Pariwisata Indonesia Tertinggal dari ASEAN
16 Januari, 2026
Pariwisata ASEAN bangkit pesat pascapandemi, tetapi Indonesia tertinggal. Kunjungan wisman naik, namun pangsa pasar menciut dan kalah bersaing.
Keterangan foto: Ilustrasi bendera negara-negara ASEAN
Ringkasan
• Kebangkitan ASEAN Tidak Merata
Pariwisata ASEAN pulih cepat pascapandemi dengan 127 juta wisman pada 2024. Namun arus wisata terkonsentrasi. Lima negara menyerap hampir 86 persen kunjungan. Indonesia tumbuh, tetapi pangsa pasarnya turun. Negara lain melaju lebih cepat dan merebut pasar regional.
• Indonesia Tertinggal di Tengah Potensi Besar
Indonesia mencatat 14,3 juta wisman pada 2024, naik signifikan, tetapi hanya peringkat kelima di ASEAN. Ketergantungan pada pasar regional, lemahnya konektivitas internasional, dan minimnya daya tarik non-Bali menahan laju. Defisit neraca wisata menunjukkan daya saing destinasi masih lemah.
• Bali Baru Mandek, Strategi Perlu Berubah
Program Bali Baru dan Destinasi Superprioritas belum menghasilkan lonjakan wisman. Masalah utama ada pada penerbangan langsung, ekosistem layanan, dan kesinambungan investasi. Indonesia perlu beralih dari strategi pemulihan ke perebutan pasar. Tanpa langkah agresif, Indonesia hanya akan ikut pulih, bukan memimpin.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Kebangkitan pariwisata di kawasan Asia Tenggara pascapandemi Covid-19 tampak mengesankan dan menjadi kisah sukses. Setelah terkontraksi tajam pada 2020–2021, wisatawan mancanegara (wisman)–ditunjukkan melalui data kunjungan ke sebuah negara–mulai bergairah kembali sejak 2022. Jumlahnya pun terus meningkat. Pada 2024, jumlah wisman ke negara-negara ASEAN lebih dari 127 juta orang, naik 24,73% dibanding 2023.
Bagi para anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), pariwisata bukan sekadar sektor jasa, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat cadangan devisa, serta menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Tidak mengherankan jika pemulihan pariwisata menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi di kawasan ini.
Sayangnya, di balik euforia tersebut, terdapat realitas bahwa pemulihan sektor pariwisata ini terkonsentrasi, kompetitif, dan tidak otomatis menguntungkan semua negara secara proporsional. Lima negara—Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Indonesia—menyerap sekitar 85,70% dari seluruh arus wisatawan ke Asia Tenggara di tahun 2024.
Dalam lanskap ASEAN, posisi Indonesia justru menghadirkan paradoks yang menarik. Indonesia, dari populasi dan wilayah, adalah negara terbesar di ASEAN dengan keanekaragaman destinasi alam dan budaya yang luas, serta potensi pasar pariwisata yang sangat besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja pariwisata nasional jika dibandingkan dengan negara-negara utama ASEAN lainnya.
Thailand kembali mengukuhkan diri sebagai magnet utama kawasan dengan lebih dari 35,5 juta kunjungan pada 2024, diikuti Malaysia dan Vietnam yang nyaris pulih penuh ke level pra-pandemi. Indonesia, dengan sekitar 14,3 juta wisman, tetap berada di peringkat kelima dengan pangsa pasar sekitar 11,28%.
NEXT Indonesia Center membedah data terkait pariwisata Indonesia dan membandingkannya dengan empat negara besar lainnya di ASEAN. Analisis komparatif akan dilakukan untuk membantu mengidentifikasi posisi Indonesia dalam peta pariwisata ASEAN, sejauh mana kesenjangan yang masih harus dikejar, serta strategi apa yang perlu ditempuh agar pariwisata nasional tidak hanya pulih, tetapi juga naik kelas dalam struktur ekonomi regional.
Tumbuh, Terus Menciut
Pertumbuhan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia pada 2024 sebenarnya cukup mengesankan. Ada sekitar 14,3 juta orang, naik hampir 22,86% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, bila dibandingkan dengan puncak era Covid-19, ketika hanya sekitar 1,6 juta wisman yang datang pada 2021, pertumbuhannya terbilang eksponensial.
Sayangnya, pertumbuhan ini tidak diiringi peningkatan pangsa pasar di tingkat regional. Porsi Indonesia di ASEAN hanya 11,28%. Ini menunjukkan pertumbuhan kinerja pariwisata negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, lebih laju ketimbang Indonesia.
