Utak-Atik Pendapatan Negara
01 September, 2025
Presiden Prabowo menargetkan APBN tanpa defisit 2027 lewat dorongan PNBP dan Danantara. Namun, efektivitas strategi ini masih diragukan para pengamat.
Keterangan foto: Ilsutrasi rubik.
Ringkasan
• Kenaikan pajak bukan solusi utama
Pemerintah sulit mengandalkan pajak untuk menutup defisit karena potensi dampak negatif pada konsumsi, investasi, dan realisasi target yang terus menurun.
• Dorongan pada PNBP dan Danantara
Strategi utama Presiden Prabowo adalah menggenjot PNBP, termasuk optimalisasi aset negara dan penghasilan BUMN melalui BPI Danantara, yang ditargetkan memberi imbal hasil Rp813,9 triliun per tahun.
• Inspirasi dari Temasek Singapura
Danantara dibentuk meniru Temasek Holdings, yang sukses menyumbang 20% anggaran Singapura. Namun, keberhasilan serupa dipertanyakan karena butuh waktu panjang dan pengelolaan profesional.
MOST POPULAR
NEXT Indonesia Center - Mendorong penerimaan perpajakan secara berlebihan, apalagi jauh melampaui rata-rata kenaikannya dalam satu dekade terakhir yang 5,41% per tahun, sepertinya bukan pilihan yang bijak. Efek kenaikan pajak tidak sesederhana membuat penerimaan negara bertambah. Ada dampak negatif yang berpotensi mencuat, seperti turunnya konsumsi rumah tangga, kaburnya investor, dan meningkatnya penghindaran pajak (tax evation).
Reaksi negatif dari masyarakat ketika pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 telah membuat pemerintah berbalik arah. Pada akhir Desember 2024, Presiden Prabowo membatalkan rencana tersebut hanya beberapa jam sebelum PPN yang baru diberlakukan.
Tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa ruang untuk menggenjot pendapatan negara dengan meningkatkan penerimaan perpajakan tampak kecil. Pada APBN 2025 misalnya, target penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan turun 13,68% menjadi Rp370 triliun dari Rp428,6 triliun pada APBN 2024. Begitu pun dengan penerimaan cukai yang turun, dari Rp246,1 triliun pada APBN 2024 menjadi Rp244,2 triliun pada tahun ini.
Selain itu, gelombang PHK yang terus terjadi tahun ini membuat pendapatan PPh Pasal 21, salah satu penyumbang terbesar, berpotensi sulit mencapai target.
Oleh karena itu, pilihan yang paling memungkinkan adalah mengangkat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam skenario ini, guna mencapai nihil defisit maka PNBP harus digenjot untuk tumbuh 155,38% mencapai Rp1.162 triliun pada tahun anggaran 2027.
Sungguh tak mudah menggenjot PNBP naik 2,6 kali lipat dalam dua tahun ke depan. Apalagi untuk tahun 2025 ini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa dari target PNBP Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya Rp477,2 triliun yang terealisasi. Penyebabnya adalah setoran dividen BUMN sebesar Rp80 triliun yang seharusnya masuk APBN diserahkan kepada BPI Danantara.
Namun demikian, kita bisa coba mengamati akun PNBP mana yang masih berpotensi untuk menunjang ambisi besar tersebut. Selain Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, masih ada tiga akun utama PNBP lainnya, yaitu Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan Pendapatan PNBP Lainnya.
Saat ini, eksploitasi SDA akan sulit untuk ditingkatkan terkait kelestarian lingkungan hidup, walau royalti tambang tetap bisa menjadi sumber pendapatan terbesar. Laba BUMN sudah diserahkan kepada Danantara, sementara tak ada kewajiban bagi BLU untuk mencari keuntungan. Untuk itu, akun Pendapatan PNBP Lainnya jadi menarik untuk dieksplorasi.
