Update  By Editorial Desk

Nasib Koperasi Lama di Tengah Hadirnya Koperasi Merah Putih

03 Juni, 2025

Kehadiran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan dapat menggerus eksistensi koperasi yang telah lebih dulu berdiri.

Ilustrasi plang Koperasi Merah Putih - Next Indonesia.jpg

Keterangan foto: Ilustrasi plang Koperasi Merah Putih

 

 

NEXT Indonesia - Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan dua pilar penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Keduanya berperan sebagai wadah ekonomi kolektif yang dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan warga desa. 

Namun hingga 2024, belum semua desa di Indonesia memiliki koperasi aktif atau BUMDes. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 84.276 desa, baru terdapat 51.505 unit koperasi aktif. Sementara itu, jumlah BUMDes tercatat sebanyak 76.922 unit. Artinya, masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur kelembagaan ekonomi yang memadai.

Dari total koperasi aktif yang ada, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mendominasi dengan jumlah mencapai 33.482 unit. KSP menjadi pilihan utama karena menawarkan akses pembiayaan cepat dan terjangkau, yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.

Selain KSP, terdapat juga Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 5.297 unit, Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) 2.510 unit, dan koperasi jenis lainnya 10.216 unit. Komposisi ini menegaskan bahwa kebutuhan terhadap akses pembiayaan masih menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi perdesaan.

Guna memperkuat perekonomian desa, pemerintah mendorong inisiatif baru seperti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menargetkan 80.000 koperasi baru pada 2025.

Namun, rencana ambisius ini menuai kritik. Tanpa perencanaan yang matang, penambahan koperasi dalam jumlah besar dikhawatirkan justru menimbulkan tumpang tindih fungsi dan melemahkan koperasi yang sudah ada.

Related Articles

blog image

Pangkal Semarak Beras Oplosan

212 merek beras premium dan medium terbukti oplosan dengan 59% beras patah. Praktik curang ini merugikan konsumen Rp99,3 triliun.

Selengkapnya
blog image

Beras Berlimpah, Harga Tetap Mahal

Rantai pasok perdagangan beras yang terlalu panjang perlu dipangkas untuk mengurangi pemburu rente yang menyebabkan harga melambung.

Selengkapnya
blog image

Triliunan Subsidi Energi Salah Sasaran

Subsidi energi lebih banyak dinikmati kelas menengah-atas, bukan warga miskin. Penyimpangan triliunan rupiah ini perlu segera dievaluasi pemerintah.

Selengkapnya