkait berbisnis minyak di AS sejak 2019; larangan transaksi finansial dengan individu dan entitas yang terkait Maduro; serta menghambat akses negara tersebut ke sistem perbankan global.
Tak hanya sanksi, pemerintah AS juga pada 2020 menawarkan imbalan US$15 juta bagi siapa pun yang bisa memberi informasi untuk membantu menangkap Maduro. Presiden AS Joe Biden (2021-2025), pada 10 Januari 2025 menaikkan hadiah itu menjadi US$20 juta, lalu pada 7 Agustus 2025 Donald Trump, pengganti Biden, menambahnya menjadi US$50 juta.
Selain berdampak politik, aksi AS tersebut tentu saja akan berpengaruh pada ekonomi. Para mitra dagang Venezuela, termasuk Indonesia, harus mulai menghitung dampak penangkapan Maduro terhadap arus perdagangan dan kepentingan ekonominya di negara tersebut.
Review NEXT Indonesia Center ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan pergeseran jalur ekspor minyak Venezuela setelah penangkapan Maduro. Selain itu, tentu saja, mengukur hubungan perdagangan Indonesia–Venezuela di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik tersebut.
Kaya Minyak, Minim Produksi dan Ekspor
Venezuela adalah negara kaya minyak. Cadangan minyak mentah terbukti (proven crude oil reserves) negara tersebut pada tahun 2023 mencapai 303 miliar barel, terbesar di dunia. Arab Saudi berada di peringkat kedua dengan 267,2 miliar barel, diikuti oleh Iran (208,6 miliar barel) dan Irak (145 miliar barel). Keempat negara ini total menyumbang lebih dari separuh cadangan minyak global.
Cadangan minyak mentah terbukti adalah kuantitas minyak mentah yang secara ekonomi dapat diekstraksi dengan teknologi yang ada saat ini. Jumlah totalnya pada 2024, menurut data Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC), mendekati 1,6 triliun barel.
Pada awalnya Venezuela adalah salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia, yang ikut menjadi salah satu pendiri OPEC pada 1960. Volume produksi minyak mentahnya pernah mencapai rekor 3,5 juta barel per hari (barrel per day, bpd) pada akhir 1990-an.
Gonjang-ganjing politik di negara tersebut, salah urus BUMN minyak dan gas buminya, yakni Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), serta kurangnya investasi dan pemeliharaan pada sektor energi dan infrastruktur menyebabkan produksinya melorot. Sanksi Amerika Serikat (AS) menambah beban masalah yang sudah berjibun. Akibatnya, meski cadangan melimpah, total produksi energi Venezuela menurun hingga pernah mencapai titik terendah 0,39 juta bpd pada pertengahan tahun 2020.
Setelah penurunan terdalam, produksi mulai sedikit meningkat—meskipun tetap jauh di bawah potensi cadangan yang besar. Pada 2024-2025, mengutip data Trading Economics, produksi minyak mentah tercatat sekitar 0,9-1,14 juta bpd, menunjukkan pemulihan yang lambat dan masih jauh dari puncak historis.
Negara bekas jajahan Spanyol ini hanya menempati peringkat ke-28 dalam daftar negara dengan nilai ekspor minyak mentah terbesar di dunia. Nilai total ekspor minyak mentah Venezuela pada periode 2020-2024 mencapai US$18,54 miliar. Kalah jauh dari peringkat pertama Uni Emirat Arab yang mencapai US$600,5 miliar.
Balada AS: Galak di Politik, Luluh di Minyak
Amerika Serikat (AS) boleh galak terhadap pemerintah Venezuela, tetapi jadi luluh saat berbicara soal cadangan minyaknya yang menggiurkan. Walau menjatuhkan beragam sanksi, pemerintah AS memberi pengecualian terhadap aktivitas Chevron, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar asal AS, beroperasi di negara tersebut.
Pada November 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (Office of Foreign Assets Control, OFAC) memberikan izin kepada Chevron untuk melanjutkan ekspor minyak mentah dari operasi usaha patungannya di Venezuela ke kilang-kilang di Pantai Teluk AS, yang dilanjutkan pada Januari 2023. Izin tersebut lantas diperbarui pada Juli 2025.
