Ikhtiar Bauksit Naik Kelas
27 Februari, 2026
Indonesia kaya bauksit, tapi defisit aluminium. Nilai tambah dinikmati negara lain, sementara impor dalam negeri terus naik.
Keterangan foto: Ilustrasi tangan memegang bauksit.
Ringkasan
• Hilirisasi Bauksit Jadi Ujian Transformasi Industri
Peresmian proyek terintegrasi bauksit–aluminium di Mempawah dengan investasi US$6,32 miliar menandai upaya serius keluar dari pola ekspor mentah. Larangan ekspor bauksit sejak 2023 memaksa percepatan smelter agar Indonesia beralih dari penjual bahan baku menjadi produsen alumina dan aluminium bernilai tinggi.
• Nilai Tambah Hilang karena Ekspor Mentah
Harga rata-rata bauksit 2006–2025 hanya sekitar US$38 per ton, sedangkan aluminium mencapai US$2.154 per ton atau sekitar 59 kali lebih mahal. Pada 2024, bauksit senilai US$59 per ton bisa naik jadi US$478 per ton saat menjadi alumina. Tanpa hilirisasi, selisih besar ini dinikmati negara pengolah seperti Tiongkok, Jerman, Kanada, dan UEA.
• Net-Importer Aluminium dan Risiko Defisit
Sejak 2008 Indonesia berubah menjadi net-importer aluminium. Pada 2025, neraca aluminium defisit US$348,7 juta, sementara kebutuhan domestik diproyeksi melonjak dari 1.200 ktpa pada 2025 menjadi 8.500 ktpa pada 2055. Tanpa percepatan hilirisasi, Indonesia terus kehilangan nilai tambah sekaligus memperlebar ketergantungan impor.
MOST POPULAR
- Tingkat Ketimpangan Terendah Dalam 18 Tahun Terakhir
- Daftar Daerah dengan Kualitas Hidup Terbaik di Indonesia, Denpasar Juaranya
- Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan
- Rapuhnya Kemandirian Fiskal Daerah, 449 Kabupaten/Kota Masih Bergantung Dana Pusat
- Sasar Kelas Menengah, Insentif Bebas PPh 21 dan PPN Properti Punya Efek Ganda
NEXT Indonesia Center - Peresmian proyek bauksit-aluminium terintegrasi di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 6 Februari 2026 menandai babak baru hilirisasi mineral Indonesia. Jika tidak ada aral, proyek ini menjadi simbol transformasi besar: dari eksportir bahan mentah menuju produsen produk bernilai tambah tinggi.
Fasilitas pengolahan tersebut dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan hasil kolaborasi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Keduanya merupakan perusahaan di bawah PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan.
Total investasi yang dibenamkan di proyek tersebut tak tanggung-tanggung, yakni mencapai US$6,32 miliar atau Rp104,5 triliun, jika dikalikan dengan kurs sekitar Rp16.535 per dolar Amerika Serikat. Dana itu dikucurkan untuk dua proyek. Pertama, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 berkapasitas 1 juta ton per tahun yang ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date, COD) pada 2028. Kedua, smelter aluminium berkapasitas 600.000 ton per tahun dengan COD pada 2029.
Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen bauksit terbesar dunia. Namun, sebagian besar hasil tambang tersebut diekspor dalam bentuk mentah, dengan nilai tambah dinikmati negara-negara pengolah.
Hingga akhirnya, terbitlah kebijakan yang melarang ekspor bauksit sejak Juni 2023, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya, percepatan pembangunan smelter menjadi langkah nyata pemerintah untuk memutus pola lama tersebut. Melalui pengolahan domestik—bauksit menjadi alumina, lalu aluminium—Indonesia berupaya menjaring nilai ekonomi yang selama ini justru dinikmati oleh para pengimpor bauksit asal Indonesia.
Agenda hilirisasi ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah sebelumnya telah menjalankan hilirisasi nikel yang mendorong lonjakan investasi dan ekspor produk turunan berbasis baterai dan baja nirkarat. Di sektor tembaga, pembangunan smelter dalam negeri dipercepat agar konsentrat tidak lagi diekspor mentah.