Target yang ditetapkan pemerintah untuk Pendapatan PNBP Lainnya pada APBN 2025 tercatat Rp127,7 triliun, naik 10,95% dari target APBN 2024. Tetapi, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sumbangan akun ini terhadap pendapatan negara pernah mencapai Rp196,3 triliun pada tahun 2022. Berarti ada peluang besar untuk kembali meningkatkan pendapatannya.
Di dalam PNBP Lainnya, ada pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), yaitu semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Semua aset ini semestinya bisa dikelola laiknya aset bisnis yang strategis sehingga hasil yang didapat kembali meningkat.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah inventarisasi yang komprehensif sehingga tak ada aset yang tak tercatat dan terbengkalai. Lantas dilakukan penilaian untuk menentukan mana yang produktif dan yang non-produktif sehingga bisa segera dicari cara pengelolaan yang sesuai serta menguntungkan.
Kemudian, ada pendapatan dari jasa transportasi, komunikasi, dan informatika. Layanan ini akan terus berkembang seiring semakin majunya teknologi komunikasi dan informatika. Perluasan jangkauan internet, misalnya, bisa membuat pendapatan dari jasa ini semakin besar dan menguntungkan.
Dengan memaksimalkan PNBP, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai pembangunan. Selain itu, bila penerimaan pajak turun, PNBP dapat menjadi alternatif untuk menutup kekurangan anggaran dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Berharap Pada Danantara
Dalam pidatonya di Sidang Umum MPR, Presiden Prabowo juga menekankan akan mengembangkan pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif untuk mencapai APBN tanpa defisit. Selain itu, janjinya, APBN akan dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan dan penguatan kualitas belanja.
Meski rincian peta jalan pemerintah menuju APBN tanpa defisit ini belum diuraikan lebih gamblang, Prabowo menegaskan peran Danantara akan sangat besar dalam mewujudkan APBN tanpa defisit. Prabowo menyampaikan, dengan total aset konsolidasi BUMN mencapai sekitar US$1 triliun, atau Rp16.777 triliun2, Danantara diproyeksikan menjadi pilar utama percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Kurs tengah Bank Indonesia 28 Agustus 2025, US$1=Rp16.777. Semua kurs dolar AS menggunakan nilai ini kecuali dinyatakan berbeda.
Menurut Presiden, dengan asumsi BUMN yang dikelola Danantara bisa mencapai angka imbal hasil dari pengelolaan aset (return on asset, ROA) hingga 5% per tahun, seharusnya negara bisa mendapat pemasukan US$50 miliar (sekitar Rp813,9 triliun) per tahun.
“Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit,” tegas Prabowo. ”Karena itu, saya memberi tugas kepada BPI Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita.”
NEXT Indonesia Center mengestimasi butuh tambahan pemasukan Rp665 triliun agar anggaran 2027 nihil defisit. Jika Danantara dapat menyetorkan penghasilan dari pengelolaan aset Rp813,9 triliun, tentu saja defisit anggaran tahun 2027 dapat ditambal, bahkan membalikkannya menjadi surplus.
Pertanyaannya, apakah Danantara, yang baru saja menetas, sanggup mencatatkan ROA sebesar US$50 miliar dalam dua tahun mendatang, kemudian terus menjaga atau meningkatkannya setiap tahun? Memang bukan sesuatu yang mustahil bila melihat besarnya aset yang dimiliki.
Kendati demikian, beberapa pengamat melihat banyak aset kelolaan Danantara yang tidak produktif, sehingga mayoritas dari mereka menyangsikan kemampuan Danantara untuk mewujudkan penghasilan sebesar itu, setidaknya tidak dalam dua tahun ke depan. Kepiawaian Danantara dalam berinvestasi pun masih belum terbukti saat ini.
Walau demikian, Danantara sengaja dilahirkan untuk mengelola aset-aset BUMN agar menghasilkan return yang kemudian bisa digunakan sebagai penopang APBN. Oleh karena itu para pengelola Danantara harus membuktikan kemampuan mereka dengan menjawab tantangan Presiden Prabowo itu.