Tak heran bila tampak fakta menarik pada data ekspor minyak mentah Venezuela. Meski bermusuhan secara politik, pengapalan minyak mentah ke AS terus berlanjut. Data International Trade Center (ITC) menunjukkan 50,81% pendapatan Venezuela dari penjualan minyak mentah pada periode 2020-2024 justru datang dari Amerika Serikat.
Tak salah jika banyak pengamat politik dan ekonomi internasional berpendapat bahwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bukan sekadar soal tuduhan peredaran obat terlarang dan anti-demokrasi. Ada maksud tersembunyi, yakni upaya untuk menguasai cadangan minyak Venezuela.
Apalagi, tak lama setelah Maduro ditangkap, seperti dikabarkan CNN, Presiden Trump menyatakan bahwa AS akan mengambil alih cadangan minyak Venezuela dan mengajak perusahaan-perusahaan Amerika untuk menginvestasikan miliaran dolar guna memulihkan industri minyak negara yang telah hancur. Bahkan, mengutip Reuters, Presiden AS Donald Trump mengklaim Venezuela telah sepakat untuk mengekspor minyak mentah senilai US$2 miliar ke Amerika Serikat.
Bila AS benar-benar menguasai minyak Venezuela, peta perdagangan minyak dunia bisa berubah drastis. Kendali AS berpotensi semakin kuat terhadap aliran minyak mentah.
Kecemasan Tiongkok
Tiongkok menjadi negara yang mengamati drama politik dan ekonomi di Venezuela dengan cemas. Kerugian besar membayang apabila Amerika Serikat (AS) benar-benar menguasai cadangan minyak mentah negara tersebut.
Negara raksasa Asia itu telah lama mesra dengan Venezuela. Bahkan, sehari sebelum ditangkap, Maduro masih menjamu Qiu Xiaoqi, utusan khusus Tiongkok untuk urusan Amerika Latin. Usai pertemuan, Maduro menegaskan adanya ikatan persaudaraan yang kuat antara kedua negara.
Tiongkok adalah salah satu pembeli terbanyak minyak Venezuela—bahkan mungkin pembeli terbanyak karena pemerintahan Xi Jinping sangat irit dalam mengungkapkan data perdagangannya. Volume impor minyak tersebut, menurut perusahaan analisis energi Vortexa, sekitar 4,5% dari total impor minyak mentah Tiongkok melalui jalur laut. Angkanya memang kecil, tetapi berperan penting dalam upaya Tiongkok mendiversifikasi sumber minyak mereka. Apalagi, minyak dari Venezuela itu kerap dijual lebih murah dibandingkan sumber-sumber lain.
Selain itu, Tiongkok juga kreditur terbesar bagi Venezuela. Menurut data publik yang dikutip oleh Bloomberg, Tiongkok telah memberikan pinjaman lebih dari US$60 miliar dalam bentuk loan-for-oil deal (pinjaman dengan jaminan minyak) melalui bank-bank milik negara hingga tahun 2015. Tingkat dukungan keuangan ini tidak ditemukan di wilayah lain di Amerika Latin.
Perkiraan independen menunjukkan bahwa sekitar 80% dari jumlah tersebut telah dibayar kembali. Utang yang belum dilunasi, menurut riset lembaga think tank Beyond The Horizon, berjumlah sekitar US$12 miliar.
Oleh karena itu, Beijing secara konsisten memberi dukungan kepada Maduro, khususnya dalam menghadapi sanksi dan isolasi internasional yang dimotori AS. Tak heran pula jika Tiongkok marah besar terhadap aksi AS kali ini.
Keberlanjutan pembayaran utang Venezuela dalam bentuk loan-for-oil deal itu tentu saja akan terancam bila Venezuela dikuasai oleh kekuatan besar seperti AS. Pemerintah AS tentu akan ikut campur dalam menentukan ke mana komoditas utama Venezuela itu akan dijual.
