Simulasi Bea Keluar Batu Bara 2026: Ada Potensi Tambahan Kas Negara Rp19 Triliun
21 Desember, 2025
Rencana bea keluar batu bara 2026 berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp19 triliun, sekaligus dorong hilirisasi dan menguji daya saing ekspor
Keterangan foto: Ilustrasi ekskavator mengeruk batu bara.
DOWNLOADS
Press Release - Simulasi Bea Keluar Batu Bara 2026: Ada Potensi Tambahan Kas Negara Rp19 Triliun
Ringkasan
• Potensi Tambahan Penerimaan Negara
Riset NEXT Indonesia Center memperkirakan bea keluar batu bara mulai 2026 berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp19 triliun per tahun. Hitungan ini hanya mencakup batu bara dan briket HS 2701, tanpa lignit. Dengan tarif asumsi 2,5 persen, potensi penerimaan berkisar Rp11,7 triliun hingga Rp19 triliun tergantung skenario.
• Instrumen Fiskal dan Hilirisasi
Kebijakan bea keluar tidak hanya bertujuan menambah pendapatan negara, tetapi juga mengoreksi insentif ekspor batu bara mentah. Pemerintah ingin mendorong hilirisasi agar batu bara diolah di dalam negeri dan memberi nilai tambah ekonomi yang lebih besar, di luar royalti dan PNBP yang selama ini menjadi sumber utama.
• Risiko Daya Saing dan Kunci Desain Kebijakan
Meski berisiko menekan margin pelaku usaha, daya saing batu bara Indonesia dinilai masih kuat karena harganya jauh di bawah rata-rata global. Kunci kebijakan ada pada timing dan desain tarif yang adaptif. Bea keluar perlu fleksibel mengikuti harga pasar, transparan, dan dievaluasi berkala agar tidak melemahkan posisi Indonesia di pasar dunia.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan bea keluar batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran. Potensi penerimaan bea itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.
“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam bea keluar, tentu potensi pendapatannya akan lebih besar,” ujar Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta.
Riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan bea keluar atau pungutan ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas bea keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan bea keluar untuk batu bara pada 2005-2006. Rencana kebijakan tersebut, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.
Menurut Ade Holis, hasil simulasi NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa potensi aliran dana ke kas negara pada tahun 2026 dari kebijakan tersebut mencapai Rp11,7 triliun untuk skenario pesimis, Rp15,0 triliun skenario moderat, dan Rp19,0 triliun dalam skenario optimis. Simulasi dihitung dengan asumsi tarif bea keluar 2,5%, sebagai titik tengah atau moderat antara 1-5% yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai besaran tarif.
Simulasi tersebut juga mempertimbangkan variabel volume ekspor, Harga Patokan Ekspor (HPE), serta proyeksi nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar AS. Simulasi ini secara spesifik mengacu pada volume ekspor batu bara yang masuk dalam Kode HS 2701, yakni batu bara dan briket.
“Patokan simulasi itu menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2005 saat bea keluar batu bara diberlakukan,” papar Ade Holis.
Kendati demikian, dia mengingatkan, kebijakan bea keluar tentu bukan sekadar upaya menambah pendapatan negara. Lebih dari itu, lanjutnya, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mendorong hilirisasi dengan memastikan batu bara tidak hanya dikeruk dan dijual mentah ke luar negeri, tetapi diolah menjadi bahan baku industri di dalam negeri agar manfaat ekonominya jauh lebih besar.
Sejak kebijakan bebas bea keluar diberlakukan, penerimaan negara dari batu bara hanya berasal dari iuran produksi atau royalti dan iuran tetap pertambangan. Pada tahun 2024, menurut data Kementerian Keuangan, jumlahnya mencapai Rp77,9 triliun atau sekitar 13,33% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, tambahan pendapatan berupa bea keluar dari komoditas SDA ini bakal membantu menggemukkan dompet negara.
Menimbang Daya Saing di Pasar Global
Meski potensi pendapatannya sangat menggiurkan, Ade Holis mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait daya saing di pasar internasional. Pihaknya mencermati kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi penyusutan margin keuntungan akibat tren penurunan harga batu bara global yang dibarengi dengan kenaikan biaya operasional pertambangan.
“Pemerintah tidak boleh mengabaikan preferensi pasar global yang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada momentum (timing) dan desain aturan yang adaptif. Misalnya, dengan menyusun formula penghitungan yang transparan di mana pungutan hanya berlaku optimal saat harga sedang tinggi, namun segera direlaksasi atau ditangguhkan ketika kondisi pasar sedang lesu,” jelas Ade.
Kendati demikian, data International Trade Center (ITC) menunjukkan posisi tawar Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Sepanjang periode 2020-2024, harga jual batu bara Indonesia rata-rata berada 32,6% di bawah harga rata-rata dunia. Artinya, jika ditambah bea keluar sebesar 5% pun masih terbuka ruang lebar bagi produsen batu bara Indonesia untuk bersaing di pasar dunia.
Guna memperkuat efektivitas kebijakan ini, pemerintah harus mempertimbangkan struktur tarif berjenjang yang selaras dengan pergerakan harga dan kualitas batu bara. Kebijakan ini juga sebaiknya terintegrasi dengan agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada penjualan material mentah. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala menjadi syarat mutlak untuk merespons dinamika pasar global secara cepat.
“Dengan pendekatan yang lebih luwes dan berbasis data, bea ekspor batu bara dapat menjadi instrumen yang bukan hanya mengisi kas negara, tetapi juga mengarahkan sektor energi Indonesia menuju struktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tutup Ade.