Belajar dari Temasek
Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa pembentukan Danantara terinspirasi oleh Temasek Holdings milik Singapura. Dia juga terus terang menyatakan ingin meniru keberhasilan sovereign wealth fund (SWF) tersebut.
Berdiri tahun 1974, Temasek dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Singapura melalui Kementerian Keuangan, tetapi dijalankan secara profesional, komersial, serta independen. Perusahaan ini diberi mandat untuk mengelola aset-aset milik Singapura dengan berinvestasi, mengembangkan portofolio baik di dalam maupun luar negeri.
Kecakapan para pengurusnya dalam berbisnis membuat Temasek berhasil menjadi salah satu SWF ternama di dunia. Per 31 Maret 2025, Temasek memiliki aset investasi bersih (net portfolio value, NPV) sebesar S$434 miliar, atau sekitar Rp5.492,5 triliun3.
3. Kurs tengah Bank Indonesia 28 Agustus 2025, S$1=Rp12.655. Semua kurs dolar Singapura menggunakan nilai ini kecuali dinyatakan berbeda.
Temasek bersama the Government of Singapore Investment Corporation (GIC)4 dan Monetary Authority of Singapore (MAS)5 mampu mendanai sekitar 20% belanja pemerintah Singapura. Pendanaan dilakukan melalui Net Investment Return Contribution (NIRC), mekanisme yang memungkinkan pemerintah Singapura menggunakan sebagian dari hasil investasi cadangan nasional untuk mendanai pengeluaran tahunan, sembari tetap menjaga nilai dan pertumbuhan cadangan di masa depan.
4. SWF yang didirikan pemerintah Singapura pada tahun 1981 untuk mengelola cadangan devisa negara tersebut dengan menginvestasikannya agar memperoleh imbal hasil di atas tingkat inflasi global.
5. Bank sentral dan pengatur keuangan utama Singapura.
NIRC ini menjadi sumber pendanaan terbesar di negara tersebut, melebihi pajak penghasilan serta pajak pembelian dan jasa (goods and service tax, GST). Pemerintah Singapura tidak merinci seberapa besar kontribusi masing-masing lembaga tersebut terhadap anggaran.
Konstitusi Singapura mengizinkan pemerintah Singapura menggunakan hingga 50% dari estimasi imbal hasil investasi jangka panjang (expected long-term real return, ELTRROR) Temasek, GIC, dan MAS atas aset bersih yang dikelola setelah dikurangi inflasi (Net Investment Return, NIR). Selain itu, pemerintah berdasarkan konstitusi juga bisa memanfaatkan hingga 50% pendapatan investasi bersih aktual (Net Investment Income, NII), seperti dividen, bunga, dan pendapatan lainnya dari ketiga badan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan.
Pada tahun fiskal 20246, NIRC menyumbang S$24 miliar (Rp303,7 triliun) atau 20,59% dari total pendapatan Singapura yang mencapai S$116,6 miliar (Rp1.475,6 triliun). Pada tahun itu, anggaran Singapura mencatatkan surplus sebesar S$6,4 miliar (Rp80,3 triliun), sekitar 0,9% dari PDB.
6. Tahun fiskal Singapura dimulai pada 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya.
Untuk tahun fiskal 2025, pemerintah Singapura menargetkan kontribusi NIRC naik 13% menjadi S$27,1 miliar (Rp342,9 triliun). Sementara anggarannya sendiri ditargetkan mencapai surplus S$6,8 miliar (Rp86,1 triliun).
Jadi, Temasek Holdings memang berperan besar dalam menggemukkan anggaran pemerintah Singapura, tetapi tidak sendirian melakukannya. Ada GIC dan MAS yang juga ikut berkontribusi. Selain itu, keberhasilan Temasek tidak terjadi dalam waktu singkat. Butuh setengah abad untuk menjadi salah satu SWF terbesar di dunia saat ini.
Menarik untuk dinanti: apakah BPI Danantara benar-benar bisa meniru keberhasilan Temasek dalam membantu menyokong sebagian besar anggaran pemerintah dalam waktu yang jauh lebih singkat.