Selain itu, dari sisi politik, insiden ini mengganggu Tiongkok dalam upayanya untuk menancapkan kuku di Amerika Latin, kawasan yang dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat, si rival utama. Volume perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Latin, dikabarkan China Daily, mencapai rekor tertinggi sebesar US$518,5 miliar pada tahun 2024, meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampak Venezuela ke Indonesia
Walaupun Venezuela kaya minyak, sejarah hubungan perdagangan bilateral dengan Indonesia hampir seluruhnya urusan non-migas. Penjajakan kerja sama migas Indonesia–Venezuela secara formal baru terjadi pada Januari 2024, melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) bidang minyak dan gas yang diparaf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, yang saat itu dijabat Arifin Tasrif, dengan Menteri Perminyakan Venezuela Pedro Rafael Tellechea.
MoU ini membuka ruang penjajakan peluang bisnis hulu migas dan teknologi energi, serta potensi akuisisi blok migas oleh Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP). Akan tetapi hingga saat ini, kelanjutan kerja sama tersebut masih menunggu perkembangan situasi di Venezuela.
Secara keseluruhan, hubungan perdagangan Indonesia dengan Venezuela memang bukan hubungan strategis, baik dari sisi nilai maupun volume. Namun, data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perdagangan bilateral kedua negara justru mencatatkan tren peningkatan dan Indonesia secara konsisten mencatatkan surplus.
Fakta ini menjadi menarik, karena bertolak belakang dengan persepsi umum mengenai Venezuela sebagai negara yang terisolasi secara ekonomi akibat sanksi AS. Berjalannya ekspor-impor nonmigas menunjukkan bahwa tak ada halangan terhadap laju barang/komoditas yang bukan menjadi sasaran utama sanksi AS tersebut.
Ekspor Indonesia ke Venezuela didominasi oleh produk manufaktur ringan dan barang konsumsi. Sejak tahun 2020, sabun (HS 3401) secara konsisten menjadi ekspor terbesar Indonesia ke Venezuela. Nilainya pada periode 2020-2024 mencapai US$70,5 juta.
Sejak tahun 2023 Indonesia mulai mengekspor kendaraan bermotor ke Venezuela. Nilainya melonjak tajam menjadi US$16,7 juta pada 2024, dari hanya US$3,5 juta pada tahun sebelumnya.
Total nilai ekspor ke Venezuela dalam lima tahun terakhir tercatat US$130,9 juta, atau hanya 0,01% dari total nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia yang pada periode waktu tersebut mencapai US$1,2 triliun. Venezuela memang belum bisa disebut sebagai salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia.
Fakta serupa juga tampak pada impor Indonesia dari Venezuela. Nilai totalnya pada 2020-2024 tercatat US$77 juta saja. Juga hanya 0,01% dari total nilai impor Indonesia dari seluruh dunia yang pada periode yang sama mencapai US$1 triliun.
Impor Indonesia dari Venezuela terutama berupa komoditas pangan tertentu yang bersifat pelengkap, seperti kakao dan sayur-sayuran. Total nilainya pada periode tersebut mencapai US$65,7 juta, atau 85,32% dari seluruh komoditas impor dari Venezuela.
Meski bernilai kecil, struktur perdagangan Indonesia-Venezuela yang mayoritas non-migas itu secara tidak langsung aman dari volatilitas geopolitik berbasis energi. Hal itu juga membatasi eksposur Indonesia terhadap risiko sanksi yang menargetkan sektor migas Venezuela.
Dalam situasi global yang semakin terfragmentasi, hubungan dagang semacam ini memberikan pelajaran kebijakan yang relevan. Perdagangan dengan negara yang berada di bawah tekanan geopolitik tidak selalu identik dengan risiko tinggi, selama komposisi komoditas, mekanisme pembayaran, dan eksposur sektoralnya dapat dikelola dengan baik.
Namun demikian, eskalasi politik tetap membawa potensi risiko tidak langsung, khususnya terkait sistem pembayaran internasional, pembiayaan perdagangan, dan kepastian kontrak dagang. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur perdagangan Indonesia–Venezuela menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan perdagangan yang adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