Bahkan dibandingkan dua tahun sebelumnya, pertumbuhan kinerja kunjungan wisman yang lambat, membuat pangsa pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara justru menciut. Pada 2023, pangsanya masih 11,45%, bahkan di 2022 justru 13,51%.
Secara agregat, data ASEAN Statistics Division (ASEANStats)1 memperlihatkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang mengesankan begitu larangan bepergian masa Covid-19 secara efektif berakhir. Dari hanya sekitar 3 juta wisatawan pada puncak pandemi tahun 2021, meroket menjadi 102,0 juta orang pada 2023, lalu naik lagi menjadi 127,2 juta orang pada 2024. Dengan capaian tersebut, hanya dalam dua tahun ASEAN berhasil memulihkan hampir 90% tingkat kunjungan prapandemi—143,7 juta wisatawan datang ke negara-negara ASEAN pada 2019.
1. Salah satu divisi di bawah Departemen Komunitas Ekonomi ASEAN dari Sekretariat ASEAN yang bertugas menyediakan layanan statistik kepada Sekretariat ASEAN, badan-badan ASEAN, dan para pemangku kepentingan ASEAN.
Data di atas juga menunjukkan pertumbuhan pariwisata Indonesia, meski mengesankan, masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang memiliki kekuatan ekonomi relatif setara. Artinya, pariwisata Indonesia tumbuh seiring dengan kebangkitan ASEAN, tetapi belum mampu merebut pangsa dari pesaing utama.
Thailand dan Malaysia masih menjadi dua kekuatan pariwisata di kawasan yang menyumbang lebih dari separuh total kunjungan ke ASEAN pada 2024, atau sekitar 60,7 juta pengunjung. Kedua negara ini sangat diuntungkan oleh perbatasan darat yang mudah diakses, terutama bagi turis dari kedua negara (cross-border tourism).
Selanjutnya ada Vietnam yang sangat serius menata bisnis pariwisatanya, sehingga mencatatkan laju pertumbuhan tercepat, dari hanya 4.000 orang pada 2021 menjadi 17,6 juta pada 2024. Kabar terakhir, mengutip Viet Nam News, kunjungan wisatawan asing ke Vietnam sepanjang 2025 mencapai 21,5 juta, memecahkan rekor pra-pandemi dan menghasilkan devisa US$38 miliar. Mengantisipasi melonjaknya turis, Vietnam tengah membangun bandara baru Long Thanh, yang diproyeksikan dapat menampung sekitar 100 juta penumpang per tahun jika sudah beroperasi penuh.
Indonesia juga masih ada di bawah Singapura, salah satu negara kecil di ASEAN, namun telah berkembang menjadi hub global dan pintu masuk utama wisatawan jarak jauh ke kawasan ini. Jumlah wisatawan ke Singapura mencapai 16,5 juta pada 2024 dan diperkirakan naik menjadi antara 17-18,5 juta orang pada 2025.
Sementara, negara-negara ASEAN dengan basis pariwisata lebih kecil, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor-Leste, juga mengalami pemulihan. Namun, skala pertumbuhannya masih kecil-kecilan.
Terlalu Bertumpu pada Pasar Regional
Salah satu penyebab pertumbuhan pariwisata Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara besar ASEAN lainnya adalah masih terlalu bertumpu pada pasar regional dan Asia Pasifik. Sumber wisatawan asing utama adalah Malaysia, Australia, dan Singapura, yang menandakan kekuatan Indonesia ada di pasar dekat (lihat tabel bawah).
Selain itu, wisatawan Tiongkok—yang menjadi mesin pemulihan utama bagi Thailand dan Singapura—belum banyak yang melirik Indonesia sebagai destinasi utama liburan mereka. Angka 1,2 juta kunjungan warga Tiongkok ke Indonesia tahun 2024 memang tampak membludak. Namun, bila dibandingkan kunjungan ke Thailand (6,7 juta), Vietnam (3,7 juta), Malaysia (3,3 juta), dan Singapura (3,1 juta) pada periode yang sama, jumlah tersebut jauh lebih kecil.
Ketertinggalan dalam merebut hati turis dari raksasa Asia ini mengindikasikan persoalan yang lebih struktural. Mungkin mereka masih enggan datang karena terbatasnya konektivitas langsung ke tujuan wisata, promosi yang belum cukup tersegmentasi, serta kesiapan destinasi non-Bali yang belum konsisten.