Begitu pula dengan timah. Pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk turunan bernilai tambah, bukan sekadar jual timah batangan. Bahkan pada komoditas seperti bauksit dan timah, tata niaga dan penguatan industri pengolahan dalam negeri turut meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap struktur industri nasional.
Hilirisasi, khususnya pada bauksit, memiliki arti strategis bagi Indonesia. Pertama, meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta devisa ekspor produk olahan. Kedua, memperkuat ketahanan industri nasional dengan mengurangi ketergantungan impor bahan baku antara, seperti alumina. Ketiga, menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta tumbuhnya industri hilir berbasis aluminium.
Dalam konteks global, aluminium juga merupakan logam strategis untuk transisi energi dan kendaraan listrik. Perkembangan ini akan membuat posisi Indonesia berpotensi semakin penting dalam rantai pasok dunia.
Namun, seberapa besar sebenarnya nilai tambah yang bisa diperoleh Indonesia jika hilirisasi bauksit berjalan optimal? Apakah kebijakan ini benar-benar mampu mengubah struktur ekspor nasional dari berbasis bahan mentah menjadi produk industri bernilai tinggi?
Dalam review kali ini, NEXT Indonesia Center akan menganalisis perkembangan ekspor bauksit dan aluminium Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, riset ini menghitung potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan apabila proses hilirisasi, dari bauksit menjadi aluminium, berhasil dijalankan secara terintegrasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih terukur mengenai manfaat ekonomi hilirisasi dan relevansinya terhadap transformasi struktural perekonomian Indonesia.
Potensi Cuan Bauksit yang Menguap
Lembaga riset milik pemerintah Amerika Serikat, US Geological Survey yang didirikan sejak 1879, mencatat Indonesia merupakan satu di antara produsen bauksit terbesar di dunia, yakni di peringkat ke-6. Produksi bauksit Indonesia mencapai 9,9 juta ton pada 2024 dan estimasi 2025 sebesar 10 juta ton. Guinea, sebuah negara di Afrika Barat, menjadi produsen bauksit terbesar dunia dengan estimasi produksi mencapai 150 juta ton pada 2025.
Jika melihat volume cadangan bauksit, posisi Indonesia naik ke peringkat ke-3, dengan volume 2,9 miliar ton atau sekitar 10,16% dari total cadangan dunia yang mencapai 28,54 miliar ton. Lagi-lagi Guinea tercatat sebagai pemilik cadangan bauksit terbesar dengan volume 7,4 miliar ton, disusul Australia (3,7 miliar ton).
Meski memiliki cadangan dan produksi yang besar, keuntungan dari perdagangan bauksit yang didapat oleh Indonesia selama ini relatif kecil. Penyebabnya adalah harga bauksit yang jauh lebih rendah bila dibandingkan produk turunannya, yaitu aluminium.
Menilik perkembangan harga bauksit dan aluminium dalam 20 tahun terakhir, terlihat jelas potensi keuntungan menggiurkan yang hilang jika Indonesia hanya mengekspor bauksit sebagai bahan mentah. Pada periode 2006-2025, menurut data UN Comtrade dan Bank Dunia, rata-rata harga bauksit hanya US$38/ton. Sementara rata-rata harga aluminium pada periode yang sama mencapai US$2.154,3/ton, atau sekitar 59 kali lipat lebih mahal.
Grafik perkembangan harga di atas menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, harga bauksit nyaris tak beranjak di angka sekitar US$30/ton. Sementara itu, meski naik-turun, harga aluminium selalu bertahan di atas US$1.500/ton. Rata-rata selisihnya hampir 60 kali lipat lebih menguntungkan produksi alumunium.
Oleh karena itu, kerugian besar bagi Indonesia jika bauksit hanya diekspor sebagai bahan mentah, tidak diolah menjadi produk dengan harga jual lebih tinggi. Pada infografik di bawah ini dapat dilihat betapa jomplangnya perbedaan harga bauksit dengan produk-produk turunan aluminium di pasar dunia.