Tanpa perbaikan di area ini, Indonesia berisiko tertinggal dalam perebutan arus wisata dari Asia Timur. Vietnam pun akan makin jauh meninggalkan Indonesia.
Defisit Neraca Wisata ASEAN
Satu indikator yang jarang menjadi perhatian dalam utak-atik angka di sektor pariwisata adalah neracanya. Data menunjukkan, Indonesia mengalami defisit besar terhadap hampir semua tetangga utama ASEAN.
Jumlah warga Indonesia yang berwisata ke Thailand, Malaysia, dan Singapura jauh melampaui jumlah turis dari negara-negara tersebut yang datang ke Indonesia. Hanya dengan Vietnam neraca wisata Indonesia tampak positif.
Jadi, lebih banyak warga Indonesia yang tertarik, dan mau mengosongkan dompet, untuk berlibur ke negara-negara tetangga, dibandingkan ketertarikan warga dari negara lain di ASEAN untuk rileks di daerah-daerah wisata Tanah Air. Kenyataan tersebut bukan semata persoalan preferensi konsumen, melainkan sinyal tentang daya saing destinasi wisata di Tanah Air.
Harga, kemudahan akses, kepastian layanan, dan kualitas pengalaman menjadi faktor penentu. Selama faktor-faktor ini tidak dibenahi, kebocoran devisa pariwisata akan terus berulang dan Indonesia berisiko tertinggal dalam perebutan arus wisata yang datang ke Asia Tenggara, bahkan di antara negara-negara ASEAN sendiri.
Dalam konteks makroekonomi, pariwisata bukan sekadar sektor gaya hidup, melainkan salah satu sumber devisa paling “murah” bagi negara.
Setiap tambahan wisman berarti aliran devisa tanpa beban impor bahan baku besar, sekaligus memperkuat penerimaan pajak pusat dan daerah—dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak hotel dan restoran, hingga retribusi. Tambahan turis asing juga akan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi para pencari kerja di Indonesia.
Ketika Indonesia gagal merebut pangsa wisman regional, dampaknya tidak berhenti pada statistik pariwisata. Ia langsung berimbas pada neraca transaksi berjalan, stabilitas nilai tukar, dan ruang fiskal. Defisit neraca wisata dengan negara tetangga berarti devisa justru mengalir keluar, sementara potensi penerimaan pajak domestik hilang. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, kehilangan sumber devisa yang relatif stabil seperti pariwisata adalah kemewahan yang tidak seharusnya terjadi.
Bali Baru yang Kehilangan Gairah
Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah lama menyadari risiko ketergantungan berlebihan pada Bali sebagai daya tarik utama wisatawan mancanegara. Pulau Dewata tampak sudah overload oleh turis, sehingga kemacetan kerap terjadi di berbagai titik wisata favorit, yang tentu saja mengurangi kenyamanan pelancong.
Dampak buruk dari pembangunan fasilitas wisata yang berlebihan dan mengubah tata guna lahan juga mulai terasa. Banjir dan longsor makin sering terjadi, juga semakin Pariwisata Indonesia Tertinggal di ASEAN mengkhawatirkannya masalah tumpukan sampah.
Sejak 2011, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pemerintah tampak mulai serius mengembangkan pariwisata nasional. PP ini menjadi landasan pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang populer disebut “Bali Baru,” untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Pada perjalanannya, pengembangan 10 daerah tersebut tak berjalan lancar. Beragam hambatan, terutama fiskal, membuat tidak semua destinasi bisa dikembangkan secara bersamaan. Akhirnya, pemerintah menetapkan lima Destinasi Superprioritas (DSP)—Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang—agar pengembangannya lebih fokus, terkonsentrasi, dan efektif. DSP diposisikan sebagai motor baru yang diharapkan mampu menyerap lonjakan wisman sekaligus turis domestik.
Dari kelima DSP tersebut, pembangunan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang paling banyak mendapat sorotan. Mandalika mendapat perhatian karena pembangunan sirkuit bertaraf internasional yang menjadi tuan rumah dua ajang balap motor kelas dunia, yaitu MotoGP dan World Superbike atau lebih dikenal sebagai WSBK. Sementara pemerintah tampak bekerja keras mempromosikan Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya melalui MICE (meeting, incentive, conference, exhibition) tingkat dunia, seperti KTT ASEAN dan G20 pada 2023.
Danau Toba, Sumatra Utara, coba diangkat melalui penyelenggaraan kejuaraan dunia F1 Powerboat dan Aquabike Jetski. Borobudur, Jawa Tengah, digenjot dengan penyelenggaraan beragam acara terkait budaya dan gaya hidup seperti festival kebudayaan dan olahraga. Sementara, pembangunan wisata di Likupang, Sulawesi Utara, nyaris tak terdengar.
Pembaruan kembali terjadi saat Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN 2025-2029 tidak ada nama Likupang dalam daftar Kegiatan Prioritas Utama pemerintah. Selanjutnya tersisa Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana usai menghadap Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2025 menyatakan bahwa pembangunan 10 Bali Baru masih berjalan. Ia juga memaparkan, fokus pemerintah bukan hanya pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan lingkungan di destinasi unggulan tersebut.
Pada 29 Oktober 2025, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada intinya, melalui UU terbaru ini pemerintah berupaya menggeser paradigma pengembangan wisata dari pendekatan parsial ke pendekatan ekosistem yang terintegrasi. Segala persoalan terkait destinasi, sumber daya manusia, budaya, pemasaran, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan masuk dalam satu kerangka hukum terpadu.
UU 18/2025 juga memandatkan pembentukan sistem data dan informasi pariwisata nasional yang terintegrasi. Sistem ini akan melacak: destinasi dan objek wisata; area pariwisata strategis; jenis kegiatan pariwisata; bisnis pariwisata dan sumber daya manusia; serta, statistik pengunjung dan perilaku wisatawan.
Bagi investor dan operator, ini menandakan koordinasi yang lebih ketat antara kementerian, daerah, dan badan penegak hukum. Seiring waktu, operasi pariwisata akan berjalan lebih teratur dan terstruktur.
Segala upaya tersebut, termasuk pembaruan UU, memang menjadi langkah yang baik untuk memperbaiki pengelolaan pariwisata Indonesia. Namun, negara pesaing juga melakukan hal serupa dan data menunjukkan bahwa sampai saat ini mereka lebih berhasil dalam menarik perhatian turis internasional.
Oleh karena itu, perlu langkah strategis yang lebih konkret dan segera untuk dapat mengejar ketertinggalan di Asia Tenggara. Apalagi, Vietnam dan Singapura bergerak menjauh, sementara, jika Indonesia lengah, Filipina dan Kamboja bisa jadi bakal mendekat.
Tantangan utama dari pengembangan DSP, juga kawasan wisata non-Bali lainnya, adalah konektivitas langsung internasional, ekosistem layanan, dan kesinambungan investasi. Tanpa penerbangan langsung yang memadai, destinasi-destinasi ini sulit bersaing dengan Phuket, Ha Long Bay, Penang, atau Marina Bay Sands yang sudah terkoneksi secara global. Selain itu, tanpa kepastian kualitas infrastruktur, layanan, dan harga, “Bali Baru” juga berisiko menjadi proyek infrastruktur yang ramai di atas kertas, tetapi sepi dalam arus wisata internasional.
Indonesia Sekadar Pulih?
Indonesia perlu “Bali Baru” yang berhasil, karena pembangunannya bukan sekadar proyek pariwisata, melainkan tolok ukur efektivitas kebijakan pembangunan nasional. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menambah jumlah turis asing, tetapi juga memperluas basis fiskal daerah dan memperkuat ketahanan devisa. Jika gagal, Indonesia akan kembali terjebak dalam ketergantungan sempit pada Bali, sementara negara tetangga terus melaju.
Jika Indonesia ingin beranjak dari posisi statis yang aman menuju posisi unggul di ASEAN, kebijakan pariwisata harus berpindah dari logika pemulihan ke logika perebutan pasar, logika menyerang. Prioritas utama adalah percepatan konektivitas udara internasional langsung ke destinasi non-Bali, mungkin bisa menggunakan skema insentif bekerja sama dengan maskapai.
Strategi pasar juga perlu difokuskan ulang pada negara-negara dengan dampak volume terbesar, terutama Tiongkok dan Korea Selatan, tanpa mengabaikan pasar tradisional. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menahan kebocoran neraca wisata melalui peningkatan daya saing destinasi domestik—mulai dari harga transportasi hingga kualitas layanan.
Tak kalah penting, orientasi kebijakan harus bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan, menuju ke peningkatan kualitas belanja dan pemerataan manfaat ekonomi. Tanpa koordinasi lintas sektor yang solid, seluruh strategi ini akan terfragmentasi dan kehilangan daya dorong.
ASEAN sudah bangkit. Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya ikut pulih, atau berani merangsek ke depan?