Dari Bauksit ke Alumina, Untung Delapan Kali Lipat
Proses hilirisasi bijih bauksit ada dua pilihan: jalur panjang atau jalur ringkas yang cepat. Jika jalur panjang yang dipilih, maka prosesnya adalah smelter grade alumina –proses untuk produk-produk logam berbasis aluminium.
Sementara jalur ringkas, dari bijih bauksit ke chemical grade alumina–bahan baku industri lanjutan untuk produk-produk non-metalurgi seperti keramik maupun bahan detergen atau bahan campuran kertas.
Pabrik besutan MIND ID yang dikelola oleh PT Borneo Lumina Indonesia, entitas usaha patungan kolaborasi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) saat ini, berencana memproduksi hingga smelter grade alumina. Boleh jadi, ini adalah tahap awal dari proses hilirisasi bauksit.
Intinya, pabrik di Mempawah, Kalimantan Barat, akan memproduksi alumina untuk bahan baku aluminium. Dari hasil riset NEXT Indonesia Center, penambahan harga dari bijih bauksit ke alumina (HS 281820), bisa mencapai delapan kali lipat.
Hitung-hitungannya seperti ini. Pada 2024, harga komoditas bauksit di pasar internasional sekitar US$59 per ton. Ketika jadi alumina, nilainya sudah mencapai US$478 per ton alias 8,1 kali lipat. Bahkan jika ke aluminium, jika dihitung dengan harga rata-rata 20 tahun terakhir (2006-2025), nilai tambahnya melonjak jadi 59 kali lipat.


Eksportir Aluminium Justru Fakir Bauksit
Lebih jelasnya, kita lihat nilai cuan yang berpotensi diperoleh oleh negara- negara pengekspor bauksit terbesar bila dibandingkan dengan negara yang mengekspor produk aluminium Eksportir Aluminium Justru Fakir Bauksit dan turunannya. Tabel di bawah ini memberikan gambaran nyata rendahnya hasil yang didapat jika hanya menjual barang mentah.
Data di atas menunjukkan Australia mencatatkan perolehan tertinggi di dunia dari hasil ekspor bauksit. Nilainya mencapai US$5,5 miliar sepanjang periode 2020-2024.
Indonesia menduduki posisi kedua dengan perolehan sebesar US$1,9 miliar pada periode yang sama (nilai ekspor bauksit Indonesia tercatat nihil sejak 2024 setelah larangan ekspor mineral mentah tersebut diberlakukan). Uniknya, pada periode tersebut, seluruh bauksit Indonesia diekspor ke Tiongkok.
Nah, pada tabel di bawah ini tampak bahwa Tiongkok adalah negara eksportir aluminium terbesar di dunia saat ini. Pada 2020-2024 Negeri Tirai Bambu itu meraup US$175,6 miliar dari hasil ekspor aluminium. Produk tersebut, tentu saja, sebagian dibuat menggunakan bauksit asal Indonesia yang diimpor dengan biaya “hanya” US$1,9 miliar tadi. Bayangkan saja berapa besar keuntungan yang didapat Tiongkok.
Hal menarik lain dari daftar tersebut adalah adanya tiga negara yang menjadi pemain penting industri aluminium, tetapi tidak memiliki cadangan bauksit yang berarti. Jerman, peringkat kedua, memang tidak dikenal sebagai produsen bauksit, tetapi memiliki basis industri dan pengolahan aluminium yang kuat.
Lalu ada Kanada dan Uni Emirat Arab (UEA), yang juga tidak memproduksi bauksit tetapi bisa mengekspor aluminium dalam jumlah besar. Kanada memiliki 9 smelter aluminium berskala besar yang dioperasikan oleh tiga perusahaan raksasa, yakni Rio Tinto (5 smelter), Alcoa (3 smelter), dan satu smelter oleh Aluminerie Alouette. Sementara di UEA terdapat Emirates Global Aluminium (EGA), salah satu perusahaan aluminium terbesar di dunia.
Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa posisi dalam rantai nilai aluminium lebih ditentukan oleh strategi industrialisasi dan kebijakan hilirisasi yang konsisten, bukan semata-mata oleh kepemilikan cadangan tambang, dalam hal ini bauksit. Sementara Indonesia, sebagai negara dengan produksi dan cadangan bauksit tambun, terpaksa harus membayar mahal aluminium yang bahan bakunya dikirim ke negara lain.
Untung di Bauksit, Bobol di Aluminium
Hilirisasi bauksit untuk memproduksi lebih banyak aluminium memang penting untuk segera dilakukan pemerintah Indonesia. Bukan hanya karena jualan aluminium lebih menguntungkan, tetapi saat ini kebutuhan aluminium dalam negeri harus dipenuhi oleh produk impor.
Seperti tampak pada gambar di bawah ini, hingga awal 2000-an, Indonesia masih menjadi eksportir aluminium. Namun, sejak tahun 2008, keadaan berbalik dan Indonesia berubah menjadi net-importer aluminium.
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR-RI pada 20 November 2025, dikutip Warta Ekonomi, memaparkan bahwa kebutuhan aluminium Indonesia bakal melonjak dari 1.200 kilo ton per annum (ktpa) pada 2025 menjadi 8.500 ktpa pada 2055. Oleh karena itu, hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium perlu dipercepat melalui pendirian smelter agar neraca perdagangan aluminium tidak kembali terjerembab.
Pernyataan itu tak berlebihan. Pada 2025 misalnya, neraca perdagangan Indonesia untuk komoditas bauksit minus US$255.000. Sementara untuk perdagangan aluminium, neracanya defisit US$348,7 juta. Rugi besar.
Mari Menjadi Pemain Penting
Angkanya sudah berbicara. Harga aluminium dan produk turunannya jauh lebih mahal ketimbang bauksit yang menjadi bahan baku. Jadi, selama Indonesia berhenti di hulu, selama itu pula nilai tambah terbesar dinikmati negara lain.
Padahal, dengan cadangan mencapai 2,9 miliar ton, sekitar 10% cadangan dunia, Indonesia tidak kekurangan modal dasar untuk naik kelas. Caranya telah ditunjukkan oleh Jerman, Kanada, dan Uni Emirat Arab, negara-negara non-produsen bauksit tetapi merajai produksi aluminium. Posisi dalam rantai nilai aluminium ditentukan oleh keberanian membangun industri pengolahan, bukan sekadar memiliki tambang. Kalau mereka bisa, mengapa Indonesia yang memiliki banyak bahan dasarnya justru masih tertinggal?
Lebih mendesak lagi, Indonesia kini telah menjadi net-importer aluminium. Kebutuhan aluminium dalam negeri harus ditopang oleh impor.
Indonesia bukan hanya kehilangan potensi nilai tambah, tetapi juga membiayai impor produk bernilai tinggi dari bahan baku yang sebagian berasal dari negeri sendiri. Dengan proyeksi kebutuhan aluminium melonjak tajam hingga 2055, percepatan hilirisasi bukan sekadar agenda industrialisasi, melainkan strategi menjaga kedaulatan ekonomi dan neraca perdagangan.
Hilirisasi bauksit di Mempawah dan proyek-proyek sejenis adalah ujian nyata transformasi ekonomi Indonesia. Jika berhasil, Indonesia tidak lagi dikenal hanya sebagai penghasil bauksit, tetapi sebagai pemain penting dalam industri aluminium global. Nilai tambah tidak lagi terbang ke luar negeri, melainkan berputar di dalam negeri, menciptakan investasi, lapangan kerja, dan daya saing industri.
Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan apakah Indonesia mampu melakukan hilirisasi, melainkan seberapa cepat dan efektif kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Waktunya menjaring nilai tambah bauksit yang selama ini terlepas.